Bagaimana Panas Ekstrem Menaikkan Biaya Hidup Keluarga di Indonesia?

kompas.id
8 jam lalu
Cover Berita

Perubahan iklim selama ini lebih sering dibicarakan sebagai krisis lingkungan. Padahal, bagi jutaan pekerja, dampaknya jauh lebih dekat, namun jarang disadari. Tubuh yang semakin sulit bertahan di bawah terik matahari, jam kerja yang berkurang, dan biaya berobat yang semakin mahal menjadikan krisis iklim berubah menjadi krisis biaya hidup.

Laporan lembaga riset Adelphi Global, Heat, Health and Increasing Cost of Living: A Call for Action yang dirilis pada Kamis (16/7/2026), menunjukkan bahwa panas ekstrem menciptakan tekanan ganda bagi rumah tangga. Di satu sisi, suhu yang semakin tinggi meningkatkan risiko penyakit akibat panas, mulai dari dehidrasi, kelelahan panas, gangguan ginjal, penyakit kardiovaskular, hingga heatstroke.

Di sisi lain, pekerja kehilangan jam kerja karena tubuh tidak lagi mampu bekerja pada kondisi panas yang semakin ekstrem. Akibatnya, pendapatan menurun justru ketika pengeluaran kesehatan meningkat.

Laporan yang ditulis Mathilde Wilkens dan Dennis Tänzler ini menganalisis secara mendalam terhadap delapan negara untuk mewakili tingkat pendapatan, karakter iklim, dan kerentanan yang berbeda. Selain Indonesia, negara yang dianalisis adalah Bangladesh, Brasil, Perancis, India, Italia, Nigeria, dan Afrika Selatan.

Masyarakat Indonesia dinilai menghadapi risiko besar akibat kenaikan paparan panas. Dibanding negara berpendapatan tinggi yang memiliki sistem perlindungan sosial lebih kuat, rumah tangga Indonesia jauh lebih rentan karena harus menghadapi penurunan pendapatan sekaligus peningkatan biaya kesehatan.

Dalam dua dekade terakhir, pengeluaran kesehatan yang harus dibayar langsung oleh masyarakat dari kantong sendiri (out-of-pocket expenditure/OOP) dilaporkan meningkat tajam. Pada 2023, pengeluaran OOP mencapai sekitar 129 dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 2,3 juta per kapita berdasarkan paritas daya beli (PPP). Angka ini melonjak sekitar 207 persen dibandingkan tahun 2000.

Baca JugaPerubahan Iklim Bisa Pangkas Seperlima Pendapatan Dunia

Meski porsi pembiayaan pribadi terhadap total belanja kesehatan turun menjadi 31 persen, sementara 69 persen ditanggung sistem kesehatan publik, nilai absolut yang harus dibayar masyarakat justru terus meningkat. Artinya, setiap orang mengeluarkan uang lebih besar dibanding dua dekade lalu ketika harus berobat.

Kondisi itu menjadi semakin mengkhawatirkan karena perubahan iklim diproyeksikan meningkatkan kebutuhan layanan kesehatan akibat penyakit terkait panas. Semakin sering gelombang panas terjadi, semakin besar pula potensi biaya medis yang harus ditanggung rumah tangga.

Dennis Tänzler, Direktur Eksekutif Adelphi Global sekaligus penulis laporan, mengatakan dunia tidak bisa lagi memisahkan kebijakan iklim dari kebijakan kesehatan dan ketenagakerjaan. "Jika kita tidak berhenti membakar bahan bakar fosil, konsekuensi kesehatan dan ekonomi dari perubahan iklim akan terus memburuk. Pemerintah perlu menutup kesenjangan antara perencanaan adaptasi dan tindakan nyata bagi pekerja dan rumah tangga yang paling terpapar panas," kata dia.

Jawa dan Sumatera semakin rentan

Laporan tersebut menunjukkan sebagian besar wilayah Jawa dan Sumatera akan menghadapi risiko panas sedang hingga tinggi pada periode 2020–2039 dalam skenario emisi rendah. Jumlah hari dengan suhu di atas 30 derajat celsius diperkirakan mencapai 145–194 hari setiap tahun. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan ketidaknyamanan, tetapi juga memperbesar risiko penyakit dan kematian akibat panas.

Laporan sebelumnya dari Climate Central berjudul Global Analysis: Dangerous Humid Heat Rising Due to Climate Change, bulan lalu juga mengungkap jumlah hari panas dan lembap yang berbahaya di Indonesia meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan era 1970-an. Tiga kota di Indonesia bahkan masuk dalam 10 besar dunia dengan jumlah hari panas-lembap berbahaya terbanyak.

