Pantau — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Universitas Indonesia (UI) memperdalam kajian program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Ia ingin penelitian tersebut mengukur dampak bantuan terhadap masyarakat, penyerapan tenaga kerja, hingga aktivitas ekonomi di daerah.
Maruarar menilai analisis makro belum cukup untuk menggambarkan manfaat program perumahan secara menyeluruh.
Karena itu, ia meminta tim peneliti mengukur dampak langsung bagi penerima bantuan sekaligus pihak-pihak yang terlibat dalam ekosistem pembangunan rumah.
“Kalau cuma sampai di situ saja, saya sudah mengerti semuanya. Saya berharap lebih dari itu,” ujar Menteri PKP yang akrab disapa Ara tersebut saat membahas hasil kajian dan evaluasi program FLPP dan BSPS bersama Rektor serta tim kajian UI di kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Ara juga meminta peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan. Menurut dia, perbedaan harga bahan bangunan, aksesibilitas, dan kondisi geografis setiap wilayah memengaruhi proses pembangunan maupun perbaikan rumah.
“Tentulah saya enggak akan bisa kalau hanya analisis data. Ibu harus turun ke lapangan,” katanya.
Selain manfaat bagi penerima bantuan, Maruarar ingin kajian tersebut menghitung dampak program terhadap pekerja konstruksi, kontraktor, pengembang, dan pemasok material.
Pengukuran itu diperlukan untuk mengetahui kontribusi anggaran negara terhadap penyediaan hunian layak sekaligus aktivitas ekonomi.
Ia berharap penelitian UI menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan pemerintah dalam menentukan kebijakan.
Hasil kajian juga diharapkan membantu meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas pelaksanaan program perumahan.
Kajian BSPS dan FLPPDalam pemaparan kajian BSPS, anggota Tim Penyusun BSPS UI, Muhammad Halley Yudhistira, menyampaikan program tersebut diperkirakan memberikan kontribusi ekonomi sekitar Rp25 triliun selama periode 2015 hingga 2025.
“Kita juga menghitung bagaimana multiplier tadi berimplikasi kepada tambahan pendapatan rumah tangga hingga hampir Rp900 miliar per tahun. Kemudian juga potensi pajak yang mencapai hingga hampir sampai ke Rp2 triliun,” ucap anggota tim Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI itu.
Yudhistira menyebut tim peneliti juga mengidentifikasi sejumlah aspek yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan BSPS. Salah satunya, penyesuaian desain bantuan dengan kemampuan swadaya setiap penerima.
“Bagaimana desain stimulan perlu mengikuti kemampuan swadaya dari penerima. Salah satunya adalah bagaimana isu mengenai keswadayaan mungkin perlu didefinisikan lagi secara realistis dan kontekstual,” jelasnya.
Tim UI juga akan merekomendasikan penentuan prioritas wilayah berdasarkan jumlah hunian dan tingkat keparahan kerusakan rumah.
Perluasan program perlu memperhitungkan ketersediaan pendanaan serta risiko kelangkaan dan kenaikan harga material bangunan.
Menurut Yudhistira, besaran bantuan yang sama belum tentu menghasilkan kualitas perbaikan rumah yang setara.
Daerah dengan harga material lebih tinggi berpotensi membutuhkan dukungan anggaran lebih besar agar perbaikan dapat diselesaikan.
Sementara itu, kajian FLPP mencakup dampak program terhadap produk domestik bruto (PDB), pendapatan rumah tangga, kemiskinan, kesempatan kerja, dan aspek fiskal.
Hasil penelitian menunjukkan penerima FLPP banyak berasal dari kelompok desil tiga hingga tujuh.
Tim UI menilai masyarakat pada desil satu dan dua membutuhkan pendekatan bantuan yang lebih afirmatif.
Salah satu opsi yang dikaji ialah penyediaan rumah baru bagi kelompok masyarakat tersebut.
Kajian itu juga memperkirakan kapasitas rumah subsidi berbasis tapak secara nasional baru memenuhi sekitar 46 hingga 65,8 persen kebutuhan.
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, pengembangan hunian vertikal menjadi salah satu rekomendasi, terutama di kawasan perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan.
Dari sisi ketenagakerjaan, program FLPP diperkirakan menghasilkan dampak kesempatan kerja sekitar 100.000 pekerjaan setiap tahun.
Tim UI menghitung angka tersebut menggunakan metode input-output dengan pendekatan full-time equivalent (FTE) atau ekuivalen pekerjaan penuh.
Hasil kajian FLPP dan BSPS tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam memperluas manfaat program perumahan.
Pemerintah juga dapat menggunakan rekomendasi penelitian untuk menyesuaikan desain bantuan dengan kebutuhan masyarakat dan karakteristik wilayah.
Komentar (0)