HARIAN.FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Dugaan penyadapan komunikasi di lingkungan kekuasaan kembali menjadi sorotan. Beredar informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto hingga sejumlah ketua umum partai politik (Parpol) diduga masuk dalam daftar sasaran intersepsi komunikasi ilegal.
Informasi tersebut memperluas spekulasi mengenai dugaan operasi penyadapan yang sebelumnya dikaitkan dengan lingkungan Istana Kepresidenan.
Narasi yang beredar menyebut aktivitas penyadapan tidak hanya menyasar komunikasi kepala negara, tetapi juga percakapan strategis para pimpinan partai politik, baik yang tergabung dalam koalisi pemerintah maupun berada di luar pemerintahan.
Namun, sampai Selasa (3/11/2026), belum ada pernyataan resmi dari pemerintah maupun lembaga berwenang yang membenarkan adanya operasi penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan para ketua umum partai politik.
Identitas pimpinan partai yang disebut menjadi sasaran, waktu pelaksanaan dugaan penyadapan, serta pihak yang diduga berada di balik operasi tersebut juga belum terungkap.
Informasi itu sejauh ini masih berkembang melalui narasi di kalangan wartawan dan media sosial tanpa disertai bukti materiil independen yang dapat diuji secara terbuka.
Munculnya kabar tersebut turut menjadi perhatian karena waktunya berdekatan dengan isu pengamanan sejumlah perwira tinggi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mencuat sejak Senin (2/11/2026).
Dikaitkan dengan Pengamanan Pati PolriSebelumnya, rumor mengenai dugaan penyadapan terhadap lingkungan Istana berkembang bersamaan dengan kabar adanya pemeriksaan internal terhadap sejumlah pejabat tinggi Polri.
Beberapa perwira berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen) atau jenderal bintang dua disebut-sebut telah diamankan dan dibawa ke Markas Komando (Mako) Brimob di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.
Para perwira tersebut dikabarkan menjalani pemeriksaan intensif, meskipun belum ada keterangan resmi yang memastikan identitas maupun status hukum mereka.
Spekulasi kemudian meluas dengan munculnya kabar bahwa seorang jenderal bintang empat juga disebut ikut dimintai keterangan dalam rangkaian pemeriksaan tersebut.
Akan tetapi, Mabes Polri belum memberikan konfirmasi mengenai kabar pemeriksaan jenderal bintang empat maupun dugaan hubungan penindakan internal tersebut dengan isu penyadapan Istana.
Keterkaitan antara kabar pengamanan sejumlah perwira tinggi dan dugaan penyadapan komunikasi para elite politik juga belum dapat dipastikan.
Kadiv Humas Polri: Nanti Kami CekDi tengah derasnya informasi yang beredar, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyatakan pihaknya masih menelusuri kabar mengenai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pimpinan partai politik.
Saat ditemui wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026), Isir meminta agar perkembangan informasi tersebut ditunggu sembari kepolisian melakukan pengecekan.
“Nanti kami cek,” ujar Isir singkat saat menjawab pertanyaan awak media.
Wartawan kemudian kembali meminta penjelasan mengenai kemungkinan keterlibatan sejumlah perwira kepolisian serta identitas ketua umum partai politik yang disebut menjadi sasaran penyadapan.
Namun, Isir belum memberikan uraian lebih jauh dan hanya menyampaikan bahwa dirinya memahami rasa penasaran para jurnalis.
“Saya paham rekan-rekan lagi (kasak-kusuk membicarakan sesuatu). Nanti ada saatnya, ya. Mungkin ndak lama lagi, ya. Oke, makasih ya,” tuturnya sembari tersenyum kepada awak media.
Pernyataan tersebut belum menjawab substansi dugaan penyadapan maupun memastikan adanya pemeriksaan terhadap perwira tinggi Polri sebagaimana kabar yang beredar.
Hingga kini, Istana Kepresidenan maupun pimpinan partai politik yang disebut dalam rumor tersebut juga belum menyampaikan keterangan mengenai dugaan penyadapan komunikasi mereka.
Belum ada pula informasi resmi mengenai laporan intelijen, pembentukan tim investigasi khusus, atau langkah penyelidikan yang secara khusus ditujukan untuk mengungkap dugaan operasi spionase politik tersebut.
Dengan belum adanya konfirmasi dari pihak-pihak terkait, kabar mengenai Prabowo dan sejumlah ketua umum partai politik yang disebut menjadi sasaran penyadapan masih harus diperlakukan sebagai informasi yang belum terverifikasi. (*)
Komentar (0)