Tiga Pemda Bawa Kabar Terbaru ke Wamensos soal Sekolah Rakyat

liputan6.com
5 jam lalu
Cover Berita

Liputan6.com, Jakarta - Tiga pemerintah daerah menyampaikan usulan program prioritas kepada Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dalam pertemuan di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Kamis 16 Juli 2026.

Adapun, aspirasi yang dibahas meliputi percepatan Sekolah Rakyat, penguatan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE), hingga perlindungan bagi warga yang menjadi korban konflik satwa liar.

Advertisement

BACA JUGA: Sekolah Rakyat Banyuwangi Punya Gedung Baru, Siswa Bersiap Pindah dalam Waktu Dekat

Bupati Sabu Raijua, Karisman B. Riwu Kore mengatakan, daerahnya telah mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat sejak Mei 2025, di mana itu dibutuhkan mengingat wilayahnya merupakan wilayah 3 T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

"Sekolah Rakyat ini memang untuk Sabu Raijua sangat-sangat diperlukan karena posisi kami 3T. Data yang kami punya itu sekitar 15 ribu di Desil 1 dan Desil 2," kata dia.

Karisman menjelaskan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat telah dipindahkan ke Raemadia. Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua telah menyiapkan lahan seluas 8 hektare yang dinilai memenuhi persyaratan karena memiliki kontur relatif landai, akses jalan, ketersediaan air, serta status sertifikat yang lengkap.

Namun, proses pembangunan masih terkendala penyelesaian administrasi, termasuk dokumen lingkungan dan hasil survei yang belum diterima.

Mendengar hal tersebut, Perwakilan Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat, Herman, mengatakan usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Sabu Raijua telah diajukan ke Kementerian Pekerjaan Umum sejak 4 April 2026. Hingga kini, hasil survei lapangan yang menjadi salah satu syarat tindak lanjut pembangunan belum diterbitkan.

"Sabu Raijua sudah masuk ke PU per 4 April tahun ini. PU memang sampai sekarang belum mengeluarkan hasil survei. Nanti saya kabari, Pak," ujar Herman.

Di lain sisi, Agus Jabo meminta dokumen terbaru lokasi Raemadia segera disampaikan kepada Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat agar prosesnya dapat terus dikawal.

'Yang jelas masukkan dulu ke Sekber. Kalau tidak masuk Sekber berarti macet, karena mereka yang mengurus teknisnya ke PU. Ini daerah tertinggal, nanti diprioritaskan," katanya.

 


Artikel Asli

Komentar (0)


Lanjut baca:

thumb
Pemerintah Akselerasi Proyek Waste to Energy di 34 Kawasan
• 16 jam lalu
0
thumb
Harga Minyak Dunia Stabil usai Melonjak 11%, Pasar Pantau Selat Hormuz
• 9 jam lalu
0
thumb
Jelang Pencairan PKH BPNT 20 Juli 2026, Ini Hal yang Wajib Disiapkan KPM
• 25 menit lalu
0
thumb
Sidang Putusan 2 Terdakwa Culik-Bunuh Kacab Bank Ilham Ditunda 20 Juli
• 23 jam lalu
0
thumb
Gugat Mantan Istri Andre Taulany Senilai Rp 1 Miliar, Ini Klaim Kerugian Nur Buntut Kerja di Rumah Erin
• 3 jam lalu
0
Berhasil disimpan.