Kemenhub Usulkan Tambahan Anggaran Rp5,297 Triliun untuk Perkuat Keselamatan dan Layanan Perintis 2027

Pantau - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp5,297 triliun pada tahun anggaran 2027 untuk mendukung kegiatan prioritas, terutama peningkatan keselamatan penerbangan dan layanan rute perintis.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa mengatakan usulan tambahan anggaran tersebut mengacu pada dua surat Menteri Perhubungan tertanggal 8 Juni 2026 dan 24 Juni 2026.

“Adapun rincian usulan tambahan pagu indikatif Ditjen Perhubungan Udara tahun anggaran 2027 untuk pemenuhan kegiatan prioritas antara lain dukungan keselamatan sebesar Rp2,9 triliun, untuk pemeliharaan sarana prasarana, rehabilitasi prasarana bandar udara, rekondisi PKPPK, PLTS, peralatan dan pertolongan darurat, serta peralatan keamanan penerbangan,” ungkap Lukman dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI di Jakarta.

Selain itu, Ditjen Perhubungan Udara mengusulkan anggaran Rp344 miliar untuk layanan keperintisan agar target pelayanan dapat ditingkatkan menjadi 385 rute, dari alokasi saat ini yang baru mampu melayani 306 rute.

Usulan lainnya mencakup dukungan pelayanan sebesar Rp1,3 triliun yang terdiri atas pemenuhan prioritas nasional Rp230 miliar, dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi Rp533 miliar, serta pemenuhan prioritas lainnya Rp609 miliar.

Ditjen Perhubungan Udara juga mengajukan tambahan Rp651,5 miliar untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai.

Lukman menjelaskan kekurangan belanja gaji saat ini masih diupayakan pemenuhannya oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan melalui anggaran yang tersedia sembari mengawal usulan tambahan anggaran.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi sebelumnya menyampaikan Kementerian Perhubungan memperoleh pagu indikatif tahun anggaran 2027 sebesar Rp28,34 triliun.

Menurut Dudy, alokasi tersebut terdiri atas program infrastruktur konektivitas sebesar Rp19,10 triliun atau 67,38 persen, program dukungan manajemen Rp7,60 triliun atau 26,84 persen, serta program pendidikan dan vokasi Rp1,63 triliun atau 5,78 persen.

Ia juga mengungkapkan pagu indikatif 2027 masih memiliki kesenjangan sebesar Rp17,87 triliun dibandingkan kebutuhan dalam rencana strategis dan selisih Rp26,82 triliun dibandingkan pagu kebutuhan tahun 2027.