Tanpa kepastian regulasi dan efisiensi birokrasi, pelaku usaha berpotensi menghadapi hambatan dalam merealisasikan rencana peningkatan produksi dan investasi.
IDXChannel - Senior Fellow Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Krisna Gupta menilai momentum penguatan manufaktur pada Oktober 2026 perlu dijaga dengan kepastian regulasi dan efisiensi pelayanan perizinan. Menurutnya, tanpa kepastian regulasi dan efisiensi birokrasi, pelaku usaha berpotensi menghadapi hambatan dalam merealisasikan rencana peningkatan produksi maupun investasi baru.
"Momentum ini perlu dijaga dengan terus mengedepankan kepastian kebijakan serta penerapan Service Level Agreement (SLA) yang semakin baik untuk perizinan berusaha," ungkap Krisna dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Momentum tersebut tecermin dari Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia rilisan S&P Global yang mencapai level 54,0 pada Oktober 2026, tertinggi sejak Maret 2024. Sementara itu, Indeks Kepercayaan Industri (IKI) yang dirilis Kementerian Perindustrian naik 1,84 poin menjadi 53,77, tertinggi sejak Februari 2026. Kedua indikator tersebut menunjukkan aktivitas manufaktur Indonesia berada dalam fase ekspansi.
Berdasarkan data Kemenperin, indeks pesanan baru IKI meningkat menjadi 56,08, tertinggi kedua sejak November 2022. Penguatan permintaan itu turut mendorong indeks produksi ke level 55,38.
Perizinan Harus Cepat dan Dapat Diprediksi
Menurut Krisna, kepastian kebijakan merupakan faktor penting bagi dunia usaha dalam menentukan langkah ekspansi dan investasi. Ketika permintaan pasar meningkat, pelaku industri membutuhkan proses perizinan yang cepat, transparan, dan dapat diprediksi agar peluang pertumbuhan dapat segera dimanfaatkan.
Krisna menekankan, peningkatan pesanan industri perlu diimbangi dengan kesiapan kapasitas produksi dan dukungan kebijakan yang memadai. Karena itu, penerapan SLA dalam pelayanan perizinan berusaha perlu diperkuat. Melalui standar waktu pelayanan yang semakin baik, dunia usaha diharapkan memperoleh kepastian dalam merencanakan kegiatan operasional dan pengembangan investasi.
Ia juga mengingatkan tantangan di sisi produksi, yakni keterbatasan kapasitas dan tekanan biaya input. Kedua faktor tersebut dapat memengaruhi kemampuan perusahaan dalam memenuhi peningkatan permintaan secara optimal.
Ekspansi di 19 dari 23 Subsektor
Berdasarkan IKI, sebanyak 19 dari 23 subsektor industri, yang mencakup 94,4 persen PDB industri pengolahan nonmigas triwulan II 2026, berada dalam fase ekspansi. Di sisi lain, proporsi pelaku usaha yang melaporkan penurunan kegiatan usaha turun menjadi 19,5 persen, terendah sejak November 2022.
Kemenperin menilai perkembangan tersebut menjadi peluang untuk memperkuat sinergi kebijakan lintas sektor, terutama dalam mendukung kelancaran pasokan bahan baku, efisiensi biaya produksi, pengembangan investasi, dan peningkatan akses pasar. Kemenperin juga terus berupaya menjaga momentum pertumbuhan manufaktur melalui penguatan rantai pasok industri, penyediaan bahan baku yang kompetitif, perluasan pasar ekspor, serta dukungan terhadap percepatan perizinan berusaha.
"Sinergi antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan dunia usaha diharapkan mampu memastikan pertumbuhan permintaan industri tidak berhenti pada peningkatan pesanan, tetapi juga menghasilkan tambahan kapasitas produksi, investasi baru, dan penciptaan lapangan kerja," kata dia.
(NIA DEVIYANA)
Komentar (0)