Normalisasi Kali Krukut Segera Digarap, Warga Andalkan Kebersihan Lingkungan

Jakarta: Normalisasi Kali Krukut akan segera digarap sebagai upaya mengatasi banjir di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta percepatan normalisasi sungai-sungai di Jakarta hingga Desember 2026.

Pantauan Metrotvnews.com di salah satu bantaran Kali Krukut, tepatnya di Bendungan Hilir, Jakarta Selatan, menunjukkan kawasan itu belum tersentuh proyek normalisasi. Meski demikian, warga sekitar menilai banjir di kawasan itu sudah jarang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Warga bantaran Kali Krukut mengaku sudah membuang sampah pada tempatnya. Sampah di kawasan itu juga rutin dibersihkan Dinas Lingkungan Hidup setiap hari.
 

Sampah yang terlihat di sungai disebut berasal dari arus sungai, bukan dari warga sekitar. Pasukan oranye dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga rutin membersihkan bantaran sungai.

Menurut warga, petugas pasukan oranye membersihkan bantaran sungai dari sampah sebanyak tiga hingga empat kali dalam seminggu. Langkah itu dilakukan untuk mencegah banjir. Warga pun sering memberikan makanan kepada pasukan oranye sebagai bentuk apresiasi. Normalisasi di Segmen Petogogan–Pela Mampang
Kondisi salah satu sisi Kali Krukut, Jaksel. Foto: Metro TV/Damar.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum menyatakan normalisasi Kali Krukut akan dilakukan di segmen SMA Tarakanita sampai Jalan Kapten Tendean. Panjangnya kurang lebih 1.240 meter dengan lebar rencana 20 meter.

"Untuk Kali Krukut, Penetapan Lokasi pengadaan tanah di segmen Kelurahan Petogogan sudah ditandatangani oleh Gubernur dan saat ini dalam tahap persiapan pengadaan tanah," ujar Ika saat dikonfirmasi Metrotvnews.com, Jumat, 6 November 2026.

Menurut Ika, normalisasi dilakukan untuk mengatasi penyempitan aliran atau bottleneck di kawasan Kelurahan Petogogan dan Kelurahan Pela Mampang. Kondisi itu bahkan disebut bisa berdampak pada banjir di kawasan Kemang.

Ika menyebut pengerukan terkendala kondisi jalan inspeksi yang menyempit di sejumlah titik. Akibatnya, mobilisasi sedimen dengan dump truk tidak leluasa.

Sementara untuk pembebasan tanah, kendalanya meliputi alas hak yang sebagian masih berupa tanah garapan sehingga pembuktian kepemilikan perlu penelitian lebih komprehensif. Proses sosialisasi kepada warga terdampak normalisasi juga menjadi tantangan tersendiri.