Grid.ID - Ada beberapa siswa pertanyakan kejelasan subsidi SSK. Dedi Mulyadi minta sekolah dan Disdik beri penjelasan langsung.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons keluhan seorang siswa yang mengaku tidak diterima di seluruh sekolah negeri pilihannya, meski telah mengikuti seluruh rangkaian Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) tahap pertama dan kedua.
Setelah gagal masuk sekolah negeri, siswa tersebut memutuskan mendaftar ke SMK Karya Pembangunan Baleendah, Kabupaten Bandung, salah satu sekolah swasta yang bermitra dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK).
Namun, saat datang ke sekolah tersebut, siswa itu mengaku belum memperoleh kejelasan mengenai bantuan subsidi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Menanggapi video keluhan yang beredar luas di media sosial, Dedi Mulyadi segera menginstruksikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk berkoordinasi dengan pihak sekolah guna memastikan dan mengklarifikasi persoalan yang sebenarnya terjadi.
"Terima kasih buat adik yang cantik dan baik hati atas seluruh apa yang menjadi keluhannya. Dan konten kreator Gubernur Jawa Barat sudah menghubungi pihak sekolah melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat," ujarnya dikutip dari Instagram pribadinya.
Dedi mengatakan, berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak terkait, sekolah tersebut memastikan tidak pernah menolak pendaftaran siswa yang bersangkutan. Pihak sekolah juga menyampaikan bahwa mereka telah menerima sejumlah siswa melalui Program Beasiswa Pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk siswa yang sebelumnya menyampaikan keluhan tersebut.
"Dan pihak sekolah menyatakan tidak merasa melakukan penolakan karena sudah banyak siswa yang diterima melalui program Biasiswa Provinsi Jawa Barat," kata Dedi.
Mantan Bupati Purwakarta itu menegaskan, Kepala Sekolah SMK Karya Pembangunan Baleendah juga telah berusaha menghubungi siswa tersebut. Namun belum mendapatkan respons.
"Dan tadi juga Kepala Sekolah SMK KP atau SMK Karya Pembangunan Baleendah sudah menghubungi nomor telepon adik tapi belum diangkat," tutur Dedi.
Untuk mencari jalan keluar atas persoalan tersebut, Dedi meminta siswa itu kembali mendatangi SMK Karya Pembangunan Baleendah pada Minggu (12/7/2026).
Ia menyampaikan bahwa pihak sekolah, panitia penerimaan, serta Kepala UPTD Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat akan bertemu langsung dengan siswa tersebut untuk membahas permasalahan yang terjadi.
"Kalau susah komunikasinya besok ditunggu deh. Hari Minggu tanggal 12 Juli 2026. Di SMK KP Baleendah oleh pihak panitia, Kepala Sekolah, bahkan saya mengutus Kepala UPTD Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk bertemu," terang Dedi.
Dedi juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami siswa tersebut. "Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Salam buat papah dan mamahnya. Sehat selalu. Dan satu pesan, jangan marah-marah lagi ya," pungkasnya.
Beberapa waktu lalu, Dedi Mulyadi jamin akses pendidikan di sekolah swasta. Ternyata tak lolos SPMB bukan akhir.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pemerintahannya akan menanggung seluruh biaya operasional siswa yang bersekolah di institusi pendidikan swasta. Kebijakan ini berlaku untuk sekolah-sekolah yang telah menjalin kerja sama resmi dengan pemerintah daerah Jawa Barat.
Kebijakan tersebut tetap dijalankan meski sebelumnya sempat menimbulkan perdebatan. Badan Musyawarah Perguruan Swasta Jawa Barat sempat menyampaikan keberatan dan membantah adanya kerja sama strategis antara sekolah swasta dan Pemprov Jabar.
Menanggapi hal itu, Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa proses koordinasi beserta komitmen pendanaan dilakukan secara langsung dengan masing-masing sekolah terkait.
Pemerintah daerah pun memilih untuk tidak melibatkan organisasi atau asosiasi sektoral dalam proses penandatanganan kerja sama tersebut.
"Kita bekerja sama dengan sekolah, bukan dengan organisasi. MOU kita bukan dengan ormas, tetapi dengan sekolahnya. Kalau BMPS membantah, sementara sekolahnya bersedia, ya tidak ada masalah," ujar Dedi, Sabtu (20/6/2026), dikutip dari TribunJabar.id.
Kepastian alokasi dana untuk memberikan subsidi kepada siswa yang tidak diterima di sekolah negeri ditetapkan setelah Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengadakan rapat koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Berdasarkan perhitungan aktual di lapangan, keterbatasan kapasitas sekolah negeri untuk menampung lulusan SMA tahun ini diperkirakan berada di kisaran 70 ribu hingga 80 ribu siswa. Meski begitu, jumlah siswa yang gagal lolos seleksi disebut mengalami penurunan bila dibandingkan dengan jumlah pada tahun kelulusan sebelumnya.
"Hitungan kita ada sekitar 70.000 sampai 80.000 siswa SMA yang tidak bisa diterima di sekolah negeri. Menurut saya ini menurun dibanding tahun lalu karena tahun lalu lebih besar. Hari ini sudah lebih sedikit dan itu akan dibiayai oleh Pemprov Jabar untuk bersekolah di sekolah swasta yang sudah menyepakati menjadi mitra," katanya.
Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa hingga saat ini pemerintah daerah telah menerima surat pernyataan kesediaan dari sekitar 700 yayasan sekolah swasta.
Bahkan, berdasarkan data sektoral milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, jumlah lembaga swasta yang siap mendukung program sekolah gratis ini diperkirakan terus bertambah hingga mencapai sekitar 800 satuan pendidikan.
"Yang sudah menyatakan bersedia dengan surat pernyataan ada 700 sekolah," ucapnya.
Melihat tingginya animo dan jumlah mitra yang merapat, Dedi optimistis problem klasik anak putus sekolah akibat kendala finansial pasca-kelulusan tidak akan terjadi di wilayahnya.
"Yang penting tugas saya adalah anak-anak Jawa Barat harus sekolah dan biayanya disiapkan oleh Pemprov," katanya. (*)
Artikel Asli
Komentar (0)