EtIndonesia.com Partai Komunis Tiongkok (PKT) menggunakan kekuatan militer di Selat Taiwan, terhambatnya pasokan impor barang-barang penting dapat menimbulkan risiko strategis. Karena itu, Beijing telah menimbun minyak bumi, chip, dan berbagai komoditas lainnya dalam jumlah besar.
Namun, sebuah artikel yang diterbitkan jurnal Amerika Serikat Foreign Affairs pada 2 November menyebutkan bahwa ketergantungan Tiongkok yang sangat tinggi terhadap impor kedelai dapat membuat PKT berpikir dua kali. Ketergantungan ini berpotensi menjadi faktor penting yang membatasi kemungkinan pecahnya perang di Selat Taiwan.
Jurnal kebijakan luar negeri AS Foreign Affairs pada 2 November menerbitkan artikel karya Joel Wuthnow, peneliti senior strategi militer Tiongkok di Institute for National Strategic Studies (INSS), National Defense University, Amerika Serikat.
Dalam artikelnya, Wuthnow menunjukkan bahwa kelemahan strategis PKT yang paling sering diabaikan dan paling sulit digantikan dalam situasi perang bukanlah energi atau chip, melainkan pangan, khususnya kedelai impor.
Wuthnow menganalisis bahwa meskipun Tiongkok mampu memproduksi sebagian besar kebutuhan pangan pokoknya, seperti beras dan gandum, negara tersebut sangat bergantung pada impor kedelai.
Jika perang di Selat Taiwan berlangsung berkepanjangan dan transportasi laut terganggu sehingga impor kedelai terhenti, pasokan pangan dalam negeri Tiongkok serta harga-harga kebutuhan pokok akan terkena dampak serius.
Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) memperkirakan bahwa impor kedelai Tiongkok pada tahun pemasaran 2026 akan mencapai sekitar 108 juta ton, lebih dari lima kali lipat produksi kedelai dalam negeri.
Mengapa Tiongkok harus mengimpor begitu banyak kedelai?
Selain dikonsumsi langsung oleh masyarakat, kedelai juga dapat diolah menjadi minyak kedelai. Bungkil kedelai merupakan bahan baku penting untuk pakan ternak, terutama dalam industri peternakan babi dan ayam.
Jika impor kedelai terhenti, dampaknya akan menjalar dari peternakan hingga ke supermarket, mengancam pasokan daging, telur, susu, dan minyak goreng.
Peneliti Institut Penelitian Keamanan dan Pertahanan Nasional Taiwan, Shen Ming-shih, mengatakan bahwa jika PKT melancarkan operasi militer ke luar negeri, perang tersebut kemungkinan tidak akan berakhir dalam waktu singkat. Pasokan pangan bagi pasukan di garis depan maupun masyarakat di dalam negeri tentu akan menghadapi tekanan.
“Jika berbicara mengenai kedelai, luas lahan pertanian dan kapasitas produksi Tiongkok sendiri terbatas. Karena itu, negara tersebut harus sangat bergantung pada impor, sementara jarak transportasinya sangat jauh. Jika selama proses pengangkutan terjadi blokade atau serangan, seluruh ketahanan pangan Tiongkok akan terkena dampak yang sangat besar,” katanya.
Beijing juga menyadari risiko tersebut dan berusaha mengurangi ketergantungan terhadap impor kedelai melalui pembentukan cadangan strategis.
Namun, kedelai sangat sensitif terhadap kelembaban dan mudah membusuk sehingga jumlah yang dapat disimpan sebagai cadangan relatif terbatas. Jika impor terputus, cadangan kedelai Tiongkok kemungkinan hanya mampu bertahan selama beberapa bulan.
Selain itu, negara-negara penghasil dan pengekspor kedelai hampir semuanya berada di belahan bumi bagian barat. Jika militer AS memberlakukan blokade, PKT tidak memiliki pangkalan angkatan laut ataupun pasukan yang ditempatkan di garis depan di Amerika Latin untuk menghadapi situasi tersebut.
Bahkan jika Amerika Serikat tidak memberlakukan embargo atau blokade laut, perang tetap akan meningkatkan biaya transportasi laut sehingga perusahaan pelayaran bisa enggan mengambil risiko untuk mengirimkan barang ke Tiongkok.
Artikel tersebut menilai bahwa jika perang pecah, masyarakat Tiongkok mungkin akan panik dan berbondong-bondong membeli serta menimbun bahan kebutuhan pokok.
Aksi protes akibat kenaikan harga dan kelangkaan pangan, ditambah persoalan korupsi pejabat daerah yang menyelewengkan bantuan atau persediaan bahan pangan, dapat membuat krisis dalam negeri terjadi lebih cepat daripada tercapainya kemenangan dalam perang.
Kondisi ini akan membuat pemerintah PKT semakin berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk menggunakan kekuatan militer terhadap Taiwan.
“Jika perang berkepanjangan pecah di Selat Taiwan, pertama-tama, jalur logistik mereka tidak bisa terus-menerus mengirimkan pasokan ke garis depan seperti dalam perang darat. Mereka harus melewati Selat Taiwan, sementara jumlah kapal pemasok mereka juga terbatas,” ujarnya.
“Jika mereka tidak mampu menduduki sejumlah wilayah atau kota di Taiwan, atau jika wilayah-wilayah tersebut menerapkan strategi bumi hangus dengan tidak menyediakan makanan maupun bahan pangan, tekanan terhadap pasokan pangan, amunisi, dan berbagai kebutuhan logistik lainnya akan menjadi kelemahan terbesar PKT dalam melancarkan perang berkepanjangan di Taiwan,” tambahnya.
Kolumnis Epoch Times, Wang He, mengatakan: “Jika PKT ingin berperang, mereka pasti akan menjadikan perang Rusia-Ukraina sebagai pelajaran dan berusaha menyelesaikan perang dengan cepat. Jika tidak, PKT tidak mungkin dengan mudah menggunakan kekuatan militer terhadap Taiwan.”
“Sebab, jika perang berkepanjangan terjadi, PKT sendiri akan berada dalam bahaya besar. Begitu perang di Selat Taiwan pecah dan Tiongkok serta Amerika Serikat terlibat dalam konflik, AS dapat memanfaatkan kekuatan udara dan lautnya, terutama kekuatan angkatan lautnya yang sangat unggul dan tidak dapat ditandingi oleh PKT. Jika Selat Malaka terputus, sistem sirkulasi internasional Tiongkok kemungkinan akan runtuh.”
Artikel tersebut juga menunjukkan bahwa meskipun PKT mengklaim cadangan pangan yang dimilikinya saat ini mampu menjamin ketahanan pangan dalam jangka pendek, pihak luar memiliki alasan kuat untuk meragukan klaim tersebut.
Pasalnya, dalam sepuluh tahun terakhir, sejumlah gudang pemerintah daerah yang seharusnya digunakan untuk menyimpan persediaan pangan darurat ditemukan dalam keadaan kosong atau justru dipenuhi bahan makanan yang sudah membusuk.
Masalah tersebut disebabkan oleh korupsi. Hal ini bukan hanya menimbulkan keraguan mengenai seberapa besar sebenarnya cadangan pangan Tiongkok, tetapi juga semakin melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Shang Yan/Chang Chun/ Gao Yu
Komentar (0)