Gibran Temui Petani Kakao di Mamuju, Soroti Kelangkaan Pupuk Subsidi dan Harga Kakao Anjlok hingga Rp50 Ribu

Pantau - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menemui para petani kakao di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, pada Senin sore, untuk mendengarkan keluhan terkait sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi, keterbatasan alat pertanian modern, serta anjloknya harga kakao hingga Rp50.000 per kilogram.

Dalam dialog tersebut, Gibran memastikan pemerintah akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi petani, terutama kebutuhan peralatan pertanian dan perbaikan distribusi pupuk subsidi.

Para petani mengungkapkan bahwa sejumlah persoalan masih menghambat aktivitas perkebunan kakao, mulai dari keterbatasan sarana produksi hingga fluktuasi harga yang memengaruhi pendapatan mereka.

Menanggapi keluhan tersebut, Gibran menyatakan pemerintah akan menangani persoalan pertanian secara bertahap dengan memberikan perhatian khusus terhadap komoditas kakao.

Gibran Janjikan Koordinasi dengan Kementan untuk Bantuan Alat Pertanian

Dalam pertemuan bersama kelompok tani, Gibran menerima sejumlah permintaan bantuan peralatan modern yang dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan perkebunan kakao.

Para petani menyampaikan kebutuhan terhadap pompa air, tandon atau tempat penampungan air, serta alat penyemprot elektrik (hand sprayer) untuk mendukung perawatan tanaman.

Peralatan tersebut dinilai penting untuk mempercepat pekerjaan petani, terutama dalam penyediaan air dan penyemprotan tanaman kakao di kawasan perkebunan.

Menanggapi permintaan tersebut, Gibran memastikan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian guna membahas kemungkinan pemenuhan kebutuhan alat pertanian yang disampaikan kelompok tani.

"Tadi dibutuhkan berarti untuk pompa, tandon, lalu alat-alat yang lain, hand sprayer yang elektrik coba nanti kita koordinasikan dulu dengan Kementan," ujar Gibran.

Sebagai bentuk respons langsung terhadap kebutuhan petani, Gibran juga membagikan sejumlah pompa kepada kelompok tani yang menghadiri kegiatan dialog tersebut.

Bantuan itu diberikan untuk mendukung kebutuhan sarana pertanian yang digunakan dalam aktivitas pengelolaan perkebunan kakao.

Petani Kakao Keluhkan Pupuk Subsidi Sering Habis di Kios

Selain keterbatasan alat pertanian, para petani mengeluhkan distribusi pupuk bersubsidi yang dinilai belum berjalan optimal di sejumlah wilayah Kabupaten Mamuju.

Perwakilan kelompok tani menyampaikan bahwa persediaan pupuk subsidi di tingkat kios penyalur sering kali habis sebelum seluruh petani yang berhak memperoleh jatah mereka.

Persoalan tersebut semakin menyulitkan petani yang mengelola perkebunan kakao di kawasan pegunungan karena harus menempuh perjalanan menuju kios penyalur pupuk.

Namun, setelah tiba di lokasi penyaluran, sebagian petani justru mendapati persediaan pupuk bersubsidi sudah habis sehingga kebutuhan pemupukan tanaman tidak dapat terpenuhi.

Para petani juga menyoroti ketidaksesuaian antara data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan kondisi penyaluran pupuk subsidi di lapangan.

Menurut kelompok tani, data kebutuhan pupuk yang telah disusun tidak selalu sesuai dengan jumlah pupuk yang tersedia dan dapat diakses melalui kios penyalur.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena pupuk merupakan salah satu kebutuhan penting dalam menjaga produktivitas tanaman kakao.

Mendengar keluhan itu, Gibran menyampaikan bahwa pemerintah akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan mekanisme pembagian pupuk subsidi berjalan sebagaimana mestinya.

Koordinasi tersebut juga diarahkan agar penyaluran pupuk dapat menjangkau petani yang berhak menerima, termasuk mereka yang berada di wilayah perkebunan dengan akses geografis sulit.

Harga Kakao Anjlok dari Rp180 Ribu Menjadi Rp50 Ribu per Kilogram

Persoalan lain yang menjadi sorotan dalam dialog bersama Wapres Gibran adalah penurunan harga kakao yang berdampak terhadap pendapatan petani di Kabupaten Mamuju.

Para petani mengungkapkan bahwa harga kakao kering saat ini berada pada kisaran Rp50.000 per kilogram, jauh lebih rendah dibandingkan harga yang sebelumnya pernah mencapai Rp180.000 per kilogram.

Berdasarkan angka yang disampaikan petani, harga kakao mengalami penurunan sebesar Rp130.000 per kilogram atau sekitar 72,2 persen dibandingkan tingkat harga tertinggi tersebut.

Fluktuasi harga yang cukup besar itu menjadi persoalan bagi masyarakat yang menggantungkan pendapatan dari hasil perkebunan kakao.

Para petani berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap stabilitas harga agar kegiatan perkebunan dapat menghasilkan pendapatan yang lebih baik.

Mereka juga mengharapkan adanya langkah pemerintah untuk membantu mengatasi ketidakstabilan harga komoditas kakao di tingkat petani.

Persoalan harga tersebut menambah tantangan yang dihadapi petani selain keterbatasan akses terhadap pupuk subsidi dan kebutuhan peralatan pertanian.

Gibran Sebut Perkebunan Kakao Perlu Mendapat Perhatian Khusus

Menanggapi berbagai aspirasi petani, Gibran menjelaskan bahwa pemerintah terus menjalankan program penguatan sektor pertanian untuk mendukung target swasembada pangan nasional.

Ia menyebut upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan telah menunjukkan keberhasilan pada sejumlah komoditas, termasuk beras.

Menurut Gibran, pemerintah juga terus menangani berbagai persoalan pertanian secara bertahap, mulai dari penyediaan pupuk, pengembangan sistem pompanisasi, hingga pembangunan bendungan.

Program-program tersebut diarahkan untuk mendukung kebutuhan sarana produksi dan ketersediaan air bagi kegiatan pertanian.

Meski demikian, Gibran mengakui bahwa komoditas kakao memerlukan perhatian khusus karena persoalan yang dihadapi petani tidak hanya berkaitan dengan sarana produksi, tetapi juga harga komoditas.

"Ini satu persatu kita tangani permasalahannya. Mulai dari pupuk, pompanisasi, pembangunan bendungan dan lain-lain. Tapi mungkin untuk kakao ini kita perlu atensi khusus," tegas Gibran.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas berbagai keluhan petani kakao yang mengharapkan perbaikan akses terhadap pupuk, bantuan alat pertanian, dan perhatian pemerintah terhadap stabilitas harga.

Melalui koordinasi dengan Kementerian Pertanian dan pihak terkait, pemerintah akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan kelompok tani dalam pertemuan tersebut.

Dialog di Mamuju itu menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk mendengarkan langsung persoalan petani kakao di Sulawesi Barat, khususnya terkait distribusi pupuk subsidi di wilayah pegunungan, keterbatasan peralatan pertanian, dan tekanan pendapatan akibat fluktuasi harga kakao.