Jakarta, VIVA - Pengamat kebijakan publik M Kafrawy Saenong menilai kunjungan kerja Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka ke Sulawesi Barat memperkuat ekonomi petani sekaligus nilai toleransi dalam masyarakat.
Bahkan kata dia, penilaian tersebut merujuk pada rangkaian kegiatan Gibran di Kabupaten Mamuju, Senin (2/11/2026), antara lain dialog bersama petani kakao dan kehadirannya dalam peringatan 100 Tahun Injil Masuk Tanah Kalumpang.
"Dialog Wapres dengan masyarakat petani di Mamuju tentu untuk mendorong ekonomi agar stabil sesuai dengan visi pemerintahannya. Hal ini tentu juga memastikan bahwa kebijakan pertanian tepat sasaran dan tepat guna," ucap Kafrawy di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Ia menilai, dialog langsung dengan petani menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk mengetahui persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus memastikan pelaksanaan kebijakan pertanian sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Dalam kunjungannya ke Sentra Pembibitan Kakao Mamunyu, Kabupaten Mamuju, Gibran menerima aspirasi petani mengenai distribusi pupuk bersubsidi, kebutuhan bibit, pengendalian hama, serta sarana dan prasarana pendukung perkebunan.
Dialog tersebut dihadiri sekitar 300 orang yang terdiri atas ketua dan anggota kelompok tani.
Para petani menyampaikan persoalan kerusakan akses jalan menuju perkebunan serta fluktuasi harga kakao yang memengaruhi pendapatan dan kelancaran pemasaran hasil panen.
Dalam dialog tersebut, petani menyebut harga kakao kering berada di kisaran Rp50.000 per kilogram (kg), setelah sebelumnya sempat mencapai Rp180.000 per kg.
Menanggapi aspirasi tersebut, Gibran menyatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk memastikan distribusi pupuk bersubsidi dan pemenuhan kebutuhan peralatan pertanian.
Wapres juga menekankan pentingnya perbaikan akses jalan agar peningkatan produktivitas perkebunan dapat diikuti kelancaran distribusi hasil pertanian menuju pasar.
Sebagai gambaran potensi ekonomi daerah, data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Barat menunjukkan produksi kakao perkebunan rakyat di provinsi tersebut pada 2025 mencapai 66.100 ton.
Kafrawy menilai perhatian terhadap persoalan petani perlu diikuti koordinasi antarkementerian dan pemerintah daerah agar program pertanian dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
"Wapres juga memiliki tugas memastikan kerja-kerja kementerian, khususnya bidang pertanian, untuk menyejahterakan masyarakat," ujar dia.
Komentar (0)