HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estat Indonesia (REI) Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya mendukung Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah. Meski dihadapkan pada backlog atau kekurangan rumah yang masih mencapai sekitar 400 ribu unit di Sulawesi Selatan, para pengembang optimistis target tersebut dapat dikejar secara bertahap melalui kolaborasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi yang menghadirkan Direktur Utama Bumi Pundi Karsa, Haji Badris Salam, dan Sekretaris DPD REI Sulsel, Khoiruman saat berkunjung ke podcast Harian Fajar Makassar, Selasa (14/7/2026).
Direktur Utama Bumi Pundi Karsa, Haji Badris Salam, menjelaskan keberhasilan pengembangan kawasan perumahan tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi diawali dengan pemilihan lokasi yang tepat serta pemenuhan seluruh aspek legalitas.
Menurutnya, lokasi menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan sebuah proyek perumahan. Pengembang harus memastikan lahan berada pada kawasan yang memang diperuntukkan sebagai permukiman dan memiliki akses yang baik terhadap pusat aktivitas masyarakat.
“Yang pertama kami lihat adalah lokasinya. Lokasi itu sangat menentukan. Setelah dipastikan sesuai peruntukannya sebagai kawasan permukiman, kami mengurus seluruh perizinan mulai dari PKKPR, Persetujuan Teknis (Pertek), hingga Persetujuan Bangunan Gedung (PBG),” ujarnya.
Setelah seluruh izin diterbitkan, kata Badris, pengembang mulai melakukan penataan lahan, baik melalui proses penimbunan maupun pembersihan lahan sebelum memasuki tahap pembangunan fondasi.
Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur dasar menjadi prioritas sebelum pembangunan rumah dilakukan. Saluran drainase dan akses jalan harus disiapkan lebih dahulu agar kualitas kawasan tetap terjaga.
Selain itu, pihaknya menerapkan perencanaan material secara matang agar biaya pembangunan tetap terkendali.
“Kalau di satu lokasi akan dibangun 100 unit, maka kebutuhan material langsung kami hitung untuk 100 unit tersebut. Dengan begitu Rencana Anggaran Biaya (RAB) bisa lebih akurat dan pembangunan berjalan lebih efisien,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris DPD REI Sulsel, Khoiruman, mengatakan Program 3 Juta Rumah merupakan tantangan sekaligus amanah besar bagi seluruh pengembang, khususnya REI Sulawesi Selatan sebagai salah satu organisasi pengembang terbesar di Indonesia.
Menurutnya, Sulawesi Selatan masih memiliki backlog perumahan sekitar 400 ribu unit yang harus dipenuhi secara bertahap oleh para pengembang.
“Program 3 juta rumah menjadi tantangan bagi kita semua. Sulawesi Selatan memiliki backlog sekitar 400 ribu rumah. Ini menjadi pekerjaan bersama antara pemerintah dan para pengembang,” katanya.
Untuk mempercepat penyediaan rumah, REI Sulsel terus membangun komunikasi dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait agar proses perizinan pembangunan semakin mudah.
Khoiruman mengakui masih terdapat sejumlah daerah yang belum memberikan kemudahan dalam proses perizinan. Namun, menurutnya, kendala tersebut dapat diatasi apabila seluruh persyaratan administrasi dipenuhi dengan baik oleh pengembang.
“Kami terus melakukan audiensi dengan pemerintah kabupaten maupun kota agar proses perizinan semakin cepat. Pada prinsipnya, apabila seluruh persyaratan dipenuhi, maka pembangunan tidak akan mengalami kendala berarti,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Sulawesi Selatan berhasil mencatatkan prestasi membanggakan pada 2025 di tingkat nasional.
Meski jumlah penduduk tidak sebesar sejumlah provinsi lain, Sulsel mampu menjadi salah satu daerah dengan produksi rumah subsidi tertinggi di Indonesia.
“Pada 2025 Sulawesi Selatan mendapatkan apresiasi nasional. Produksi rumah subsidi kita berada di peringkat empat nasional. Selain itu, salah satu perusahaan anggota REI Sulsel juga berhasil meraih peringkat tiga nasional. Pertumbuhan jumlah anggota REI Sulsel juga termasuk yang tertinggi di Indonesia,” ungkap Khoiruman.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa sektor properti di Sulawesi Selatan tetap tumbuh positif meskipun menghadapi tantangan ekonomi.
Di sisi lain, ia mengakui para pengembang saat ini harus semakin kreatif dalam memasarkan produk perumahan.
Beragam strategi pemasaran diterapkan untuk menjaga penjualan. Sebagian pengembang mampu mencatatkan penjualan yang tinggi, sementara lainnya masih menghadapi perlambatan pasar.
“Setiap pengembang memiliki strategi yang berbeda. Ada yang penjualannya sangat baik, ada juga yang masih menghadapi tantangan. Namun kami tetap optimistis, karena setiap tantangan selalu memiliki solusi jika terus diupayakan,” katanya.
Khoiruman menjelaskan, sepanjang 2025 produksi rumah subsidi dan komersial di Sulawesi Selatan mencapai sekitar 23 ribu unit. Jumlah tersebut dinilai masih jauh dari cukup untuk mengejar backlog perumahan yang mencapai 400 ribu unit.
Ia menjelaskan sebagian besar backlog berasal dari masyarakat yang tergolong non-bankable atau belum memenuhi persyaratan perbankan untuk memperoleh fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Salah satu penyebab meningkatnya masyarakat non-bankable, lanjutnya, adalah tingginya penggunaan pinjaman online (pinjol) yang mengganggu riwayat kredit calon pembeli rumah.
“Memang ada masyarakat yang secara kemampuan sebenarnya mampu membeli rumah, tetapi karena memiliki tunggakan pinjaman online, pengajuan KPR menjadi terkendala. Itu salah satu faktor yang memengaruhi,” jelasnya.
Selain pinjaman online, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga masih menghadapi kendala karena penghasilannya belum sepenuhnya dapat diakomodasi oleh sistem penilaian perbankan.
Karena itu, REI Sulsel terus mendorong perbankan agar memberikan akses pembiayaan yang lebih luas bagi pelaku UMKM.
Menurut Khoiruman, sejumlah bank mulai membuka peluang bagi pelaku UMKM dengan syarat memiliki rekam jejak transaksi keuangan yang baik, seperti rutin menabung dan mencatat seluruh pemasukan melalui rekening bank selama beberapa bulan.
“Kalau UMKM memiliki jejak transaksi yang baik selama enam bulan secara berturut-turut, peluang pengajuan KPR akan lebih besar. Ini yang terus kami perjuangkan agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan rumah bisa mendapatkan akses pembiayaan,” tutupnya.
Komentar (0)