HARIAN.FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mulai mematangkan persiapan pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026. Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan proses penyusunan kebutuhan formasi tengah dilakukan bersama sejumlah kementerian sebelum jadwal resmi diumumkan kepada masyarakat.
Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, mengatakan pembahasan mengenai seleksi CPNS 2026 saat ini masih berada pada tahap koordinasi intensif antara BKN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Kementerian Keuangan, serta pemerintah daerah dan kementerian/lembaga.
“Kami saat ini sedang mematangkan koordinasi untuk seleksi CPNS. Saya, Bu Menpan, Pak Menteri Keuangan terus mematangkan bersama pemerintah daerah dan kementerian/lembaga. Ini kebutuhannya berapa sedang kita hitung fix-nya,” ujar Zudan saat ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (13/7/2026).
Menurut Zudan, pemerintah ingin memastikan jumlah formasi yang dibuka benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil aparatur sipil negara (ASN) di seluruh Indonesia. Karena itu, proses perhitungan kebutuhan pegawai dilakukan secara menyeluruh sebelum keputusan diambil.
Saat ini, pemerintah masih memprioritaskan penyelesaian sejumlah proses rekrutmen yang sedang berjalan, termasuk seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk kebutuhan guru di Sekolah Rakyat serta penerimaan taruna sekolah kedinasan.
“Sedang berjalan, rekrutmen untuk Sekolah Rakyat, untuk PPPK sedang berjalan. Bulan ini kita sedang akan menyelesaikan seleksi sekolah kedinasan seperti IPDN, STAN, sekolah statistik, dan intelijen,” kata Zudan.
Setelah tahapan tersebut selesai, pemerintah akan memfokuskan perhatian pada penyelesaian skema rekrutmen CPNS 2026.
Zudan menegaskan, pengumuman resmi mengenai pelaksanaan seleksi CPNS akan disampaikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, setelah seluruh proses perencanaan rampung.
“Ini sedang kita matangkan dengan Ibu Menpan, nanti beliau yang akan mengumumkan. Yang lain terus kita koordinasikan agar segera bisa kita melaksanakan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Zudan menjelaskan bahwa pemerintah masih menghitung kebutuhan antara formasi PPPK dan CPNS agar komposisi ASN tetap seimbang.
“Jadi, kita itu sedang menghitung masih perlu PPPK berapa, masih perlu CPNS berapa. Ini kita hitung secara matang. Karena ASN kita sekarang sudah 6,7 juta,” jelasnya.
Pemerintah juga akan melakukan pemetaan kebutuhan pegawai di setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menentukan jabatan mana yang masih memerlukan pegawai berstatus PNS maupun PPPK.
Karena itu, BKN meminta seluruh pemerintah daerah yang belum menyelesaikan pengangkatan tenaga non-ASN menjadi PPPK agar segera menuntaskan proses tersebut.
“Ini dipetakan jabatan-jabatan tertentu yang masih perlu PNS berapa. Kemudian PPPK yang belum selesai. Ini juga saya minta para kepala daerah yang belum mengangkat PPPK-nya, itu segera diselesaikan,” tegas Zudan.
Dengan proses koordinasi yang terus berjalan, peluang dibukanya seleksi CPNS 2026 semakin terbuka. Namun, hingga saat ini pemerintah belum menetapkan jadwal resmi pendaftaran maupun jumlah formasi yang akan dibuka.
Masyarakat yang berminat mengikuti seleksi CPNS 2026 diimbau menunggu pengumuman resmi dari Kementerian PAN-RB dan BKN agar memperoleh informasi yang akurat mengenai jadwal, persyaratan, serta mekanisme pendaftaran.
Komentar (0)