Tiga kota tersebut, yakni Pekanbaru dengan 353 hari, Medan 342 hari, dan Surabaya 313 hari. Sementara Jakarta, Tangerang Selatan, dan Tangerang masing-masing mengalami sekitar 290 hari panas-lembap berbahaya, dengan sekitar 210 hari atau 72 persen di antaranya dipicu perubahan iklim. Ketiga kota tersebut hanya kalah dari Makassar yang mencatat 229 hari akibat perubahan iklim dari total 287 hari panas-lembap berbahaya.

Mereka yang bekerja di sektor informal menjadi kelompok paling rentan karena upah mereka bergantung pada jam kerja atau hasil kerja harian.

Peningkatan ini bukan sekadar soal rasa gerah yang lebih menyengat. Di baliknya tersembunyi ancaman kesehatan yang semakin serius bagi jutaan warga, terutama bayi, anak-anak, perempuan hamil, lansia, serta mereka yang harus bekerja di bawah terik matahari. "Kondisi panas dan lembap ekstrem yang berbahaya telah berubah dari kejadian luar biasa menjadi kenyataan hidup sehari-hari di beberapa wilayah," kata Kaitlyn Trudeau, ilmuwan iklim terapan Climate Central, menyertai laporannya.

Baca JugaHari Panas dan Lembab di Indonesia Meningkat, Tak Lagi Sama dari Era 1970-an

Secara global, data menunjukkan bahwa panas ekstrem telah menjadi ancaman kesehatan paling mematikan yang terkait dengan perubahan iklim. Adelphi mengutip berbagai penelitian yang menunjukkan sekitar 546.000 kematian setiap tahun pada periode 2012–2021 berkaitan dengan paparan panas. Dibandingkan dekade 1990-an, kematian akibat panas telah meningkat sekitar 63 persen. Penelitian juga menunjukkan bahwa perubahan iklim kemungkinan menyebabkan 16 dari 19 hari gelombang panas yang mengancam jiwa sepanjang 2020–2024.

Dampaknya tidak berhenti pada serangan panas (heatstroke). Paparan suhu tinggi dapat memicu gangguan jantung, penyakit pernapasan, cedera ginjal akut maupun kronis, gangguan kesehatan mental, hingga meningkatnya risiko kecelakaan kerja karena konsentrasi menurun atau pekerja melepaskan alat pelindung demi mengurangi rasa panas. Pada kasus berat, masa pemulihan bahkan dapat berlangsung berminggu-minggu hingga berbulan-bulan sehingga pekerja kehilangan kesempatan memperoleh penghasilan.

Beban terbesar ditanggung pekerja informal

Risiko ekonomi akibat panas tidak dirasakan merata. Mereka yang bekerja di sektor informal menjadi kelompok paling rentan karena upah mereka bergantung pada jam kerja atau hasil kerja harian. Ketika suhu terlalu tinggi sehingga pekerjaan harus dihentikan atau dikurangi, pendapatan langsung ikut berkurang.

Indonesia masih memiliki tingkat informalitas yang sangat tinggi. Sekitar 80 persen pekerja laki-laki dan 83 persen pekerja perempuan berada di sektor informal. Mereka umumnya tidak memiliki perlindungan pendapatan ketika sakit ataupun ketika jam kerja dipangkas akibat cuaca ekstrem.

Baca JugaKrisis Iklim Global Perumit Eliminasi Penyakit Menular

Sektor pertanian dan konstruksi menghadapi risiko paling besar. Pada 2030, kehilangan jam kerja akibat tekanan panas diproyeksikan mencapai 7,68 persen, setara sekitar 22,5 hari kerja setiap tahun. Bahkan saat ini pun kedua sektor tersebut telah kehilangan sekitar 4 persen jam kerja akibat panas, dan angkanya diperkirakan hampir dua kali lipat dalam beberapa tahun mendatang.

Pendapatan pekerja di sektor-sektor tersebut relatif rendah. Laporan memperkirakan pendapatan median harian hanya sekitar 17,20 dolar AS (PPP) bagi perempuan dan 22 dolar AS (PPP) bagi laki-laki. Pada saat yang sama, sekitar 68,3 persen penduduk Indonesia masih hidup dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan negara berpendapatan menengah atas versi Bank Dunia, yakni 8,30 dolar AS per hari (PPP). Kehilangan beberapa minggu pendapatan setiap tahun akibat panas dapat dengan mudah mendorong lebih banyak rumah tangga ke jurang kemiskinan.

