Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mendorong Kementerian Ekonomi Kreatif untuk mengoptimalkan skema pembiayaan pelaku usaha di sektor ekonomi kreatif yang dinilai masih menghadapi kendala, terutama terkait pembiayaan kekayaan intelektual di perbankan.
“Jadi ini masih menjadi isu utama yaitu bank-bank, ya Pak Menteri, yaitu jaminan. Ini masih menjadi masalah ketika kita turun ke lapangan. Jadi kekayaan intelektual itu sebenarnya bisa menjadi jaminan di bank,” kata Evita dalam rapat kerja Komisi VII bersama Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Pariwisata yang diikuti secara daring di Jakarta, Rabu.
Evita mengatakan hingga kini pelaku usaha ekonomi kreatif masih mengeluhkan sulitnya memperoleh pembiayaan dari perbankan karena sebagian besar aset yang dimiliki bersifat tidak berwujud (intangible assets), seperti gim, animasi, musik, film, maupun karya kreatif lainnya.
Ia juga menyoroti masih terbatasnya jumlah lembaga penilai (appraisal) yang dapat melakukan valuasi kekayaan intelektual. Saat ini baru terdapat sembilan perusahaan penilai yang memiliki kapasitas tersebut, sehingga dinilai belum memadai untuk mendukung perkembangan industri ekonomi kreatif yang terus bertumbuh di Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengakui keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan dalam menjalankan berbagai program pengembangan sektor ekonomi kreatif. Untuk mengatasinya, kementerian mengedepankan strategi kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
“Jadi selama ini kami berupaya berkolaborasi, sesuai dengan arahan dari pimpinan dan anggota Komisi 7 untuk terus berkolaborasi. Karena kan fungsi pemerintah itu bisa tiga, kita bisa secara anggaran dengan segala keterbatasannya, tapi kebijakan dan kehadiran itu juga membuat kolaborasi kami dengan berbagai pihak, termasuk dengan para asosiasi,” kata Riefky.
Pendekatan ini menjadi salah satu strategi utama untuk mempercepat pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di tengah keterbatasan anggaran.
Riefky juga mengatakan terus memperluas kerja sama dengan berbagai asosiasi industri, yang jumlahnya mencapai sekitar 120 organisasi, serta menjalin berbagai nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan mitra strategis.
Menurutnya, kerja sama tersebut tidak hanya berhenti pada penandatanganan MoU, tetapi harus menghasilkan program nyata (quick wins) yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh pelaku ekonomi kreatif.
Kemenekraf juga tengah berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk memperbaiki sistem pencatatan ekspor jasa digital. Upaya tersebut mencakup pendapatan dari film Indonesia yang ditayangkan melalui platform digital seperti Netflix, layanan musik digital seperti Spotify, hingga jasa desain, pengembangan aplikasi, animasi, dan berbagai layanan kreatif lainnya yang dibayar oleh konsumen di luar negeri.
Baca juga: Kemenekraf luncurkan Radio Ekraf di Bandung perkuat ruang kolaborasi
Baca juga: Kemenkraf perkuat dukungan sineas muda kembangkan film lokal
“Jadi ini masih menjadi isu utama yaitu bank-bank, ya Pak Menteri, yaitu jaminan. Ini masih menjadi masalah ketika kita turun ke lapangan. Jadi kekayaan intelektual itu sebenarnya bisa menjadi jaminan di bank,” kata Evita dalam rapat kerja Komisi VII bersama Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Pariwisata yang diikuti secara daring di Jakarta, Rabu.
Evita mengatakan hingga kini pelaku usaha ekonomi kreatif masih mengeluhkan sulitnya memperoleh pembiayaan dari perbankan karena sebagian besar aset yang dimiliki bersifat tidak berwujud (intangible assets), seperti gim, animasi, musik, film, maupun karya kreatif lainnya.
Ia juga menyoroti masih terbatasnya jumlah lembaga penilai (appraisal) yang dapat melakukan valuasi kekayaan intelektual. Saat ini baru terdapat sembilan perusahaan penilai yang memiliki kapasitas tersebut, sehingga dinilai belum memadai untuk mendukung perkembangan industri ekonomi kreatif yang terus bertumbuh di Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengakui keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan dalam menjalankan berbagai program pengembangan sektor ekonomi kreatif. Untuk mengatasinya, kementerian mengedepankan strategi kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
“Jadi selama ini kami berupaya berkolaborasi, sesuai dengan arahan dari pimpinan dan anggota Komisi 7 untuk terus berkolaborasi. Karena kan fungsi pemerintah itu bisa tiga, kita bisa secara anggaran dengan segala keterbatasannya, tapi kebijakan dan kehadiran itu juga membuat kolaborasi kami dengan berbagai pihak, termasuk dengan para asosiasi,” kata Riefky.
Pendekatan ini menjadi salah satu strategi utama untuk mempercepat pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di tengah keterbatasan anggaran.
Riefky juga mengatakan terus memperluas kerja sama dengan berbagai asosiasi industri, yang jumlahnya mencapai sekitar 120 organisasi, serta menjalin berbagai nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan mitra strategis.
Menurutnya, kerja sama tersebut tidak hanya berhenti pada penandatanganan MoU, tetapi harus menghasilkan program nyata (quick wins) yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh pelaku ekonomi kreatif.
Kemenekraf juga tengah berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk memperbaiki sistem pencatatan ekspor jasa digital. Upaya tersebut mencakup pendapatan dari film Indonesia yang ditayangkan melalui platform digital seperti Netflix, layanan musik digital seperti Spotify, hingga jasa desain, pengembangan aplikasi, animasi, dan berbagai layanan kreatif lainnya yang dibayar oleh konsumen di luar negeri.
Baca juga: Kemenekraf luncurkan Radio Ekraf di Bandung perkuat ruang kolaborasi
Baca juga: Kemenkraf perkuat dukungan sineas muda kembangkan film lokal
Komentar (0)