Pantau - Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), mulai mempersiapkan inspeksi terhadap 23 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memenuhi standar kelayakan operasional, keamanan pangan, dan kualitas pelayanan.
Inspeksi tersebut dilakukan sebagai langkah memperkuat pengawasan terhadap fasilitas penyedia makanan bagi penerima manfaat program MBG sekaligus memastikan seluruh SPPG menjalankan kegiatan operasional sesuai ketentuan yang berlaku.
Persiapan pemeriksaan merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8545/SJ tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian SPPG di Daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Tanjungpinang Zulhidayat mengatakan pemerintah kota perlu segera menindaklanjuti surat edaran tersebut dengan mempersiapkan tim, jadwal pemeriksaan, serta mekanisme pelaksanaan inspeksi di lapangan.
"Persiapan harus segera ditindaklanjuti, mulai dari pembentukan tim melalui SK wali kota, penyusunan jadwal inspeksi, hingga rapat persiapan sebelum turun ke lapangan," kata Zulhidayat seusai rapat koordinasi bersama perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) di Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Senggarang, Kamis.
Pemkot Tanjungpinang akan membentuk tim inspeksi melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota sebagai dasar pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian kesesuaian terhadap seluruh SPPG yang menjadi sasaran pengawasan.
Selain pembentukan tim, pemerintah kota juga akan menyusun jadwal inspeksi dan menggelar rapat persiapan untuk memastikan kegiatan pemeriksaan dapat berlangsung secara terkoordinasi.
Inspeksi 23 SPPG Libatkan BGN dan Perangkat DaerahZulhidayat menekankan pentingnya kesiapan personel yang akan diterjunkan ke lapangan, termasuk pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota tim inspeksi.
Menurutnya, koordinasi antarlembaga diperlukan agar pemeriksaan terhadap 23 SPPG dapat dilakukan secara sistematis dan menghasilkan penilaian yang sesuai dengan kondisi operasional masing-masing fasilitas.
"Pelaksanaan inspeksi SPPG akan melibatkan perangkat daerah terkait bersama unsur BGN," ujar Zulhidayat.
Pelaksanaan inspeksi akan melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait di lingkungan Pemkot Tanjungpinang dengan berkoordinasi bersama Badan Gizi Nasional sebagai lembaga yang menangani penyelenggaraan program MBG.
Pemerintah kota juga akan mempersiapkan mekanisme pemeriksaan untuk memastikan seluruh tahapan penilaian berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Zulhidayat menjelaskan bahwa inspeksi terhadap SPPG akan mengacu pada 14 indikator kelayakan operasional sebagai dasar penilaian terhadap kesiapan fasilitas dan kesesuaian penyelenggaraan pelayanan pemenuhan gizi.
Indikator tersebut mencakup pemeriksaan sarana dan prasarana, termasuk kondisi fasilitas yang digunakan dalam kegiatan pengolahan serta penyediaan makanan bagi penerima manfaat.
Selain fasilitas, tim inspeksi akan memeriksa proses produksi makanan untuk memastikan kegiatan pengolahan di setiap SPPG dilaksanakan sesuai standar operasional.
Aspek keamanan pangan juga menjadi perhatian utama guna memastikan makanan yang disediakan memenuhi persyaratan keamanan konsumsi bagi siswa dan penerima manfaat lainnya.
Pemeriksaan turut mencakup aspek higiene dan sanitasi, terutama kebersihan lingkungan, fasilitas pengolahan, serta proses penanganan makanan di masing-masing SPPG.
Siswa Penerima MBG Akan Dilibatkan dalam Evaluasi Melalui AngketSelain melakukan pemeriksaan langsung terhadap fasilitas SPPG, Pemkot Tanjungpinang menyiapkan instrumen evaluasi berupa daftar pertanyaan atau angket menggunakan Google Form.
Angket tersebut akan dibagikan kepada siswa penerima manfaat program MBG untuk memperoleh informasi dan penilaian langsung mengenai makanan yang mereka terima.
Zulhidayat berharap pengisian angket dapat menghimpun berbagai masukan dari siswa, khususnya mengenai kualitas makanan serta kesesuaiannya dengan kebutuhan penerima manfaat.
Hasil evaluasi tersebut nantinya akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi aspek pelayanan yang masih perlu diperbaiki.
Pelibatan siswa juga menjadi bagian dari upaya pemerintah kota untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan program MBG dari sudut pandang penerima manfaat.
Dengan menggabungkan pemeriksaan fasilitas dan evaluasi dari siswa, Pemkot Tanjungpinang berupaya memperoleh informasi yang lebih menyeluruh mengenai kualitas penyelenggaraan program MBG.
Hasil Inspeksi Jadi Dasar Rekomendasi Perbaikan LayananPemkot Tanjungpinang menargetkan hasil pemeriksaan terhadap 23 SPPG dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi dan langkah tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemenuhan gizi.
Evaluasi tersebut juga diharapkan dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi berbagai kendala operasional yang berpotensi memengaruhi keamanan dan kualitas makanan.
Zulhidayat menegaskan bahwa pengawasan terhadap SPPG perlu dilakukan melalui koordinasi lintas perangkat daerah agar pelaksanaan program MBG dapat berlangsung secara aman, berkualitas, dan berkelanjutan.
"Hasil inspeksi dan evaluasi bisa menjadi bahan rekomendasi serta tindak lanjut terhadap peningkatan kualitas layanan SPPG, sehingga manfaat MBG dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima manfaat," demikian Zulhidayat.
Melalui persiapan inspeksi terhadap 23 SPPG, penerapan 14 indikator kelayakan operasional, serta pelibatan siswa dalam evaluasi, Pemkot Tanjungpinang berupaya memastikan penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai standar dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh penerimanya.
Komentar (0)