JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengingatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,47 persen pada kuartal III 2026 masih menyisakan persoalan kualitas lapangan kerja dan daya beli masyarakat.
Peneliti Indef Riza Annisa Pujarama mengatakan, capaian pertumbuhan ekonomi perlu dilihat lebih jauh dari dampaknya terhadap pendapatan dan kelayakan hidup masyarakat. Ia menyoroti peningkatan proporsi pekerja informal di tengah pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi.
Baca Juga
Konsumsi Pemerintah Melonjak 8,95 Persen, Topang Pertumbuhan Ekonomi RI 5,47 Persen di Kuartal III-2026
Indef Soroti Anomali Pertumbuhan Ekonomi di Tengah PHK
Masyarakat Mengeluh tak Merasakan Efek Pertumbuhan Ekonomi, Ini Penjelasan BPS
"Orang semakin banyak yang berusaha sendiri," kata Annisa dalam diskusi publik bertajuk "Tanggapan atas Kinerja Ekonomi Kuartal III 2026" yang digelar secara daring, Kamis (5/11/2026).
Annisa menjelaskan, peningkatan jumlah pekerja informal menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Kondisi tersebut terlihat dari besarnya kelompok masyarakat yang bekerja secara mandiri, pekerja keluarga tidak dibayar, hingga pekerja bebas di sektor pertanian.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya diikuti perbaikan kualitas pekerjaan. Padahal, kualitas lapangan kerja memiliki hubungan erat dengan besarnya pendapatan yang diterima masyarakat.
"Implikasinya adalah tentu kepada pendapatan yang mereka terima," ujar Annisa.
Ia menuturkan, persoalan pendapatan pekerja pada akhirnya berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan daya beli yang menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia turut mencermati pertumbuhan industri pengolahan sebesar 5,87 persen pada kuartal III 2026. Sejumlah subsektor padat karya bahkan mencatat pertumbuhan cukup tinggi, seperti industri tekstil dan pakaian jadi sebesar 6,22 persen serta industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki sebesar 9,75 persen.
Namun, Annisa mempertanyakan kesesuaian pertumbuhan sektor tersebut dengan kondisi industri di lapangan. Pasalnya, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih terjadi dan sejumlah pabrik padat karya mengalami penutupan.
"Ini mungkin perlu diamati lebih jauh lagi," kata peneliti di bidang Makroekonomi, Ekonomi Publik, dan Ekonomi Pembangunan ini.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,04 persen secara tahunan pada kuartal III 2026, meningkat dari 4,89 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya. Meski demikian, Annisa mencermati adanya perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga sepanjang tiga kuartal pertama 2026.
Ia menjelaskan, kemampuan konsumsi masyarakat juga semakin bergantung pada stimulus fiskal pemerintah. Berbagai bantuan dan subsidi menjadi penopang daya beli, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah.
Di sisi lain, kelompok kelas menengah menghadapi tekanan akibat kenaikan harga kebutuhan pokok dan beban pajak. Riza mengingatkan pemerintah agar memberikan perhatian lebih besar kepada kelompok tersebut karena penyusutan kelas menengah juga berpotensi memengaruhi konsumsi dan penerimaan perpajakan.
Indef mendorong pemerintah mengarahkan belanja negara ke sektor-sektor produktif serta memperbaiki ketepatan sasaran stimulus fiskal. Langkah tersebut diperlukan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dari peningkatan angka produk domestik bruto, tetapi juga mampu menciptakan pekerjaan berkualitas, memperkuat pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Komentar (0)