Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM merespons maraknya isu kelebihan pasokan (oversupply) produk nikel di pasar internasional serta rencana moratorium smelter nikel setengah jadi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis Kementerian Investasi/BKPM, Heldy Satrya Putera, menilai moratorium smelter produk intermediate merupakan bagian dari langkah penguatan tata kelola industri nikel nasional setelah kebijakan larangan ekspor bijih nikel.
"Saat ini muncul isu banjir pasokan. Produk yang melimpah ini perlu dipetakan secara mendalam. Komitmen pemerintah adalah membangun ekosistem hilirisasi yang lengkap agar pasokan tersebut diserap oleh industri lanjutan di dalam negeri," ujar Heldy usai Forum Mineral Kritis BRIN di Jakarta, Kamis, (5/11).
Heldy menegaskan bahwa pemerintah mendorong pengembangan industri manufaktur tingkat lanjut berbasis nikel, baik untuk rantai pasok stainless steel maupun ekosistem baterai kendaraan listrik (electric vehicle). Langkah ini krusial agar harga komoditas nikel global tetap terjaga stabil.
Terkait realisasi investasi nasional, hingga kuartal III 2026 pencapaiannya menyentuh Rp 528,7 triliun. Secara kumulatif periode Januari hingga September 2026, realisasi investasi tembus Rp 1.539,2 triliun atau 75,4 persen dari target tahunan.
"Dari sisi investasi, kami terus mendorong pembangunan industri lanjutan agar banjir pasokan nikel dapat diserap sepenuhnya oleh produk akhir (end product), sehingga harganya tidak jatuh," kata Heldy.
Merespons rencana pemangkasan alokasi produksi nikel dalam Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) pertambangan 2027 oleh Kementerian ESDM, Heldy memastikan pihaknya terus berkoordinasi untuk meminimalkan kecemasan investor.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno membenarkan akan ada penyesuaian pemangkasan kuota produksi nikel pada 2027 guna mengendalikan pasokan pasar.
Hal senada disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Ia menyebut harga nikel global tertekan di bawah USD 16.000 per ton imbas berlebihnya produksi nikel Indonesia. Dari total konsumsi nikel dunia yang mencapai 3,5 juta ton, Indonesia menyumbang oversupply sekitar 700.000 hingga 800.000 ton.
Bahlil menekankan pentingnya penghentian izin baru smelter setengah jadi. Meskipun nilai ekspor nikel melesat dari USD 3,3 miliar pada 2017 menjadi USD 38–40 miliar pada 2026, mayoritas smelter domestik masih mengolah 50–60 persen bahan setengah jadi yang kemudian diekspor dan diimpor kembali sebagai barang jadi.
"Penting bagi pemerintah untuk memilah mana industri yang perlu dilanjutkan dan mana yang harus dimoratorium, agar pengelolaan sumber daya alam nasional berjalan terukur dan berkelanjutan," tutur Bahlil.
Komentar (0)