JAKARTA, KOMPAS — Perlambatan konsumsi rumah tangga dan meningkatnya proporsi pekerja informal menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Meski perekonomian tumbuh tinggi pada triwulan III-2026, kemampuan masyarakat mempertahankan konsumsi masih perlu diperkuat.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, stimulus fiskal dapat membantu menjaga konsumsi masyarakat. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada ketepatan sasaran, kecepatan penyaluran, serta kemampuan kebijakan tersebut meningkatkan pendapatan masyarakat secara nyata.
”Prioritas paling mendesak saat ini adalah menjaga keterjangkauan harga pangan sekaligus memperkuat pendapatan riil dan penciptaan pekerjaan berkualitas,” ujar Josua saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Menurut Josua, bantuan pangan, subsidi upah yang tepat sasaran, serta pengendalian harga melalui perbaikan pasokan dan distribusi dapat lebih cepat membantu masyarakat berpendapatan rendah dan menengah bawah.
Adapun dalam jangka menengah, pemerintah perlu mendorong investasi di industri padat karya, memperbaiki keterkaitan pelatihan dengan kebutuhan tenaga kerja, serta memastikan peningkatan produktivitas diikuti perbaikan upah.
Kebutuhan untuk memperkuat daya beli tersebut tercermin dari perkembangan ekonomi pada triwulan III-2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia tumbuh 5,47 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II-2026 yang sebesar 5,29 persen. Capaian tersebut juga melampaui konsensus ekonom sebesar 5,2 persen.
Konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi masih menjadi penopang utama produk domestik bruto (PDB). Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi juga mencatatkan pertumbuhan yang solid.
Namun, konsumsi rumah tangga yang menjadi komponen terbesar PDB justru tumbuh lebih lambat. Pada triwulan III-2026, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,04 persen, sedikit di bawah pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,06 persen. Kontribusinya terhadap PDB juga turun menjadi 51,97 persen, terendah sejak triwulan III-2022.
Tekanan terhadap daya beli juga terlihat dari kondisi ketenagakerjaan. Meskipun jumlah penduduk bekerja bertambah 1,44 juta orang dan tingkat pengangguran terbuka turun dari 4,85 persen menjadi 4,75 persen pada Agustus 2026, proporsi pekerja informal justru meningkat.
Berdasarkan data ketenagakerjaan BPS, proporsi pekerja informal naik dari 57,80 persen pada Agustus 2025 menjadi 57,93 persen pada Agustus 2026. Sebaliknya, proporsi pekerja formal turun menjadi 42,07 persen.
Perubahan komposisi pekerja tersebut perlu dicermati karena pendapatan pekerja informal cenderung lebih tidak pasti. Kondisi itu berpotensi membatasi kemampuan rumah tangga mempertahankan konsumsi, terutama ketika menghadapi tekanan biaya hidup.
Josua menambahkan, kelompok kelas menengah juga membutuhkan kebijakan yang dapat mengurangi tekanan biaya pendidikan, kesehatan, transportasi, dan perumahan. Karena itu, evaluasi stimulus seharusnya tidak hanya didasarkan pada besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga tambahan konsumsi, pekerjaan, dan pendapatan riil yang dihasilkan.
”Pada akhirnya, stimulus dapat membantu masyarakat bertahan dalam jangka pendek, tetapi pemulihan daya beli yang berkelanjutan hanya terjadi apabila pertumbuhan pendapatan riil dan kesempatan kerja semakin kuat serta dirasakan lebih merata,” katanya.
Untuk menjaga konsumsi sekaligus mendukung aktivitas ekonomi, pemerintah pun memperluas stimulus ekonomi hingga 2027. Alokasi stimulus disiapkan hingga sekitar Rp 31 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, stimulus tersebut mencakup bantuan pangan, subsidi upah, relaksasi iuran jaminan sosial, serta program magang dan pelatihan vokasi.
”Akan kami dorong konsumsi dengan stimulus Rp 31 triliun dan ini diharapkan daya beli masyarakat bisa kita jaga,” ujar Airlangga, di kantornya, Jakarta, Kamis.
Pemerintah juga akan mempercepat belanja hingga akhir tahun. Akselerasi belanja pada sisa 2026 ditargetkan mencapai Rp 990 triliun. Selain itu, pemerintah berupaya menekan biaya logistik untuk meningkatkan efisiensi investasi. Saat ini, rasio efisiensi investasi atau incremental capital output ratio (ICOR) Indonesia masih berada di angka 6.
