Pantau - Pemerintah Indonesia mendorong perluasan akses pembiayaan perdagangan yang inklusif, andal, dan efisien bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) guna meningkatkan daya saing ekspor di pasar internasional.
Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri menegaskan bahwa akses pembiayaan yang terjangkau menjadi kebutuhan penting bagi UMKM di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Komitmen tersebut disampaikan dalam sesi pertukaran pandangan pada Pertemuan Menteri Komite Tetap Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan OKI (The 42nd COMCEC Ministerial Session) di Istanbul, Turki, Senin, 2 November 2026.
"Di tengah ketidakpastian ekonomi global, akses pembiayaan perdagangan yang terjangkau menjadi kunci utama dalam mendorong daya saing ekspor," ujar Roro dalam keterangan yang disampaikan di Jakarta, Rabu, 4 November 2026.
UMKM Sumbang 61 Persen PDB IndonesiaRoro mengatakan UMKM memiliki peran strategis sebagai tulang punggung perekonomian nasional.
Menurutnya, sektor UMKM menyumbang sekitar 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2025.
Kontribusi tersebut setara dengan nilai lebih dari 500 miliar dolar Amerika Serikat.
Besarnya kontribusi UMKM menunjukkan pentingnya dukungan pembiayaan untuk memperluas peluang usaha dan meningkatkan kemampuan bersaing di pasar ekspor.
Namun, Roro mengakui masih terdapat sejumlah kendala yang membatasi akses UMKM terhadap fasilitas pembiayaan perdagangan.
Hambatan tersebut meliputi keterbatasan pemahaman mengenai persyaratan pembiayaan, kebutuhan agunan, serta riwayat kredit.
Kondisi itu membuat sebagian pelaku UMKM menghadapi kesulitan memperoleh pembiayaan ekspor untuk memasuki pasar internasional.
Indonesia Dukung Perluasan Pembiayaan Syariah bagi UMKMDalam pertemuan COMCEC, Indonesia menyambut baik rekomendasi kebijakan yang dirumuskan oleh Kelompok Kerja Perdagangan COMCEC (COMCEC Trade Working Group).
Salah satu rekomendasi tersebut adalah memperluas solusi pembiayaan berbasis prinsip syariah untuk mendukung kegiatan perdagangan.
Pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya menyediakan pilihan pembiayaan yang lebih beragam bagi pelaku UMKM di kawasan OKI.
Indonesia juga mendukung pengembangan sistem penilaian kredit berdasarkan arus kas usaha.
Mekanisme penilaian tersebut menjadi salah satu rekomendasi untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM yang menghadapi kendala persyaratan kredit konvensional.
Digitalisasi Dokumen dan Penjaminan Perdagangan Jadi PerhatianSelain pembiayaan syariah, rekomendasi COMCEC mencakup digitalisasi dokumen perdagangan untuk mendukung efisiensi proses transaksi.
Digitalisasi tersebut menjadi salah satu langkah yang didorong dalam pengembangan sistem pembiayaan perdagangan di kawasan OKI.
Rekomendasi lainnya adalah penguatan skema penjaminan bagi UMKM untuk membantu mengatasi hambatan dalam memperoleh pembiayaan.
Indonesia memandang berbagai pendekatan tersebut sebagai bagian dari upaya memperluas akses pembiayaan perdagangan yang lebih inklusif.
Melalui pembahasan di forum COMCEC, pemerintah Indonesia menegaskan pentingnya kerja sama antarnegara OKI dalam mendukung UMKM agar memiliki peluang lebih besar untuk memasuki pasar ekspor.
Komentar (0)