Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengalihkan status penggunaan Barang Milik Negara (BMN), lahan eks tambang PT Multi Harapan Utama (MHU) seluas 137,1 hektare kepada Kementerian Pertahanan untuk ketahanan negara.
"Penyerahan ini merupakan bentuk sinergi antarkementerian dan lembaga dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara," kata Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN) Kementerian ESDM Rakhmawati terkonfirmasi di Jakarta, Sabtu.
Lahan seluas 137,1 hektare yang berasal dari kegiatan pertambangan batubara PT Multi Harapan Utama (MHU), anak usaha MMS Group Indonesia (MMSGI), kini akan dimanfaatkan untuk mendukung pertahanan negara.
Kementerian ESDM menyerahkan alih status penggunaan BMN berupa 102 bidang tanah dengan nilai perolehan Rp70,68 miliar tersebut kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) c.q. Komando Pasukan Khusus (Kopassus), untuk menunjang kebutuhan fasilitas dan operasional Grup 4 Kopassus.
Serah terima ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) alih status penggunaan BMN di Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (6/11).
Kegiatan itu melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kemhan RI, dan MHU, serta dihadiri Komandan Grup 4 Kopassus, Brigjen TNI Suharma Zunam.
Aset yang diserahkan terdiri atas 102 bidang tanah dengan luas keseluruhan 1.371.227 meter persegi yang berlokasi di Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Baca juga: ESDM: Lelang aset hulu migas PHR di Siak menambah penerimaan negara
Baca juga: TNI jaga industri strategis, Bahlil: Penting untuk amankan aset negara
Aset tersebut berasal dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) MHU dan tercatat sebagai BMN di lingkungan Kementerian ESDM.
Pengalihan status penggunaannya telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 260/MK/KN/2026 tanggal 26 Agustus 2026.
Dengan ditandatanganinya BAST, status penggunaan BMN tersebut resmi beralih kepada Kemhan c.q. Kopassus, dan selanjutnya menjadi tanggung jawab pihak penerima untuk dimanfaatkan sesuai tugas dan fungsinya.
"TNI sebagai alat pertahanan dan komponen utama sistem pertahanan negara dalam hal ini membutuhkan sinergi dan dukungan dari semua pihak, termasuk Kementerian ESDM,” ujar Rakhmawati.
Ia berharap alih status penggunaan BMN itu dapat memperkuat operasional TNI dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia.
Rakhmawati juga berharap penyerahan aset itu memperkuat kerja sama antara Kementerian ESDM dan Kemhan, sekaligus memastikan BMN yang diserahkan dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tugas Kopassus.
Langkah itu menjadi bagian dari upaya Kementerian ESDM mengoptimalkan pemanfaatan BMN agar tidak hanya bermanfaat bagi sektor energi dan sumber daya mineral, tetapi juga mendukung kepentingan strategis nasional.
Menjelang serah terima, MHU bersama Kementerian ESDM melakukan penelusuran dan verifikasi dokumen perolehan tanah untuk memastikan kelengkapan administrasi aset.
Presiden Direktur MHU, Kemal Djamil Siregar mengatakan langkah itu merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan agar aset yang berasal dari kegiatan PKP2B dikelola secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagi MHU, kata Kemal, tanggung jawab perusahaan tidak berhenti pada kegiatan operasional pertambangan. Aset yang berasal dari kegiatan usaha tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga dapat memberikan manfaat yang lebih luas ketika dioptimalkan untuk kepentingan nasional.
"Kami berharap lahan ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan, khususnya Grup 4 Kopassus," kata Kemal.
Komandan Grup 4 Kopassus Brigjen TNI Suharma Zunam mengapresiasi keterlibatan MHU dalam proses tersebut dan menilainya sebagai bentuk kolaborasi positif antara dunia usaha dan institusi negara.
"Kami berharap kolaborasi seperti ini dapat terus terjalin dan memberikan manfaat nyata, khususnya dalam menunjang kebutuhan fasilitas serta mendukung pelaksanaan tugas Grup 4 Kopassus,” kata Suharma.
