Pakar UMY Minta Program MBG Diperkuat dari Sektor Hulu agar Berkelanjutan

Pantau - Dosen Agribisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Dinda Aslam Nurul Hida menilai keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memerlukan pembenahan sektor hulu pertanian agar tidak hanya berfokus pada distribusi pangan di hilir.

Rantai Pasok dan Kesejahteraan Petani Perlu Diperkuat

Dinda mengatakan tantangan ketahanan pangan nasional masih cukup kompleks, mulai dari ketidaksiapan produksi antar-komoditas, rendahnya posisi tawar petani, hingga kendala arus kas yang dihadapi pelaku usaha pangan lokal sebagai mitra program.

Ia mengungkapkan, "Tantangan kompleks berada pada subsektor peternakan unggas dan telur yang menjadi penopang utama protein dalam Program MBG. Struktur rantai pasok protein hewani memerlukan penguatan agar penyerapan untuk program ini tidak mengurangi pasokan bagi masyarakat umum."

Dinda mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor peternakan turun 1,85 persen pada Juni 2026 akibat kenaikan biaya pakan impor yang lebih cepat dibandingkan peningkatan harga jual.

Ia juga menyoroti harga beras di tingkat petani yang telah melampaui asumsi pemerintah sehingga ikut mendorong kenaikan harga eceran.

Penguatan Kelembagaan Dinilai Jadi Solusi

Dinda menyarankan pemerintah memanfaatkan peningkatan permintaan pangan melalui Program MBG untuk mengonsolidasikan petani skala kecil ke dalam koperasi, kelompok tani, maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Ia mengatakan, "Dengan penguatan kelembagaan, kontrak pasokan dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat dilakukan melalui skema forward contract. Tanpa itu, peningkatan permintaan hanya akan dinikmati pedagang perantara, bukan petani sebagai produsen utama."

Selain persoalan produksi, Dinda juga menilai banyak UMKM pangan mengalami hambatan likuiditas karena harus menanggung kebutuhan pembiayaan sebelum pembayaran dari pemerintah diterima.

Ia merekomendasikan tiga langkah strategis, yakni penyelarasan regulasi harga acuan beras dengan kondisi pasar, integrasi data spasial 25.082 unit SPPG dengan potensi komoditas daerah, serta peningkatan investasi infrastruktur sektor hulu seperti cold storage.

Dinda menegaskan, "Keberhasilan program di hilir tidak boleh dicapai dengan mengorbankan kesejahteraan pelaku ekonomi pertanian di sektor hulu. Penguatan sektor hulu merupakan prasyarat utama agar manfaat program ini berlangsung berkelanjutan sebagai investasi kualitas sumber daya manusia Indonesia."