Oleh: Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, M.A.*
Menjelang 9 November, Makassar kembali berhias. Jalan-jalan dipercantik, panggung disiapkan, dan berbagai capaian pembangunan akan disebut dalam pidato ulang tahun. Pada usia ke-419 tahun, kota ini memang pantas berbangga.
Akan tetapi, seusai perayaan, ada pertanyaan yang lebih penting daripada kemeriahan itu sendiri: siapa yang paling banyak menikmati kemajuan Makassar? Saya sering merasa kita terlalu mudah terpesona oleh angka besar.
Triliunan rupiah investasi diumumkan dengan nada optimistis. Gedung-gedung baru menjulang, kawasan niaga meluas, hotel dan tempat makan terus bermunculan. Semua itu memberi tanda bahwa ekonomi bergerak. Tetapi, gerak ekonomi tidak selalu sama dengan perbaikan hidup.
Sebuah kota bisa tumbuh cepat, sementara sebagian warganya masih berjuang memperoleh pekerjaan yang memberi kepastian penghasilan. Sepanjang 2025, investasi di Makassar dilaporkan sekitar Rp5,2 triliun. Sampai September 2026, nilainya sudah sekitar Rp5 triliun, atau lebih dari 22 persen di atas periode yang sama tahun sebelumnya.
Modal tentu tidak datang tanpa perhitungan. Para pelaku usaha melihat pasar, infrastruktur, dan prospek keuntungan. Yang patut ditanyakan pemerintah bukan hanya mengapa mereka datang, melainkan apa yang ditinggalkan investasi itu bagi masyarakat setelah proyek berjalan.
Ada perbedaan mendasar antara membangun sesuatu dan membangun kehidupan ekonomi. Apartemen atau gedung komersial dapat menyerap modal sangat besar, namun kebutuhan pekerja permanennya terbatas. Usaha pengolahan hasil laut, katering, perbaikan peralatan, logistik, dan layanan wisata mungkin lebih sederhana, tetapi dapat menciptakan jaringan pendapatan yang menjangkau banyak rumah tangga. Karena itulah nilai investasi tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran prestasi pemerintah kota.
Angka pengangguran memberi peringatan. Pada 2025 tingkat pengangguran terbuka Makassar masih tercatat 9,60 persen. Angka itu bukan sekadar statistik yang lewat dalam laporan tahunan. Di dalamnya ada lulusan yang mengirim lamaran berulang kali, pekerja yang keahliannya tidak lagi cocok dengan kebutuhan pasar, serta keluarga yang harus menunda rencana karena pendapatan belum pasti.
Bahkan bagi yang bekerja, masalah belum selesai bila upah rendah dan perlindungan sosial lemah. Saya kira kelemahan kita selama ini terletak pada kebiasaan mengurus investasi dan pekerjaan dalam dua ruang yang berbeda.
Satu kantor menghitung nilai modal dan menerbitkan pelayanan perizinan. Kantor lain menyusun pelatihan kerja. Perguruan tinggi menghasilkan lulusan. Ketiganya sering baru bertemu ketika persoalan muncul.
Padahal, ketika suatu proyek mulai dibicarakan, pemerintah semestinya sudah mengetahui jenis tenaga kerja yang dibutuhkan, keterampilan yang belum tersedia, dan cara menyiapkan warga kota untuk mengisinya.
Persoalan menjadi makin menarik ketika teknologi digital dan kecerdasan buatan masuk ke dunia usaha. Hotel dapat memprediksi permintaan kamar, restoran memperkirakan kebutuhan bahan pangan, pengelola gudang memantau stok secara langsung, dan penyelenggara konferensi mengenali kebutuhan peserta melalui satu aplikasi.
Teknologi seperti itu bukan lagi bahan cerita masa depan. Perubahan sudah berlangsung di banyak tempat. Pertanyaannya, apakah Makassar hanya akan menjadi pembeli teknologi, atau ikut menikmati pertambahan nilainya? Efisiensi memang diperlukan agar usaha bertahan.
Hanya, efisiensi yang hanya berarti mengurangi pekerja akan membawa persoalan sosial baru. Pemerintah bersama dunia usaha perlu membuka jalan bagi keterampilan yang lebih tinggi: analisis data, pemasaran digital, pengelolaan sistem, pelayanan pelanggan, keamanan informasi, sampai perawatan perangkat. Tugas kita bukan menahan teknologi di pintu masuk kota. Tugas kita memastikan orang Makassar tidak tertinggal ketika pintu itu terbuka.
Bayangkan hotel di pusat kota yang menggunakan AI untuk menghitung kebutuhan bahan makanan setiap minggu. Mengapa sistem itu tidak sekaligus menghubungkan dapur hotel dengan petani sayur, nelayan, usaha olahan pangan, dan pemasok kecil di Makassar serta daerah sekitarnya?
Pesanan bisa dijadwalkan, standar mutu dibuat jelas, pembayaran dicatat, dan kebutuhan modal kerja diperkirakan. Dalam keadaan demikian, teknologi bukan sekadar penghemat biaya perusahaan besar. Ia menjadi jembatan menuju pasar yang selama ini sulit dimasuki usaha kecil.
