Di atas peta pembangunan nasional, bentang rawa Papua Selatan kini diposisikan sebagai masa depan ketahanan pangan Indonesia. Melalui Proyek Strategis Nasional (PSN), pemerintah menargetkan kawasan ini menjadi lumbung pangan, energi, dan air.
Hal ini mengingatkan pada ambisi gagal sebelumnya Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) sejuta hektar di Kalimantan yang menjadi sumber kebakaran hutan bertahun-tahun kemudian.
Di musim kemarau 2026 ini, bentang rawa di Papua Selatan mulai mengirimkan sinyal yang pernah muncul di Kalimantan tiga dekade silam. Pantau Gambut mencatat sedikitnya 1.310 titik panas muncul di Papua Selatan sepanjang Januari hingga Juni 2026.
Kabupaten Mappi menyumbang 1.007 titik panas, Merauke 217 titik, Asmat 75 titik, dan Boven Digoel 11 titik. Meski titik panas belum tentu menjadi kebakaran besar, kemunculannya di bentang rawa gambut merupakan indikator awal meningkatnya tekanan terhadap ekosistem yang selama ribuan tahun berfungsi sebagai penyimpan air dan karbon.
Temuan itu hadir pada momentum yang sarat makna. Tahun ini tepat satu dekade sejak pemerintah membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG), lembaga yang lahir sebagai respons atas bencana kebakaran hutan dan lahan 2015.
Selama 10 tahun terakhir, Indonesia berupaya memperbaiki kerusakan akibat puluhan tahun mengeringkan gambut. Kini, ketika pembangunan kembali diarahkan ke bentang rawa berskala raksasa di Papua Selatan, pertanyaan yang muncul tak lagi sekadar apakah proyek ini mampu menghasilkan pangan, melainkan apakah Indonesia sedang mengulang kesalahan sama.
Sejarah sebenarnya memberikan pelajaran amat mahal. Pada pertengahan 1990-an, pemerintah Orde Baru meluncurkan Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) sejuta hektar di Kalimantan Tengah.
Lebih dari satu juta hektar rawa dikeringkan melalui ribuan kilometer kanal dengan harapan menjadi sawah baru. Proyek itu gagal mencapai target produksi pangan, tetapi meninggalkan jaringan drainase yang mengubah gambut basah menjadi lanskap yang sangat mudah terbakar.
Ketika El Niño kuat melanda pada 1997, api menyebar tanpa terkendali di lahan gambut yang telah mengering. Asap pekat menyelimuti Indonesia dan negara-negara tetangga selama berbulan-bulan.
Sejak saat itu, kebakaran gambut menjadi bencana yang terus berulang, mencapai puncaknya kembali pada 2015 ketika 2,6 juta hektar lahan terbakar. Bank Dunia memperkirakan kerugian ekonomi akibat kebakaran 2015 lebih dari Rp220 triliun, belum termasuk dampak kesehatan jutaan penduduk dan emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer.
Bencana tahun 2015 mengubah cara pandang pemerintah terhadap gambut. Negara menyadari kebakaran bukan semata-mata dipicu musim kemarau atau El Niño, melainkan merupakan konsekuensi rusaknya sistem hidrologi akibat drainase, pembukaan kanal, dan perubahan tutupan lahan.
Kesadaran itu melahirkan BRG melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 dengan mandat memulihkan sekitar dua juta hektar gambut terdegradasi di tujuh provinsi prioritas.
Program restorasi dilakukan melalui pendekatan 3R, meliputi rewetting atau membasahi kembali gambut, revegetation atau memulihkan vegetasi, dan revitalization atau mengembangkan mata pencaharian masyarakat agar tidak lagi bergantung pada praktik yang merusak gambut.
"Saya menugaskan Badan Restorasi Gambut untuk segera membuat rencana aksi dan melaksanakannya. Dengan demikian, kita bisa meyakinkan dunia internasional bahwa Indonesia serius, amat serius untuk mengatasi kerusakan hutan dan lahan gambut," kata Presiden Joko Widodo, saat mengumumkan pembentukan BRG pada 13 Januari 2016.
Pada 2020, BRG bertransformasi menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) dengan tambahan mandat rehabilitasi mangrove. Target restorasi gambut direvisi menjadi sekitar 1,2 juta hektar hingga akhir 2024, disertai rehabilitasi 600 ribu hektare mangrove.
Menurut laporan BRGM, berbagai capaian telah diraih. Ribuan sekat kanal dibangun untuk membasahi kembali gambut, ratusan desa mendapatkan program revitalisasi ekonomi, sementara luas kebakaran hutan dan lahan menurun jauh dibandingkan bencana 2015.
Restorasi gambut juga menjadi salah satu pilar strategi Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca dan memenuhi komitmen iklim melalui FOLU Net Sink 2030.
Laporan resmi BRGM yang disampaikan Maret 2025, setelah mengakhiri masa kerjanya pada Desember 2024, menyebutkan telah merestorasi lahan gambut seluas 1,6 juta hektar, lebih besar daripada target BRGM setelah revisi pada 2020 (1,2 juta hektar), tapi lebih kecil dibanding mandat awal BRG pada 2016 yang sekitar 2 juta hektar.
Perbedaan tersebut muncul karena indikator "luas restorasi" berubah setelah transformasi BRG menjadi BRGM dan adanya perubahan metodologi pelaporan.
