Dewan Ekonomi Nasional (DEN) berencana memperluas implementasi digitalisasi layanan perlindungan sosial (perlinsos) ke lebih dari 40 kabupaten kota di 26 provinsi. Jumlah sasaran dari perluasan layanan itu diproyeksikan mencakup sekitar 38,7 juta jiwa.
Langkah tersebut diambil setelah uji coba digitalisasi perlinsos di Banyuwangi, Jawa Timur, dinilai berhasil mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat.
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar untuk memperluas implementasi program tersebut ke berbagai daerah. "Melihat keberhasilan ini, kami berinisiatif untuk memperluas layanan hingga ke 43 kabupaten kota di 26 provinsi, yang mencakup 38,7 juta jiwa," tulis Luhut melalui akun Instagram resminya, @luhut.pandjaitan, Selasa (14/7).
Menurut mantan menteri koordinator bidang maritim dan investasi (menko marves) itu, digitalisasi bukan sekadar mengubah sistem pelayanan. Tetapi menjadi bagian dari reformasi birokrasi agar pelayanan publik lebih cepat, tepat sasaran, dan mudah diakses masyarakat.
"Digitalisasi ternyata bukan hanya sekadar mengubah sistem, tetapi sebuah reformasi tata kelola birokrasi pemerintahan yang hadir dan melayani masyarakat tanpa terkecuali," ujarnya.
Ia menambahkan, ke depan sistem digital tersebut tidak hanya diterapkan pada penyaluran perlinsos. Tetapi juga akan diperluas ke bantuan UMKM, subsidi energi, penerimaan negara, hingga penegakan hukum yang transparan guna meningkatkan daya saing Indonesia.
Rencana tersebut disampaikan Luhut setelah dia bersama jajaran DEN melaporkan perkembangan transformasi digital pemerintahan serta kondisi terkini perekonomian nasional kepada Presiden Prabowo Subianto, kemarin.
Dalam kesempatan yang sama, Luhut juga mengungkapkan bahwa Standard & Poor's (S&P) mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level BBB+ dengan outlook stabil. Menurutnya, S&P turut mengapresiasi langkah konsolidasi BUMN melalui Danantara yang dinilai mampu meningkatkan efisiensi.
Kendati demikian, ia mengingatkan pemerintah tidak boleh lengah di tengah meningkatnya ketidakpastian global. "Tetapi tentu kita tidak boleh jumawa dengan kabar baik. Eskalasi konflik global mulai menekan harga pangan dan biaya produksi. Kita harus bergerak cepat memperkuat rantai pasok dan efisiensi logistik demi menjamin ketersediaan bahan baku bagi dunia usaha," kata Luhut.
Ia menegaskan, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif untuk menjaga daya beli masyarakat pada semester II tahun ini. Menurutnya, kekuatan ekonomi Indonesia tidak hanya diukur dari indikator makroekonomi, tetapi juga dari keberanian menjalankan reformasi dan melakukan pembenahan di berbagai sektor.
Komentar (0)