REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan, sejauh ini, belum ada pemangkasan atau penyesuaian anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada APBN 2026. Sehingga alokasi anggaran BGN tetap sebanyak Rp 335 triliun.
"Sementara kita masih tetap dengan yang ada, terutama yang sudah ditetapkan dengan APBN 2026," kata Dadan dalam wawancara cegat di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (17/3/2026). Dia menjawab hal itu, menyusul rencana penyesuaian anggaran MBG yang diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
Baca Juga
Menko Zulhas Apresiasi Yayasan Garuda Biru Jalankan Program MBG
BGN Hentikan Operasional 1.512 SPPG di Pulau Jawa
BGN Ingatkan Mitra: Program MBG Bukan Ladang Bisnis
Menurut Dadan, pembahasan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) bersama Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan kementerian lainnya, berfokus pada harmonisasi anggaran. Langkah itu dilakukan untuk menyikapi situasi global yang berkembang.
Terkait opsi penyesuaian pada sejumlah pos belanja yang tidak langsung menyasar penyediaan makanan, Dadan menyebut, hal tersebut masih dibahas dan belum ada keputusan perubahan anggaran. Dadan menegaskan, sekitar 93 persen anggaran program gizi nasional memang dialokasikan langsung untuk bantuan MBG.
/* Make the youtube video responsive */ .iframe-container{position:relative;width:100%;padding-bottom:56.25%;height:0 ;margin : 14px 0px 15px 0px}.iframe-container iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%} .rec-desc {padding: 7px !important;}
Dia menyebut, bantuan pemerintah itu disalurkan langsung ke daerah melalui satuan pelayanan di seluruh Indonesia. Sementara usai rapat, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menilai, masih terdapat ruang efisiensi anggaran dari program MBG.
Purbaya mengatakan, MBG merupakan program yang baik lantaran membantu banyak masyarakat, terutama kelompok kelas bawah. Hanya saja, menurut dia, pelaksanaan program MBG masih bisa untuk lebih dioptimalkan.
"MBG akan diefisienkan cara mereka belanja. Saya pikir MBG itu program yang bagus karena nggak semuanya kaya. Hanya pelaksanaannya dioptimalkan saja," ujarnya.
Purbaya pun berpendapat pelaksanaan program MBG bisa optimal tanpa harus menyerap penuh alokasi anggaran senilai Rp 335 triliun. "Saya pikir gitu, nggak harus Rp 335 triliun," kata mantan ketua DK LPS tersebut.
