Mahasiswa Untirta Mengawal Pupuk Bersubsidi dan Dampingi Petani Banten

jpnn.com, JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) menggelar Seminar Ketahanan Pangan bertema "Mewujudkan Pangan Berdaulat, Kontribusi Pemuda bagi Ketahanan Pangan" di Ruang Student Centre 03, Kampus Utama Sindangsari.

Seminar menghadirkan akademisi, pelaku usaha lokal, dan mahasiswa untuk membahas tantangan pangan nasional hingga peluang di tingkat Banten, mulai dari agribisnis, regenerasi petani, hingga pengawalan subsidi pupuk.

BACA JUGA: Menko Zulkifli Hasan Pastikan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Palu Lancar

Dosen Teknologi Pangan Untirta Rifqi Ahmad Riyanto, S.Si., M.Sc saat membuka seminar memaparkan tentang Global Food Security Index (GFSI) 2022.

Dia mengataan Indonesia berada di peringkat 63 dari 113 negara dengan skor 60,2.

BACA JUGA: Pupuk Indonesia Pastikan Stok Pupuk Bersubsidi Aman di Gorontalo

Keterjangkauan pangan tergolong kuat (peringkat 44), tetapi keberlanjutan dan adaptasi masih lemah (peringkat 83).

Menurutnya, ketahanan pangan bertumpu pada empat dimensi yang harus hadir bersamaan: ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas.

BACA JUGA: Cerita Petani Uma Palak Lestari Menarik Perhatian Delegasi ASCOPE, Ada tentang SIUMA

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Nasional 2026 dari Badan Pangan Nasional juga mencatat sejumlah wilayah Banten masih menghadapi kerentanan pangan.

Berdasarkan data BPS, produksi beras nasional 2025 naik 13,29 persen menjadi 34,69 juta ton.

"Peningkatan produksi beras perlu diiringi dengan pemerataan distribusi agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat," ujar Rifqi.

Dia juga mengingatkan risiko iklim. BMKG memprakirakan awal musim hujan 2026/2027 mundur di 529 zona musim, atau 61,08 persen luas daratan Indonesia, di tengah El Niño sangat kuat.

Dari sisi konsumsi, Rifqi mengajak peserta mengurangi pemborosan makanan yang diperkirakan mencapai 23–48 juta ton per tahun.

"Setiap individu memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjaga ketahanan pangan lokal," kata dia.

Ketua Koperasi Anugerah Aren Banten Nusantara (ARENTA), Sarnata, S.P., sebagai inspirasi bagi pemuda untuk ikut menopang ketahanan pangan lewat agribisnis.

Dia menyoroti produk pangan lokal Lebak, Serang, dan Pandeglang yang terkendala distribusi jarak jauh.

Gula aren mudah rusak, pecah, atau meleleh, dan pemasarannya masih bergantung pada pasar tradisional.

Solusinya, kata Sarnata, adalah diversifikasi produk.

"Produk gula aren yang semula bernilai Rp20.000 dapat dikembangkan menjadi produk olahan dengan nilai jual hingga Rp80.000," ujarnya.

Bagi pemuda yang ingin merintis usaha serupa, ia menekankan pentingnya perizinan seperti BPOM dan model bisnis B2B untuk menembus pasar di luar Banten.

"Dalam membangun bisnis, diperlukan perencanaan dan struktur yang jelas sejak awal," katanya.

Dua tahun pertama, menurutnya, dapat menjadi masa evaluasi apakah usaha layak dilanjutkan atau perlu mengubah strategi.

Usaha yang ia rintis kini membina 175 petani aren sebagai penyedia bahan baku.

Jika agribisnis membuka peluang di sisi hilir, tantangan di sisi hulu adalah regenerasi petani.

Ketua BEM Fakultas Pertanian (Faperta) Untirta 2026 Rafii Rizqi Ramadhan menguraikan tiga pilar ketahanan pangan, yakni ketersediaan fisik, aksesibilitas ekonomi, dan pemanfaatan pangan.

Menurut Rafii, sebagian petani berpendidikan rata-rata SD dengan usia rata-rata sekitar 40 tahun.

Sementara itu, petani milenial usia 19–39 tahun baru berjumlah 6,18 juta orang atau 21,93 persen dari seluruh petani Indonesia berdasarkan Sensus Pertanian 2023.

Rafii menyinggung peran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang kini mulai menjadi salah satu titik penebusan pupuk bersubsidi.

Sesuai Perpres Nomor 82 Tahun 2026, pupuk subsidi ke depan akan disalurkan melalui Kopdes.

Oleh karena itu, mahasiswa perlu ikut mendukung dan mengawal agar Kopdes benar-benar dimanfaatkan petani yang berhak dan tepat sasaran. Syarat tebus pupuk bersubsidi tetap berupa KTP dan keterdaftaran dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Di Banten, dari alokasi pupuk bersubsidi 2026 sebesar 135.377 ton, Pupuk Indonesia telah menyalurkan 71.472 ton atau 53 persen hingga 26 Oktober 2026, terdiri dari 35.193 ton urea dan 35.765 ton NPK.

Stok pupuk subsidi di Banten mencapai 15.786 ton, dan sisa alokasi masih dapat ditebus petani.

Menurut Rafii, hal ini menunjukkan ada faktor lain yang perlu disadari bersama, seperti kondisi cuaca dan keterdaftaran petani dalam sistem e-RDKK, sehingga ketersediaan pupuk perlu didukung banyak pihak agar termanfaatkan secara optimal.

Secara nasional, Pupuk Indonesia telah menyalurkan 7,41 juta ton atau 75 persen dari alokasi 9,8 juta ton hingga 27 Oktober 2026.

Penyaluran itu didukung kapasitas produksi 14,8 juta ton per tahun dan stok pupuk subsidi sebesar 1,33 juta ton.

"Petani di Banten masih membutuhkan pupuk bersubsidi untuk mendukung kegiatan pertanian," kata Rafii.

Namun, kata dia, kegagalan panen tidak hanya disebabkan oleh persoalan pupuk bersubsidi, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya, seperti cuaca dan kualitas lahan, sehingga diperlukan pendekatan yang menyeluruh.

Di tengah ancaman kemarau panjang, pemerintah juga menyiapkan langkah menjaga pasokan air, antara lain operasi modifikasi cuaca.

Ada pula Program Manunggal Air milik TNI yang berpotensi dimanfaatkan petani, termasuk di Banten, terutama untuk lahan yang selama ini bergantung pada hujan.

Peluang ini dapat dijajaki bersama kelompok tani dan pemerintah daerah.

Rafii mengajak mahasiswa mengambil peran nyata, mulai dari membantu petani memahami pendaftaran RDKK dan mendorong mereka bergabung dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), hingga ikut mendukung dan mengawal pelaksanaan Kopdes agar tepat sasaran.

Seminar ini menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak dapat dibangun oleh satu pihak saja.

Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir tindak lanjut nyata dan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, BUMN, akademisi, mahasiswa, petani, pemuda, pelaku usaha, dan seluruh unsur terkait, baik lewat agribisnis, inovasi pangan lokal, maupun dukungan terhadap program pemerintah.

Dengan demikian, pangan berdaulat dapat terwujud dari hulu hingga hilir di Banten.(fri/jpnn)