Ratusan ribu pengunjuk rasa diperkirakan akan turun kembali ke jalan di berbagai kota di Prancis. Prancis mengerahkan 70 ribu personel kepolisian untuk mencegah kerusuhan Oktober terulang.
Dilansir Reuters, Kamis (5/11/2026), selain demonstrasi, para pekerja sektor publik juga akan melakukan pemogokan pada hari Kamis (5/11). Aksi ini menjadi ujian baru bagi Presiden Emmanuel Macron setelah berminggu-minggu terjadi pergolakan yang mengguncang pemerintahannya.
Mobilisasi massa yang diserukan oleh serikat pekerja-termasuk serikat buruh sayap kiri CGT-serta didukung oleh kelompok mahasiswa ini. Gerakan ini muncul setelah serangkaian demonstrasi terkait biaya hidup, layanan publik, dan pendidikan memicu kerusuhan sipil terburuk di Prancis dalam beberapa tahun terakhir.
"Kita harus hadir dalam jumlah besar di jalanan hari ini," ujar pemimpin CGT, Sophie Binet, kepada saluran televisi LCI.
Pihak berwenang berupaya meredakan ketegangan setelah kerusuhan dan penjarahan pada 17 Oktober lalu-yang sempat mengejutkan aparat keamanan-menyebabkan kerusakan pada berbagai toko dan bangunan umum di seluruh negeri, sekaligus memicu kritik terhadap cara Macron menangani krisis tersebut.
Otoritas Prancis akan mengerahkan sekitar 70.000 personel kepolisian di seluruh negeri. Badan intelijen dalam negeri memperkirakan antara 500.000 hingga 700.000 orang akan berpartisipasi dalam demonstrasi di luar wilayah Paris.
Kementerian Pendidikan menyatakan bahwa 17,5% guru sekolah dasar negeri diperkirakan akan ikut serta dalam aksi mogok, sementara serikat pekerja memperingatkan kemungkinan terjadinya gangguan pada layanan kereta api dan transportasi umum.
Aksi mogok ini telah menyebabkan penurunan produksi energi nuklir Prancis sebesar 2,4 gigawatt pada Kamis pagi.
Di antara mereka yang diperkirakan akan bergabung dalam unjuk rasa hari Kamis adalah para pelajar, yang mengungkapkan bahwa kondisi di sekolah serta ketidakpastian masa depan yang kian meningkat tetap menjadi kekhawatiran utama mereka.
"Kami berupaya untuk terus melakukan mobilisasi semaksimal mungkin. Beberapa orang tidak ikut karena merasa takut. Banyak orang takut akan kekerasan oleh polisi," ujar Irma de Banville, seorang pelajar berusia 19 tahun di Paris.
Pemerintah Prancis membela strategi yang digunakan kepolisian. Pemerintah menyatakan bahwa setiap bentuk penyalahgunaan wewenang akan diselidiki.
Menjelang aksi protes tersebut, Macron mengadakan rapat pertahanan dan keamanan pada hari Rabu (4/11). Hal ini menggarisbawahi bagaimana gerakan yang bermula dari kemarahan pelajar-akibat memburuknya kondisi sekolah dan kekhawatiran mengenai peluang bagi kaum muda-telah berkembang menjadi tantangan yang lebih luas terhadap pemerintahannya.
Aksi protes nasional pada hari Sabtu lalu secara umum berlangsung damai, meski sempat terjadi beberapa bentrokan di pinggiran lokasi unjuk rasa. Meski demikian, suasana politik tetap tegang.
(rdp/dhn)
Komentar (0)