Peluang serupa terbuka melalui wisata, olahraga, hiburan, dan kegiatan MICE: pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, serta pameran. Orang yang datang menghadiri pertandingan atau kongres tidak hanya membeli tiket. Mereka menginap, makan, menggunakan transportasi, mencari oleh-oleh, mungkin memperpanjang kunjungan untuk mengenal budaya kota. Jika hotel, penyelenggara acara, angkutan, dan pelaku kuliner bekerja dalam satu jaringan layanan digital, bagian belanja yang tinggal di Makassar dapat diperbesar.
Saya ingin menekankan kata “tinggal”. Omzet besar tidak otomatis berarti nilai tambah besar bagi kota. Sebagian pembayaran bisa mengalir kepada perusahaan pemasok dari luar, pemilik platform, atau jaringan bisnis yang tidak mempunyai hubungan kuat dengan produksi lokal.
Itulah sebabnya ekosistem pariwisata modern harus dirancang bersama UMKM, bukan dengan menempatkan mereka sebagai pengisi stan ketika acara seremonial berlangsung. Yang dibutuhkan usaha kecil adalah kontrak yang berulang, kepastian pembayaran, dan peluang memenuhi standar mutu.
Pemerintah kota tentu tidak bisa mendanai seluruh ambisi itu. Anggaran daerah mempunyai banyak kewajiban: air bersih, drainase, kesehatan, sekolah, dan pemeliharaan lingkungan. Karena itu, insentif fiskal harus diperlakukan sebagai investasi kebijakan, bukan hadiah.
Pengurangan pajak berarti penerimaan yang dilepas. Keputusan tersebut patut dibenarkan hanya apabila manfaat tambahannya dapat dinilai: kegiatan baru, pekerjaan produktif, pembelian lokal, dan pada akhirnya basis pajak yang lebih sehat.
Hal yang sama berlaku bagi kemudahan berusaha. Perizinan berbasis risiko merupakan kemajuan apabila diterapkan dengan akal sehat. Usaha kecil dengan bahaya terbatas tidak semestinya dibebani prosedur seperti kegiatan berisiko tinggi. Tetapi penyederhanaan tidak boleh berubah menjadi pembiaran.
Keselamatan bangunan, kebersihan pangan, perlindungan lingkungan, dan hak warga tetap harus dijaga. Investor memerlukan kepastian aturan; masyarakat memerlukan kepastian bahwa pertumbuhan tidak dibayar dengan kerusakan.
Dalam urusan penanaman modal, Makassar sebaiknya berhenti menjual gambaran yang terlalu umum tentang letak strategis dan besarnya pasar. Investor yang serius membutuhkan hal yang lebih konkret: di mana lahannya, bagaimana status hukumnya, seberapa besar biaya pembangunannya, siapa pembelinya, berapa pendapatan yang mungkin diperoleh, dan bagaimana risiko dibagi.
Proyek rantai dingin hasil perikanan, pasar modern, transportasi penghubung, pengelolaan sampah, maupun koridor wisata perlu diuji dengan hitungan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya gambar yang indah.
Di sinilah ukuran keberhasilan pembangunan perlu digeser. Laporan investasi jangan berhenti pada PMA dan PMDN. Publik juga perlu mengetahui berapa pekerja lokal direkrut dan bertahan, berapa upah mereka, berapa banyak belanja perusahaan jatuh kepada pemasok Makassar, serta apakah penerimaan fiskal bersih akhirnya meningkat. Jika manfaatnya hanya terkonsentrasi di beberapa kawasan, pemerintah harus berani mengakuinya dan memperbaiki arah kebijakan.
Perguruan tinggi pun tidak pantas berdiri di tepi sebagai penonton. Kampus mesti membantu menghitung dampak ekonomi, membaca perubahan kebutuhan pekerjaan, menilai kelayakan proyek, dan mendampingi usaha kecil mengadopsi teknologi yang sesuai dengan kemampuan mereka. Riset seharusnya tidak berhenti ketika laporan dijilid. Nilainya baru terasa ketika keputusan publik menjadi lebih tepat dan kesempatan warga menjadi lebih luas.
Ulang tahun ke-419 memberi kesempatan untuk menilai kembali arti sebuah kemajuan. Kita boleh bangga pada hotel baru, jalan yang lebih baik, dan angka investasi yang meningkat. Namun kebanggaan itu akan terasa lebih utuh ketika pemuda memperoleh pekerjaan bermutu, nelayan mendapat harga yang layak, pelaku usaha kuliner masuk ke pasar yang lebih luas, dan keluarga biasa merasakan pendapatan yang lebih pasti. Menurut saya, di situlah wajah pembangunan yang sebenarnya.
Empat abad lebih Makassar hidup dari keterbukaan kepada dunia. Pada masa ketika modal dan teknologi bergerak begitu cepat, keterbukaan itu harus disertai keberanian memilih. Tidak setiap proyek perlu diberi insentif.
Tidak setiap teknologi harus dipuji. Dan tidak setiap pertumbuhan layak dirayakan sebagai kesejahteraan. Pada akhirnya, kota ini patut diukur bukan dari seberapa banyak uang masuk, melainkan dari seberapa banyak kehidupan warganya berubah menjadi lebih baik. (*)
*Penulis adalah Guru Besar Ekonomi Keuangan Negara
Komentar (0)