JAYAPURA, KOMPAS - Upaya deteksi dini HIV pada bayi di Papua menghadapi kendala karena keterbatasan reagen atau zat kimia untuk tes HIV. Pengiriman reagen yang terpusat melalui Kementerian Kesehatan ini dilaporkan mengalami keterlambatan dalam beberapa bulan terakhir.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Filep Wamafma. Senator dari daerah pemilihan (Dapil) Papua Barat tersebut menyatakan, pengadaan reagen sangat krusial untuk memastikan kondisi dari bayi yang baru lahir dari ibu dengan HIV (human immunodeficiency virus).
Filep melaporkan, di wilayah dapilnya yakni di Papua Barat, ada sampel bayi yang belum diperiksa sejak November 2025. Kondisi ini terjadi karena keterbatasan reagen early infant diagnosis (EID) atau deteksi dini pada bayi usia 1-18 bulan yang lahir dari ibu dengan HIV.
Padahal, lanjut Filep, hal ini penting agar anak yang terdeteksi bisa segera mendapat terapi antiretroviral (ARV). Dengan begitu, hal ini bisa mencegah infeksi HIV yang berisiko berkembang menjadi AIDS (acquired immunodeficiency syndrome).
“Keterlambatan pengiriman reagen karena proses pengadaan di tingkat pusat belum tuntas. Pelayanan EID tidak hanya terganggu di Papua Barat, tetapi juga di berbagai provinsi lainnya,” kata Filep dalam keterangannya, Selasa (14/7/2026).
Jika berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Pada 2025 di berbagai daerah di Papua, temuan baru kasus HIV terus muncul. Provinsi Papua menjadi daerah temuan baru tertinggi yakni 2.997 kasus. Selanjutnya berturut-turut ada Papua Tengah (2.057 kasus), Papua Barat (1.099 kasus), Papua Pegunungan (551), Papua Barat Daya (529), dan Papua Selatan (295).
Adapun berdasarkan data Kemenkes, secara nasional ada sekitar 564.000 orang dengan HIV per Juni 2025. Dari angka itu, baru 63 persen yang mengetahui statusnya.
Filep berharap, pemerintah menunjukkan komitmen dan mencari langkah terbaik untuk memenuhi kebutuhan layanan dasar kesehatan ini. Apalagi Papua menjadi salah satu daerah dengan kasus HIV tertinggi.
”Sekitar 50 persen bayi bisa meninggal dunia sebelum dua tahun, kalau tidak mendapatkan terapi. Deteksi dini itu penting sekali karena akan menentukan kualitas dan harapan hidup anak,” ujarnya.
Filep melanjutkan, saat ini, untuk pemeriksaan sampel EID dari Papua Barat harus dikirim ke laboratorium rujukan di Jakarta. Sebab, fasilitas pemeriksaan di Sorong, Papua Barat Daya dan Jayapura, Papua, mengalami keterbatasan reagen atau bahkan tidak tersedia.
“Pengadaan dilakukan terpusat, dan proses lelang belum tuntas. Sedangkan sampel pemeriksaan di Papua Barat sudah tersimpan sejak akhir November (2025). Kalau terlalu lama, tentu jadi persoalan serius dan sangat disayangkan,” ucap Filep.
Filep berharap, ke depan, Kemenkes bisa mengevaluasi proses dan sistem pengadaan reagen sehingga tidak pelayanan dasar di daerah. Dia juga meminta Kemenkes memberi ruang kepada daerah untuk menyusun perencanaan anggaran sesuai kebutuhan serta memperluas kerja sama dengan laboratorium lain.
Sampel pemeriksaan di Papua Barat sudah tersimpan sejak akhir November (2025). Kalau terlalu lama, tentu jadi persoalan serius dan sangat disayangkan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat Alwan Rimosan menyatakan, memang ada keterlambatan pemeriksaan EID. Hal terjadi karena belum tersedianya reagen yang pengadaannya dilakukan secara terpusat oleh Kemenkes.
“Memang benar terjadi keterlambatan pelayanan pemeriksaan EID karena reagen belum tersedia. Kondisi ini tidak hanya Papua Barat, tetapi berbagai provinsi di Indonesia,” kata Alwan. Namun, dia memastikan layanan lain, seperti pemberian profilaksis serta pemantauan klinis tetap berjalan.
Dinas Kesehatan Papua Barat, lanjut Alwan, terus berkoordinasi dengan Kemenkes agar proses distribusi reagen segera dilakukan sehingga pemeriksaan sampel darah yang tertunda dapat ditindaklanjuti.
Di Provinsi Papua, laporan serupa juga disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Papua Berri Wopari. Dia mengatakan, dalam 3-4 bulan terakhir terjadi keterlambatan pengadaan reagen HIV. Namun, dalam perkembangannya, Berri mendapat laporan, bulan ini penyalurannya telah dilakukan oleh Kemenkes.
“Hal ini juga tentu berpengaruh pada pemeriksaan HIV pada bayi. Ada harus ditunda dulu. Akan tetapi, info terbaru, bulan ini alat tes dari Kemenkes sudah tiba. Namun, lebih detailnya saya akan update lagi ke bagian terkait,” ucapnya.
Dihubungi terpisah, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Aji Muhawarman menyatakan, belum bisa menjelaskan secara detail alasan keterlambatan penyaluran reagen ini. “Saya belum dapat info terkait kendalanya,” katanya melalui pesan singkat, Selasa siang.
Di sisi lain, Aji membagikan laporan, pengiriman alat tes rapid HIV telah dikirimkan ke Papua sejak akhir Juni 2026 dan diterima awal Juli 2026. namun, Aji belum memberikan detail daerah-daerah di Papua yang sudah menerima alat tes cepat ini.
Komentar (0)