Baca juga: Kementerian ESDM: Pengamanan aset minerba penting di industri tambang
Baca juga: Kementerian ESDM teken serah terima aset milik negara ke BRIN
"Penyerahan ini merupakan bentuk sinergi antarkementerian dan lembaga dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara," kata Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN) Kementerian ESDM Rakhmawati terkonfirmasi di Jakarta, Sabtu.
Lahan seluas 137,1 hektare yang berasal dari kegiatan pertambangan batubara PT Multi Harapan Utama (MHU), anak usaha MMS Group Indonesia (MMSGI), kini akan dimanfaatkan untuk mendukung pertahanan negara.
Kementerian ESDM menyerahkan alih status penggunaan BMN berupa 102 bidang tanah dengan nilai perolehan Rp70,68 miliar tersebut kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) c.q. Komando Pasukan Khusus (Kopassus), untuk menunjang kebutuhan fasilitas dan operasional Grup 4 Kopassus.
Serah terima ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) alih status penggunaan BMN di Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (6/11).
Kegiatan itu melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kemhan RI, dan MHU, serta dihadiri Komandan Grup 4 Kopassus, Brigjen TNI Suharma Zunam.
Aset yang diserahkan terdiri atas 102 bidang tanah dengan luas keseluruhan 1.371.227 meter persegi yang berlokasi di Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Baca juga: ESDM: Lelang aset hulu migas PHR di Siak menambah penerimaan negara
Baca juga: TNI jaga industri strategis, Bahlil: Penting untuk amankan aset negara
Aset tersebut berasal dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) MHU dan tercatat sebagai BMN di lingkungan Kementerian ESDM.
Pengalihan status penggunaannya telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 260/MK/KN/2026 tanggal 26 Agustus 2026.
Dengan ditandatanganinya BAST, status penggunaan BMN tersebut resmi beralih kepada Kemhan c.q. Kopassus, dan selanjutnya menjadi tanggung jawab pihak penerima untuk dimanfaatkan sesuai tugas dan fungsinya.
"TNI sebagai alat pertahanan dan komponen utama sistem pertahanan negara dalam hal ini membutuhkan sinergi dan dukungan dari semua pihak, termasuk Kementerian ESDM,” ujar Rakhmawati.
Ia berharap alih status penggunaan BMN itu dapat memperkuat operasional TNI dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia.
Rakhmawati juga berharap penyerahan aset itu memperkuat kerja sama antara Kementerian ESDM dan Kemhan, sekaligus memastikan BMN yang diserahkan dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tugas Kopassus.
Langkah itu menjadi bagian dari upaya Kementerian ESDM mengoptimalkan pemanfaatan BMN agar tidak hanya bermanfaat bagi sektor energi dan sumber daya mineral, tetapi juga mendukung kepentingan strategis nasional.
Menjelang serah terima, MHU bersama Kementerian ESDM melakukan penelusuran dan verifikasi dokumen perolehan tanah untuk memastikan kelengkapan administrasi aset.
Presiden Direktur MHU, Kemal Djamil Siregar mengatakan langkah itu merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan agar aset yang berasal dari kegiatan PKP2B dikelola secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagi MHU, kata Kemal, tanggung jawab perusahaan tidak berhenti pada kegiatan operasional pertambangan. Aset yang berasal dari kegiatan usaha tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga dapat memberikan manfaat yang lebih luas ketika dioptimalkan untuk kepentingan nasional.
"Kami berharap lahan ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan, khususnya Grup 4 Kopassus," kata Kemal.
Komandan Grup 4 Kopassus Brigjen TNI Suharma Zunam mengapresiasi keterlibatan MHU dalam proses tersebut dan menilainya sebagai bentuk kolaborasi positif antara dunia usaha dan institusi negara.
"Kami berharap kolaborasi seperti ini dapat terus terjalin dan memberikan manfaat nyata, khususnya dalam menunjang kebutuhan fasilitas serta mendukung pelaksanaan tugas Grup 4 Kopassus,” kata Suharma.
Baca juga: Kementerian ESDM: Pengamanan aset minerba penting di industri tambang
Baca juga: Kementerian ESDM teken serah terima aset milik negara ke BRIN
Komentar (0)