REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan mendukung penuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam mengusut tuntas dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh. Ajakan ini disampaikan menyusul pengungkapan kasus yang melibatkan perwira tinggi Polri di Jakarta.
"Mari semua elemen bangsa mendukung Presiden dan jajaran kepolisian dalam upaya menindak tegas dan menjaga ketertiban masyarakat," kata Syahganda di Jakarta, Kamis (5/11) malam. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang objektif dan transparan sebagai landasan utama penanganan perkara ini.
Syahganda mengingatkan agar tidak ada ambisi kekuasaan yang menoleransi praktik politik yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Ia meyakini setiap tindakan yang mengancam keamanan, keselamatan, dan kewibawaan kepala negara harus ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kronologi Pengungkapan Kasus
Kasus dugaan penyadapan ini diungkap kepolisian di Jakarta pada Selasa (3/11). Dalam pengungkapan tersebut, polisi menduga aksi penyadapan melibatkan seorang jenderal polisi bintang empat berinisial LSP serta sejumlah perwira tinggi Polri lainnya. Mereka yang berinisial AS/ASN, EH, dan SU telah ditetapkan sebagai tersangka.
Selain Presiden Prabowo, penyadapan diduga juga menyasar sejumlah pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, pengusaha, dan wartawan. Hal ini menimbulkan keprihatinan mendalam dari berbagai pihak, termasuk dari Presiden sendiri.
.rec-desc {padding: 7px !important;} Keprihatinan Presiden dan Langkah Polri
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keprihatinannya atas dugaan penyadapan yang melibatkan sejumlah petinggi Polri. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi selaku juru bicara Presiden di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (4/11).
"Beliau (Presiden Prabowo, red.) sangat prihatin. Institusi yang berada di bawah Presiden, kemudian melakukan upaya sedemikian (penyadapan). Tentunya itu sangat memprihatinkan. Sekali lagi, sangat mengkhawatirkan untuk kepentingan kita semuanya," kata Prasetyo. Ia menjelaskan penyadapan terhadap kepala negara berkaitan erat dengan informasi sensitif yang apabila disalahgunakan dapat membahayakan keutuhan bangsa.
Menindaklanjuti kasus ini, Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto telah membentuk tim khusus untuk mendalami informasi dan dugaan penyadapan tersebut. "Sebagai bentuk respons proaktif dan keseriusan institusi, maka pimpinan Polri, dalam hal ini Bapak Kapolri, telah membentuk tim secara khusus... untuk melakukan pendalaman yang langsung dipimpin oleh Bapak Kabareskrim," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta, Kamis.
Trunoyudo menegaskan tim khusus tersebut akan mencermati berbagai informasi secara cermat dan profesional. Ia memastikan seluruh tahapan penanganan perkara berlangsung secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. "Nantinya, hasil kerja tim akan disampaikan kepada publik secara transparan dan akuntabel sesuai dengan perkembangan proses penanganan perkara ini," ujarnya.
Komentar (0)