Wamendagri Ribka Haluk Dorong Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan di Tanah Papua

BANDUNG, DISWAY.ID-- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan pentingnya pendekatan geokultural, multiaktor, dan kodeterminatif dalam mewujudkan pembangunan Papua yang damai, bermartabat, dan berkelanjutan. 

Menurutnya, pembangunan di Tanah Papua harus memperhatikan karakteristik sosial budaya, kondisi geografis, serta kebutuhan masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata.

BACA JUGA:Lirik Lagu Beautiful - Bazzi feat Camila Cabello, Tentang Mencintai Seseorang dengan Segala Kekurangannya

Hal tersebut disampaikan Ribka saat menghadiri Seminar Nasional Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler (Dikreg) LXVIII Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) bertema "Pendekatan Geokultural, Multiaktor, dan Kodeterminatif dalam Mewujudkan Pembangunan Papua yang Damai, Bermartabat, dan Berkelanjutan" di Gedung Seskoad, Bandung, Jawa Barat (Jabar), Selasa (3/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa perdamaian merupakan harapan utama masyarakat Papua. "Masyarakat Papua menginginkan ada perdamaian," ujarnya.

Ribka menjelaskan, pendekatan geokultural menjadi penting karena Papua memiliki keragaman suku, bahasa, adat istiadat, dan struktur sosial yang perlu dipahami dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

BACA JUGA:BNI Ingatkan Masyarakat Waspada Modus Penipuan Lewat Telepon yang Memanfaatkan Rasa Panik

Pemahaman terhadap karakteristik masyarakat setempat menjadi salah satu kunci agar kebijakan dan program pembangunan dapat diterima serta menjawab kebutuhan warga.

Selain keragaman sosial budaya, kata Ribka, kondisi geografis Papua juga membutuhkan pola pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik setiap wilayah. 

Daerah pegunungan, pesisir, kepulauan, perkotaan, hingga perbatasan memiliki tantangan berbeda, terutama dalam hal transportasi, konektivitas, distribusi logistik, dan akses pelayanan publik. 

Karena itu, kebijakan pembangunan tidak dapat diseragamkan tanpa mempertimbangkan kondisi wilayah masing-masing.

BACA JUGA:Papua Tengah Usulkan Dua Titik Sekolah Rakyat, Gus Ipul: Wilayah 3T Jadi Prioritas

Ia menambahkan, pendekatan multiaktor perlu diwujudkan melalui keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), TNI-Polri, tokoh adat, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat. 

Setiap unsur perlu memiliki peran dan kontribusi yang saling melengkapi dalam mendukung pembangunan Papua.

"Kalau ini semua sudah terjadi, semua merasa bahwa sudah terwadahi, ada peran, ada kontribusi dari masing-masing sektor atau masing-masing stakeholders," jelasnya.