Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto merespons usai ekonom memberikan peringatan atas dampak gejolak politik kepada peningkatan risiko investasi aset keuangan Indonesia.
Ketidakpastian politik itu meningkat di tengah kasus dugaan penyadapan terhadap presiden yang menyeret nama petinggi kepolisian hingga wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menanggapi hal tersebut, Airlangga menyayangkan aksi penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kasus tersebut berpotensi menimbulkan dampak terhadap iklim investasi, tidak hanya dari sisi fundamental ekonomi, tetapi juga sentimen pasar. Pasalnya, kondisi psikologis itu memengaruhi aktivitas dan keputusan pelaku ekonomi.
“Yang penting kami jaga fundamental saja,” kata Airlangga ketika ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Pusat, Jumat (6/11). Airlangga mengatakan, hal yang akan dilakukan pemerintah adalah menjaga fundamental dan kepercayaan investor.
Sebelumnya Lead Economist Bank Danamon Irman Faiz menjelaskan, ketidakpastian politik memiliki konsekuensi ekonomi. Semakin tinggi ketidakpastian yang dihadapi investor, semakin besar pula premi risiko (risk premium) yang mereka perhitungkan saat berinvestasi di Indonesia. Kondisi ini berpotensi mendorong kenaikan imbal hasil yang diminta investor atas surat utang Indonesia.
“Kalau misalnya uncertainty (ketidakpastian) itu tinggi, risk premium yang diminta juga tinggi,” kata Faiz dalam diskusi di Hotel Mata le, Sabang, Kamis (5/11).
Dia menjelaskan, keputusan investasi tidak hanya ditentukan oleh fundamental ekonomi. Investor juga mempertimbangkan stabilitas politik, kepastian hukum, dan kredibilitas institusi.
Sejauh ini, dampak gejolak politik dalam negeri belum terlihat dominan di pasar keuangan Indonesia. Faiz mengataan pasar keuangan Indonesia justru menunjukkan perbaikan dalam dua hari terakhir.
Menurut dia, pergerakan pasar keuangan tidak ditentukan oleh satu faktor. Saat ini, sentimen global masih lebih kuat memengaruhi aset keuangan domestik dibandingkan isu politik tersebut.
Sejumlah faktor yang menopang perbaikan pasar antara lain perkembangan geopolitik, prospek pemilu sela (midterm election) Amerika Serikat, penurunan imbal hasil obligasi pemerintah AS (US Treasury), serta potensi penurunan harga minyak dunia.
“Artinya, risk premium yang dilihat oleh investor setelah pengumuman kasus ini tidak lebih besar daripada positive impact dari global atau geopolitical potential de-escalation tadi,” katanya.
Meski begitu Faiz mewanti-wanti dampak jangka panjang kasus dugaan penyadapan tersebut belum dapat dipastikan. Menurut dia, terlalu dini untuk menyimpulkan apakah kasus ini akan berkembang menjadi sumber ketidakpastian politik yang lebih besar.
Ia menyebut pentingnya transparansi dalam proses hukum kasus tersebut. Keterbukaan diperlukan agar investor dapat memantau perkembangannya dan menilai dampaknya terhadap iklim investasi Indonesia.
Investor juga perlu mendapat kepastian bahwa kasus ini tidak akan mengganggu konsistensi kebijakan pemerintah maupun kredibilitas institusi negara. Dengan demikian, ketidakpastian dapat ditekan sehingga tidak memicu kenaikan premi risiko.
“Apakah dampaknya akan kecil, apakah ini tidak akan mempengaruhi konsistensi dari policy, dan tidak akan mempengaruhi kredibilitas institusi,” kata Faiz.
Komentar (0)