Ketua Umum Asosiasi Bauksit Indonesia (ABI), Ronald Sulistyanto, menyebut kuota produksi bijih bauksit melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2027 tidak akan mengalami pengurangan. Kondisi itu berbeda dengan rencana pemerintah yang mempertimbangkan pemangkasan kuota produksi bijih nikel akibat kelebihan pasokan global.
Ronald mengatakan, hingga kini belum ada alasan untuk mengurangi kuota produksi bauksit pada tahun depan. Menurutnya, produksi bauksit domestik masih belum mencapai kapasitas maksimal yang ditetapkan pemerintah.
Selain itu, kebutuhan bauksit di dalam negeri masih diperlukan untuk bahan baku industri pengolahan menjadi alumina. “Tidak ada alasan untuk pengurangan karena sampai sekarang pun belum mencapai total maksimum,” kata Ronald saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Rabu (4/11).
Indonesia sebelumnya telah memberlakukan larangan ekspor bauksit sejak Juni 2023 dan mewajibkan pengolahan komoditas tersebut di dalam negeri. Penambang bauksit menjual hasil produksinya kepada fasilitas pengolahan dan pemurnian atau refinery untuk menghasilkan alumina. Produsen kemudian menjual alumina untuk pasokan smelter aluminium.
Ronald menjelaskan, kondisi pasar bauksit berbeda dengan nikel. Menurutnya, rantai pasok nikel memiliki beragam produk turunan yang sebagian di antaranya telah mengalami kelebihan pasokan di pasar global.
Sementara itu, bauksit memiliki rantai hilirisasi yang lebih terbatas, terutama untuk produksi alumina. Ronald menilai pasokan alumina saat ini belum mengalami kelebihan sehingga belum ada urgensi untuk mengurangi kuota produksi bijih bauksit.
Dia mengungkapkan, kapasitas produksi bauksit sejauh ini masih berada jauh di bawah kuota produksi dalam RKAB tahun ini di kisaran 30 juta sampai 40 juta metrik ton. “Produksi sampai 60 juta ton juga masih aman, tapi sekarang baru 30-40 juta ton saja tidak habis,” ujarnya.
Situasi yang terjadi di industri pertambangan bauksit kontras dengan kondisi nikel saat ini. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mempertimbangkan adanya kelebihan pasokan logam nikel global dalam menetapkan kuota produksi bijih nikel melalui RKAB 2027. Stok nikel di London Metal Exchange (LME) dan Shanghai Futures Exchange (SHFE) dilaporkan mengalami kelebihan pasokan sekitar 750 ribu ton.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Tri Winarno, mengisyaratkan kuota produksi bijih nikel pada 2027 berpotensi lebih rendah dibandingkan kuota tahun ini. Keputusan itu menurutnya juga mempertimbangkan kondisi pasar internasional agar tambahan produksi dari Indonesia tidak memperbesar kelebihan pasokan nikel global.
“Ini kan ada kelebihan sekitar 750 ribu ton. Nah, itu juga mesti kami exercise supaya nanti jangan sampai produksi kita menambah kelebihan,” kata Tri di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta, pada Kamis (29/10).
Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey, menilai pemerintah perlu memprioritaskan kondisi permintaan global sebelum menetapkan kuota produksi nikel nasional tahun depan. Menurutnya, pemerintah juga perlu menyesuaikan kuota dengan kebutuhan pasar domestik yang saat ini mengalami penurunan permintaan.
Meidy menjelaskan bahwa penurunan permintaan nikel terjadi ketika pasar global masih menghadapi kelebihan persediaan. Kondisi tersebut terlihat dari penumpukan stok di Cina, Shanghai Futures Exchange, dan London Metal Exchange. Selain itu, permintaan dari pasar akhir atau end market juga mengalami penurunan sehingga sejumlah pabrik perlu mengurangi produksi.
“Dan juga pengurangan dipengaruhi oleh biaya produksi saat ini yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual di pasar. Nah, juga jadi pertimbangan. Kalau perusahaan tidak ada untung, gimana mau jalan,” kata Meidy dalam kesempatan serupa.
Komentar (0)