”Untuk menumbuhkan ekonomi lebih dari 5 persen, itu yang sedang kita dalami juga yang terkait dengan logistik. Agar kalau kita bisa turunkan logistik, maka ICOR kita bisa ditekan,” kata Airlangga.
Tidak hanya untuk akhir tahun ini, pemerintah juga menyiapkan sembilan program stimulus ekonomi yang akan berlaku mulai 2027. Mengacu pada Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-40/M/SDK/KI.00/10/2026, program tersebut mencakup insentif ketenagakerjaan, perpajakan, perumahan, perlindungan pekerja, hingga industri perhiasan.
Pemerintah juga melanjutkan berbagai instrumen pembiayaan sektor produktif, antara lain Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Alsintan, Kredit Industri Padat Karya (KIPK), dan Kredit Program Perumahan. KIPK diarahkan untuk mendukung revitalisasi industri padat karya, sedangkan KUR memperluas akses pembiayaan bagi usaha produktif, termasuk yang berorientasi ekspor.
Airlangga mengatakan, stimulus tersebut tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan permintaan, tetapi juga memperkuat kapasitas produksi dan investasi.
”Kami ingin pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditopang oleh peningkatan permintaan, tetapi juga oleh penguatan kapasitas produksi dan daya saing ekonomi nasional,” ujarnya.
Salah satu sektor yang turut didorong adalah industri otomotif. Dalam Rapinas KADIN Indonesia, pekan lalu, Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengatakan, pemerintah tengah mengkaji pemberian insentif bagi kendaraan hibrida untuk mendorong pertumbuhan industri otomotif nasional.
“Pembahasan teknis masih berlangsung, termasuk untuk menentukan besaran insentif yang akan diusulkan,” ujarnya.
Menurut Sarmuji, besaran insentif kendaraan hybrid tidak harus sama dengan fasilitas yang diberikan kepada kendaraan listrik berbasis baterai. Rasio kepemilikan mobil di Indonesia masih sekitar 99 unit per 1.000 penduduk, jauh di bawah Malaysia yang mencapai sekitar 490 unit dan Thailand sekitar 275 unit per 1.000 penduduk.
Sebelumnya, pemerintah telah memberikan sejumlah insentif bagi kendaraan listrik berbasis baterai penuh atau battery electric vehicle (BEV). Adapun kendaraan hybrid, plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), dan range extended electric vehicle (REEV) masih memerlukan perumusan skema insentif tambahan sesuai karakteristik teknologinya.
Dari sisi dunia usaha, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Sarman Simanjorang mengatakan, aktivitas bisnis pada triwulan III-2026 masih dibayangi ketidakpastian geopolitik global yang memicu kenaikan biaya produksi dan logistik.
Memasuki triwulan IV-2026, Kadin memperkirakan aktivitas usaha akan kembali meningkat, antara lain didorong oleh libur Natal dan Tahun Baru. Untuk mengoptimalkan momentum tersebut, pemerintah diharapkan memberikan stimulus yang langsung dirasakan masyarakat, seperti diskon transportasi untuk mendorong mobilitas dan arus mudik ke daerah.
”Selain itu, pastikan harga bahan pokok terjaga dan bansos segera disalurkan untuk mendongkrak daya beli,” kata Sarman.
Di sisi lain, Head of Macroeconomic and Financial Market Research Permata Bank Faisal Rachman mengingatkan, intervensi fiskal yang berkepanjangan berpotensi mengikis fleksibilitas anggaran pemerintah secara bertahap. Kondisi tersebut dapat membatasi kapasitas pemerintah dalam merespons guncangan ekonomi pada masa mendatang.
Menurut Faisal, tantangan pemerintah adalah menjaga aktivitas ekonomi domestik tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal. Ia memperkirakan momentum pertumbuhan ekonomi sedikit menurun pada triwulan IV-2026.
Sementara itu, Lead Economist PT Bank Danamon Indonesia Tbk Irman Faiz menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 dari 5,2 persen menjadi 5,35 persen. Penyesuaian tersebut mempertimbangkan kinerja ekonomi pada triwulan III-2026 serta stimulus pemerintah yang diharapkan menopang konsumsi hingga akhir tahun.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Destry Damyanti dalam konferensi pers hasil berkala rapat KSSK, berlanjutnya stimulus, membaiknya ekspektasi pelaku ekonomi, serta menguatnya berbagai sumber pertumbuhan akan menopang perekonomian.
“BI juga terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran melalui sinergi dengan pemerintah,” ujarnya.
Komentar (0)