Di sinilah muncul apa yang disebut laporan sebagai "beban ganda". Ketika seseorang sakit akibat panas, ia tidak hanya kehilangan penghasilan karena tidak dapat bekerja, tetapi juga harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk memperoleh layanan kesehatan.

Selama ini biaya hidup sering dikaitkan dengan kenaikan harga pangan, energi, atau perumahan. Namun, perubahan iklim menambahkan dimensi baru yang belum banyak diperhitungkan.

Panas ekstrem meningkatkan penggunaan pendingin ruangan yang membuat tagihan listrik melonjak. Bagi keluarga miskin yang tidak memiliki pendingin udara, konsumsi air untuk mendinginkan tubuh juga meningkat. Di tingkat makro, suhu tinggi menekan produktivitas, mengganggu produksi pangan, memicu inflasi harga makanan, hingga memperbesar biaya sistem kesehatan. Seluruh rangkaian dampak tersebut akhirnya kembali ditanggung rumah tangga.

Baca JugaIklim Ekstrem Bebani Warga Miskin Lima Kali Lipat

Untuk Indonesia, Adelphi memperkirakan potensi kehilangan pendapatan akibat turunnya jam kerja dan produktivitas karena panas telah mencapai 21,7 miliar dolar AS pada 2023, atau sekitar 1,5 persen produk domestik bruto (PDB).

Mathilde Wilkens, penulis laporan sekaligus konsultan Adelphi Global, menilai temuan tersebut menunjukkan bahwa perubahan iklim tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga langsung menggerus kesejahteraan keluarga.

"Perubahan iklim membuat kita lebih sakit, dan akibatnya juga membuat kita lebih miskin. Karena panas ekstrem membahayakan kesehatan masyarakat dan menghalangi mereka untuk bekerja, rumah tangga menanggung beban ganda berupa penurunan pendapatan dan peningkatan pengeluaran medis," kata dia.

Temuan ini menegaskan, krisis iklim bukan hanya krisis lingkungan, tetapi keadaan darurat kesehatan masyarakat sekaligus ancaman terhadap pendapatan rumah tangga dan keamanan ekonomi.

Di sisi lain, laporan juga menilai banyak negara, termasuk Indonesia, masih melihat adaptasi perubahan iklim terutama sebagai pembangunan infrastruktur fisik. Padahal, perlindungan terhadap manusia, terutama pekerja, belum menjadi prioritas utama.

Baca JugaMenyiapkan Infrastruktur Cerdas Iklim

Karena itu, Adelphi merekomendasikan pembentukan "segitiga tata kelola" yang mengintegrasikan kebijakan iklim, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Pemerintah didorong memasukkan perlindungan kesehatan akibat panas ke dalam dokumen iklim nasional seperti Nationally Determined Contribution (NDC) dan National Adaptation Plan (NAP).

Perlindungan tenaga kerja juga perlu diperkuat melalui jaminan sosial yang tidak hanya mencegah dampak panas, tetapi juga memberikan kompensasi ketika pekerja kehilangan pendapatan akibat suhu ekstrem. Di sisi lain, sistem kesehatan publik harus terus diperkuat agar ketergantungan masyarakat terhadap pembayaran langsung dari kantong pribadi semakin berkurang.

Pesan utama laporan ini sederhana tetapi mendesak. Selama perubahan iklim dipandang hanya sebagai persoalan lingkungan, biaya yang sesungguhnya akan terus tersembunyi di balik tagihan rumah sakit, upah harian yang hilang, dan daya beli keluarga yang terus terkikis. Pada akhirnya, panas ekstrem bukan hanya menaikkan suhu udara, tetapi juga menaikkan biaya hidup jutaan orang.


Artikel Asli

Komentar (0)


Lanjut baca:

thumb
SD Negeri Sepi Peminat, Mendikdasmen Buka Suara
• 19 jam lalu
0
thumb
Atasi Kelangkaan BBM di Sumut, Kementerian ESDM Tambah Armada Truk Tangki Harian
• 17 jam lalu
0
thumb
KPK Sebut Laporan Gratifikasi Amplop Menhut Raja Juli di Pencegahan Selesai
• 18 jam lalu
0
thumb
Israel Lanjutkan Pembantaian di Gaza, 5 Terbunuh Hari Ini, Sudah 73.250 Warga Palestina Tewas
• 20 jam lalu
0
thumb
Iran Luncurkan Serangan Drone ke Pangkalan AS Bahrain
• 4 jam lalu
0
Berhasil disimpan.