Women’s March Jakarta 2026 Dorong Inklusivitas Hingga Penerapan Pajak yang Arif

Women’s March Jakarta berencana melakukan pawai panjang dari kawasan Simpang Sarinah hingga Patung Kuda di Jakarta, pada Sabtu (7/11/2026). Melalui aksi itu, mereka mendorong pemerintah untuk mewujudkan kehidupan yang inklusif lewat pelayanan publik dan penerapan pajak yang sesuai dengan kondisi masyarakat.

Konferensi pers terkait acara tersebut diadakan di gedung Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) Jakarta, Jakarta Selatan, Rabu (4/11/2026). Acara dihadiri berbagai lembaga swadaya masyarakat dan sukarelawan.

Mereka, di antaranya, perwakilan dari Jakarta Feminist, Arus Pelangi, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Kolektif Buruh Perempuan, Satya Bumi, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), SAFEnet, Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS), Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), Sa Perempuan Papua, dan MBG Watch.

Mereka berencana melakukan pawai panjang sembari membacakan tuntutan, orasi, dan pertunjukan. Berbagai hal disoroti, mulai dari tuntutan keadilan perlindungan sosial, menghapus diskriminasi, dan mencegah femisida.

Tuntutan lainnya adalah penghentian kekerasan berbasis gender online (KBGO), legislasi berbasis hak asasi manusia (HAM), mendorong ruang sipil, mengakhiri pendekatan militer di Papua, keadilan lingkungan, dan evaluasi program makan bergizi gratis (MBG).

Direktur Jakarta Feminist Anindya Restuviani menuturkan, aksi ini merupakan buah dari keresahan masyarakat, terkhusus perempuan, di dalam kehidupan bernegara yang semakin pelik. Berbagai persoalan kian dirasakan, semisal besaran pajak pembalut hingga terbatasnya ruang inklusif.

Masalah tersebut dinilai merugikan kualitas hidup perempuan dan masyarakat. Akibatnya, sebagian besar di antara mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. “Bagi kami, ketidakadilan yang terjadi hari ini bukanlah kumpulan persoalan yang berdiri sendiri,” kata Anindya dalam acara itu.

Liska Fauziah dari PKBI mengurai permasalahan tersebut melalui contoh pengalaman. Salah satunya berkaitan dengan pajak produk pembalut yang dapat menyulitkan proses pemberian bantuan kepada korban terdampak bencana.

Dari harga awal pembalut yang dapat diperoleh dengan harga Rp 5.000, ada yang melonjak hingga Rp 20.000 di sebagian tempat. Para korban terdampak bencana ataupun masyarakat yang terpinggirkan pun butuh penggalangan dana.

Menurut pengamatan Liska, ketika menolong korban bencana, terkhusus perempuan, terdapat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan harian. Pajak yang tinggi untuk pembalut membuat biaya persediaan bantuan dan mobilisasi membengkak. Kondisi ini pada akhirnya berujung pada lambatnya penyaluran ke masyarakat terdampak.

“Sayangnya pemerintah belum bisa melihat pembalut ini adalah hak dasar seperti hak dasar kesehatan lainnya, sehingga rasanya kita harus mendorong pemerintah untuk mengeluarkan pembalut dari barang yang akan dipajaki, bahkan sampai 11 persen. Itu luar biasa, sih,” kata Liska.

Masalah tidak berhenti pada semakin mahalnya harga pembalut. Masyarakat yang kesulitan untuk mengakses kebutuhan dasar tersebut mesti mendapat perhatian.

Ketiadaan atau minimnya perhatian akan menyulitkan masyarakat membagi prioritas pemenuhan hidup. Secara langsung, hal itu dapat menggeser pemenuhan kebutuhan hidup lainnya.

Di lain hal, penerapan program pemerintah juga mempengaruhi kelayakan hidup. Peneliti MBG Watch Mike Verawati mencermati program tersebut melalui karakter kebijakan.

Salah satu yang disorot Mike adalah aspek pemerataan. Permasalahan terlihat melalui ketimpangan yang terjadi, semisal karena kepemilikan dapur oleh sebagian pihak.

Di luar pemenuhan kebutuhan gizi anak, ada janji untuk memenuhi kebutuhan terkait lapangan kerja dan bergeraknya arus ekonomi melalui program MBG. “Terutama para perempuan, yang sebenarnya dijanjikan untuk terlibat aktif atau berpartisipasi dalam program MBG,” tutur Mike.

Maka dari itu, menurut Mike, pemerintah dapat secara sistemik memperbaiki penerapan jalannya program dengan melibatkan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat menyejahterakan masyarakat. Ada pemenuhan kualitas hidup, inklusivitas, dan timbal balik yang dapat dirasakan penyumbang pajak.

Sementara itu Badan Komunikasi Pemerintah RI melalui rilis pers, Kamis (5/11/2026) menyebut program prioritas Presiden Prabowo Subianto yakni MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) turut mewarnai kinerja positif perekonomian nasional pada triwulan III-2026. Hal ini tecermin dari peningkatan belanja pemerintah untuk program MBG serta pertumbuhan sektor konstruksi yang antara lain didorong pembangunan KDKMP.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,47 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada triwulan III-2026. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar 5,04 persen.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS RI, Moh. Edy Mahmud menjelaskan, konsumsi pemerintah menjadi salah satu komponen pengeluaran yang mencatatkan pertumbuhan signifikan. Pada triwulan III-2026, konsumsi pemerintah tumbuh 8,95 persen (yoy), jauh lebih tinggi dibandingkan triwulan III-2025 yang sebesar 5,66 persen.

“Hal ini sejalan dengan meningkatnya realisasi belanja pegawai terutama pada gaji dan tunjangan ASN, serta meningkatnya realisasi belanja barang dan jasa utamanya pada belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat berupa program Makan Bergizi Gratis (MBG),” jelas Edy dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Selain melalui belanja pemerintah, program prioritas pemerintah juga tercermin dalam kinerja sektor konstruksi. BPS mencatat sektor konstruksi tumbuh 6,42 persen (yoy) pada kuartal III-2026. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,21 persen.

“Kenaikan ini utamanya didorong oleh pembangunan proyek infrastruktur oleh pemerintah dan swasta, termasuk pembangunan program prioritas pemerintah seperti KDKMP, perumahan rakyat, sekolah rakyat, sekolah garuda, dan revitalisasi sekolah,” ujar Edy.