Oleh: Dr. H. Herman H., S.Pd., M.Pd.
(Dosen Ilmu Administrasi Publik FISH UNM)
Golkar dan Sulawesi Selatan memiliki hubungan sejarah politik yang panjang. Sulsel pernah menjadi salah satu basis kekuatan utama Partai Golkar. Namun, dinamika politik terus berubah. Kompetisi antarpartai semakin ketat, perilaku pemilih semakin rasional, dan kekuatan figur lokal semakin menentukan. Karena itu, ambisi Golkar untuk kembali menjadi partai nomor satu di Sulsel membutuhkan lebih dari sekadar kebesaran sejarah.
Dalam konteks inilah diskresi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) menjadi penting. Kewenangan strategis DPP dalam menentukan kepemimpinan dan arah konsolidasi partai dapat menjadi solusi untuk mengatasi kebuntuan politik internal. Diskresi dibutuhkan ketika mekanisme politik biasa belum mampu menghasilkan keputusan yang menjamin soliditas, kemenangan, dan masa depan organisasi.
Namun, diskresi bukan sekadar persoalan siapa yang dipilih, melainkan untuk tujuan apa kewenangan itu digunakan.
Jika diskresi DPP hanya menjadi instrumen kompromi elite, Golkar berpotensi kehilangan momentum. Sebaliknya, apabila digunakan untuk memilih kepemimpinan yang memiliki kapasitas, integritas, jaringan politik, kemampuan konsolidasi, dan penerimaan kuat di tengah masyarakat, diskresi dapat menjadi titik balik kebangkitan Golkar Sulsel.
Tantangan Golkar hari ini bukan hanya memenangkan kontestasi politik, tetapi juga menyatukan kekuatan internal. Partai yang besar dapat menjadi lemah ketika energi politiknya habis untuk mengelola konflik di dalam organisasi. Karena itu, kepemimpinan Golkar Sulsel ke depan harus mampu melakukan rekonsiliasi, merangkul seluruh faksi, memperkuat kaderisasi, dan menggerakkan struktur partai hingga tingkat desa dan kelurahan.
Golkar tidak kekurangan kader. Golkar membutuhkan keberanian memilih kader yang mampu menyatukan kekuatan.
Untuk kembali menjadi nomor satu di Sulsel, Golkar juga harus berani melakukan transformasi. Politik tidak lagi cukup dikelola melalui kekuatan struktur dan jaringan elite. Golkar harus hadir di tengah persoalan nyata masyarakat, merebut simpati generasi muda, memperkuat komunikasi digital, serta menawarkan gagasan pembangunan yang relevan dengan masa depan Sulawesi Selatan.
Pada akhirnya, diskresi DPP adalah sebuah pilihan strategis sekaligus pertaruhan politik. Keputusan yang tepat dapat menjadi awal konsolidasi besar menuju kemenangan. Sebaliknya, keputusan yang mengabaikan aspirasi kader dan realitas politik daerah dapat memperlebar fragmentasi internal.
Mampukah Golkar kembali menjadi nomor satu di Sulawesi Selatan? Jawabannya: sangat mampu. Namun, syaratnya jelas—diskresi harus melahirkan persatuan, kepemimpinan harus menghadirkan kepercayaan, dan kekuasaan harus diarahkan untuk kemenangan bersama.
Sebab kemenangan Golkar Sulsel tidak ditentukan oleh siapa yang paling kuat di dalam partai, tetapi oleh siapa yang paling mampu menyatukan seluruh kekuatan partai. (*)






Komentar (0)