REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai risiko siber dan penyalahgunaan artificial intelligence (AI) menjadi tantangan utama dalam tata kelola perusahaan di tengah meningkatnya kompleksitas risiko global. Kondisi tersebut mendorong organisasi memperkuat penerapan governance, risk, and compliance (GRC) agar mampu beradaptasi dengan perubahan yang semakin cepat.
Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena mengatakan, berbagai risiko kini berkembang lebih cepat dibandingkan kemampuan organisasi dalam mengantisipasinya. Berdasarkan hasil survei terhadap praktisi GRC, risiko siber dan penyalahgunaan AI menjadi perhatian utama, disusul perubahan regulasi, ketidakpastian geopolitik, dan perubahan iklim.
Baca Juga
Serangan Siber Kripto Kian Kompleks, AI Perkuat Sistem Keamanan
Hukum Perdagangan Internasional hingga Siber Jadi Fokus Magister Hukum Bisnis Binus
Keamanan Siber Jadi Penopang Ekonomi Digital, ABI Dorong Edukasi Masyarakat
“Hasil survei singkat kepada para praktisi fungsi GRC menunjukkan bahwa risiko siber dan penyalahgunaan AI menjadi perhatian utama, di samping risiko lain, seperti perubahan regulasi, ketidakpastian geopolitik, dan perubahan iklim,” kata Sophia dalam Risk Governance Summit (RGS) 2026 di Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Menurut Sophia, data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga menunjukkan masih tingginya transaksi anomali di sektor jasa keuangan. Kondisi tersebut menjadi indikator adanya aktivitas keuangan yang menyimpang dari pola transaksi normal sehingga memerlukan pengawasan lebih kuat.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
“Melihat data dari BSSN, ditunjukkan bahwa memang anomaly transaction cukup signifikan. Dan tentunya ini perlu menjadi perhatian kita bersama secara terintegrasi dan kolaboratif, serta didukung oleh tata kelola dan akuntabilitas yang kuat,” ujarnya.
OJK terus mendorong peningkatan pemahaman pelaku industri melalui penyelenggaraan Risk Governance Summit yang telah digelar sejak 2013. Pada penyelenggaraan tahun ini, jumlah peserta meningkat sekitar 25 persen dibandingkan tahun lalu menjadi lebih dari 20 ribu orang.
Forum bertema Future Ready, Governance for Sustainable Growth and National Prosperity tersebut diharapkan menjadi wadah berbagi praktik terbaik penerapan GRC sekaligus memberikan masukan bagi regulator, akademisi, peneliti, dan pelaku industri.
“Besar harapan, berbagai gagasan dan insight yang lahir dari forum ini dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan akuntabilitas, dan mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045,” kata Sophia.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengatakan ketidakpastian global kini telah menjadi new normal sehingga penerapan tata kelola yang baik menjadi fondasi penting bagi ketahanan ekonomi.
“Kita hidup di tengah berbagai ketidakpastian, yang mungkin bukan lagi sementara, tetapi sudah menjadi new normal. Ketegangan geopolitik, volatilitas pasar keuangan, dan gangguan rantai pasok menyebabkan risiko yang semakin kompleks dan saling terhubung,” ujar Ferry.
Meski demikian, Ferry menilai fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat. Hal itu tercermin dari proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap berada di kisaran 5 persen menurut Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) dan 5,2 persen berdasarkan proyeksi Asian Development Bank (ADB).
Selain itu, afirmasi peringkat utang Indonesia di level BBB dengan outlook stabil oleh S&P Global Ratings dinilai mencerminkan kepercayaan internasional terhadap ketahanan ekonomi nasional.
“Tata kelola bukan sekadar masalah kepatuhan, melainkan pondasi untuk memperkuat kredibilitas lembaga, memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan investor, serta pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Ferry.
Ia menambahkan pemerintah bersama OJK akan terus memperkuat integritas pasar, mendorong reformasi sektor jasa keuangan, serta meningkatkan kualitas tata kelola untuk mendukung transformasi digital dan ekonomi hijau sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Komentar (0)