Di tingkat internasional, Indonesia bahkan sering disebut sebagai salah satu negara yang menjalankan program restorasi gambut terbesar di dunia. Namun, satu dekade restorasi juga menyisakan sejumlah pertanyaan.
Evaluasi yang dilakukan Pantau Gambut dalam laporan riset terbarunya, "Satu Dekade Restorasi Gambut Indonesia", menunjukkan keberhasilan administratif belum selalu sejalan dengan pemulihan ekologis. Dalam kajian tentang satu dekade restorasi gambut, organisasi itu menemukan masih banyak infrastruktur restorasi tak berfungsi optimal.
Sekitar 70 persen sekat kanal yang dipantau mengalami kerusakan. Sebanyak 52 persen lokasi intervensi masih memiliki tinggi muka air tanah di bawah ambang aman 40 sentimeter sehingga tetap rentan terbakar.
Lebih jauh lagi, kawasan gambut yang pernah terbakar pada periode 2015–2019 hampir tidak kembali menjadi hutan. Hanya sekitar satu hingga tiga persen yang mengalami regenerasi alami, sedangkan sebagian besar berubah menjadi semak belukar atau perkebunan monokultur.
Temuan tersebut mengingatkan bahwa memulihkan gambut jauh lebih sulit daripada membangunnya. Sekat kanal dapat dibangun dalam hitungan minggu, tetapi memulihkan sistem hidrologi bentang gambut memerlukan waktu puluhan tahun.
Begitu jaringan drainase terbentuk, gambut akan terus mengalami oksidasi, menyusut, dan kehilangan kemampuannya menyimpan air. Ketika itu terjadi, ancaman kebakaran akan selalu membayangi setiap musim kemarau.
Di sinilah Papua Selatan menjadi amat penting. Berbeda dengan sebagian besar gambut di Sumatera dan Kalimantan yang telah lama mengalami degradasi, bentang rawa Papua merupakan salah satu ekosistem lahan basah paling utuh di Indonesia. Tantangannya bukan lagi memulihkan kerusakan, melainkan mencegah kerusakan itu terjadi sejak awal.
Pantau Gambut menilai tingginya jumlah titik panas menunjukkan bahwa pembangunan di Papua Selatan perlu dievaluasi bukan hanya dari sisi capaian produksi, tetapi juga dari kemampuannya menjaga fungsi hidrologis rawa.
Rawa gambut tidak dapat dipandang sebagai lahan kosong yang siap dikonversi menjadi sawah atau perkebunan. Ketika fungsi ekologisnya terganggu, biaya sosial, ekonomi, dan lingkungan yang harus ditanggung masyarakat dapat jauh lebih besar dibandingkan manfaat jangka pendek yang dijanjikan.
"Jika rawa dan hutan gambut harus dikorbankan demi pembangunan, maka pertanyaan yang perlu dijawab adalah: pembangunan ini sebenarnya untuk siapa?" kata Putra Saptian, Juru Kampanye Pantau Gambut.
Pertanyaan itu menjadi makin relevan karena Indonesia kini memasuki fase iklim paling menentukan bagi restorasi gambut. Badan Metetorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Organisasi Meteorologi Dunia (WMO), serta Copernicus Climate Change Service sama-sama memperingatkan meningkatnya peluang El Niño kuat pada 2026.
“Kondisi El Niño sudah berlangsung dan diperkirakan menguat dengan cepat menjadi peristiwa yang kuat, seperti yang diantisipasi secara akurat oleh prakiraan WMO,” kata Sekretaris Jenderal WMO Celesta Saulo, dalam keterangan pers awal Juli 2026.
Kondisi ini akan meningkatkan kemungkinan kekeringan dan curah hujan lebat serta risiko gelombang panas di darat dan gelombang panas di laut di banyak wilayah di dunia
BMKG memperkirakan puncak musim kemarau terjadi pada Juli hingga September 2026, sedangkan WMO menilai probabilitas El Niño bertahan hingga akhir tahun sangat tinggi. Musim kering diperkirakan lebih panjang dan lebih intens dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Bagi gambut, El Niño bukan penyebab utama kebakaran. Api muncul ketika gambut telah kehilangan cadangan air akibat drainase, pembukaan kanal, atau perubahan tutupan lahan.
El Niño hanya mempercepat proses pengeringan sehingga percikan api kecil dapat berkembang menjadi kebakaran bawah permukaan yang sulit dipadamkan. Karena itu, kebakaran besar hampir selalu merupakan hasil interaksi antara cuaca ekstrem dan kerusakan ekosistem.
Dalam konteks inilah, tahun 2026 menjadi ujian sesungguhnya bagi restorasi gambut Indonesia. Jika pembasahan kembali yang dilakukan selama satu dekade berhasil memulihkan fungsi hidrologi, kawasan yang telah direstorasi seharusnya lebih mampu mempertahankan muka air tanah dan lebih tahan menghadapi musim kering ekstrem.
Sebaliknya, apabila kebakaran kembali meluas di kawasan restorasi atau di bentang rawa yang baru dibuka seperti Papua Selatan, maka yang perlu dievaluasi bukan sekadar kondisi cuaca, melainkan efektivitas tata kelola gambut secara keseluruhan.
Komentar (0)