Normalisasi Hubungan Gagal! Arab Saudi Pasang Syarat Keras ke Israel: Netanyahu Harus Lengser!

JAKARTA, DISWAY.ID – Pemerintah Arab Saudi menegaskan tidak akan menormalisasi hubungan diplomatik dengan negara tersebut selama Benjamin Netanyahu masih menjabat sebagai Perdana Menteri Israel.

Sikap keras Arab Saudi ini menjadi sinyal bahwa upaya Israel untuk memperbaiki hubungan dengan negara-negara Arab, khususnya di kawasan Teluk, masih menghadapi jalan terjal.

Arab Saudi menegaskan bahwa perdamaian di Timur Tengah tidak bisa diwujudkan hanya melalui kesepakatan diplomatik antarpemerintah. Penyelesaian konflik Palestina-Israel juga harus menjadi bagian utama dari setiap proses normalisasi hubungan.

Riyadh tetap mendorong solusi dua negara (two-state solution), yakni penyelesaian konflik dengan memberikan kesempatan kepada Palestina untuk berdiri sebagai negara merdeka dan hidup berdampingan secara damai dengan Israel.

BACA JUGA:Tembus Rp14,6 Miliar! APPI Bongkar Daftar 24 Klub Penunggak Gaji Pemain, Ada Persija dan PSM Makassar

Pernyataan tersebut disampaikan seorang sumber anonim yang dekat dengan pemerintah Arab Saudi kepada KAN News pada Kamis, 5 November 2026, sebagaimana dikutip Jerusalem Post.

"Arab Saudi menginginkan perdamaian, negosiasi, dan penyelesaian masalah Israel-Palestina melalui solusi dua negara. Namun, Netanyahu tidak mendukungnya," kata sumber tersebut.

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa persoalan kepemimpinan Netanyahu menjadi salah satu faktor yang memengaruhi peluang normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Israel.

Bagi Riyadh, perdamaian kawasan tidak cukup hanya dengan menghentikan ketegangan sementara. Diperlukan komitmen politik yang jelas untuk menyelesaikan konflik Palestina secara menyeluruh.

BACA JUGA:Piala Asia 2027 Diundur, Erick Thohir Justru Girang! Ini Keuntungan Besar Timnas Indonesia

Sikap kritis terhadap pemerintahan Netanyahu ternyata tidak hanya datang dari Arab Saudi.

Sumber yang sama menyebut sejumlah negara Teluk lainnya juga belum menunjukkan ketertarikan untuk menormalisasi hubungan dengan Israel selama pemerintahan Netanyahu masih berkuasa.

Kebijakan Israel terhadap Palestina, termasuk serangan yang terus menjadi sumber ketegangan di kawasan, dinilai semakin memperumit upaya diplomasi.

Negara-negara Teluk disebut tidak melihat pemerintahan Netanyahu sebagai pihak yang serius mendorong perdamaian. Sebaliknya, kebijakan yang diambil justru dianggap berpotensi memperbesar konflik.

"Negara Teluk tidak tertarik pada identitas Perdana Menteri Israel. Menurut pandangan kami, Netanyahu hanya ingin menimbulkan masalah. Dia tidak menginginkan perdamaian. Dia menginginkan eskalasi," lanjut sumber tersebut.