JAKARTA, KOMPAS — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa sejumlah sektor ekonomi nasional tumbuh positif. Laporan tersebut mencakup lonjakan indeks manufaktur hingga level 54 serta surplus neraca perdagangan Januari-September 2026 yang mencapai 10,61 miliar dolar AS.
Laporan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/11/2026). Rapat dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti, serta Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria.
Dalam laporannya, Airlangga menyampaikan bahwa sektor manufaktur Indonesia kini telah kembali masuk ke level ekspansi yang kuat. Indikator tersebut tecermin dari Purchasing Manager Index manufaktur yang naik ke angka 54 dari posisi sebelumnya di level 52,4.
Pencapaian tersebut sekaligus mencatatkan level ekspansi sektor manufaktur tertinggi sejak Maret 2024. Selain sektor manufaktur, kinerja neraca perdagangan bulan September juga membukukan surplus sebesar 3,36 miliar dolar AS.
Ini menunjukkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia terjaga dan masih kuat sampai bulan ini, dan sampai akhir tahun, diharapkan kondisi masih terjaga.
Capaian surplus bulanan itu berasal dari surplus nonmigas sebesar 5,67 miliar dolar AS dikurangi defisit migas 2,31 miliar dolar AS. Secara kumulatif dari Januari hingga September 2026, surplus neraca perdagangan bahkan telah mencapai 10,61 miliar dolar AS.
Akumulasi surplus tersebut didorong oleh surplus sektor nonmigas sebesar 34,21 miliar dolar AS meskipun tertahan defisit migas sebesar 23,6 miliar dolar AS. Kinerja positif ini turut ditopang oleh pertumbuhan ekspor total yang naik 5,58 persen secara year on year menjadi 221,23 miliar dolar AS.
Sementara itu, lanjut Airlangga, nilai ekspor nonmigas tercatat menyumbang sebesar 212,27 miliar dolar AS pada periode yang sama. Di sisi lain, impor nasional juga mengalami kenaikan signifikan sebesar 19,67 persen atau mencapai 210,63 miliar dolar AS.
Lonjakan impor ini terutama didorong oleh peningkatan kebutuhan bahan baku, penolong, serta barang modal. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, impor tahun ini melonjak hampir 20 persen akibat faktor pergerakan harga komoditas.
Dari sisi stabilitas harga, lanjut Airlangga, tingkat inflasi year on year pada Oktober tercatat berada di angka 3,23 persen. Adapun inflasi bulanan (month to month) terpantau stabil pada level 0,22 persen. Sementara itu, inflasi tahun kalender (year to date) tercatat sebesar 2,4 persen. Capaian ini dinilai masih berada dalam koridor target sasaran pemerintah sebesar 2,5 plus minus 1 persen.
Sedangkan inflasi inti tercatat di angka 2,56 dan administered price sebesar 3,24. Di sisi lain, komponen volatile food tercatat berada di level 5,81. Tekanan inflasi saat ini utamanya disumbang oleh kelompok pangan bergejolak seperti cabai rawit dan ikan segar. Selain itu, kenaikan tarif di bidang transportasi termasuk angkutan udara turut memberi sumbangsih.
"Ini menunjukkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia terjaga dan masih kuat sampai bulan ini, dan sampai akhir tahun, diharapkan kondisi masih terjaga," kata Airlangga.
Di sisi lain, kata Airlangga, menjelang libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah menyiapkan langkah mitigasi berupa program diskon khusus. Kebijakan ini disiapkan guna mengkompensasi potensi kenaikan harga musiman tersebut.
Sebagai perisai tambahan, pemerintah menggelontorkan bantuan beras sebesar 30 kilogram per keluarga. Penyaluran ini dibarengi dengan program perlindungan sosial senilai sekitar 30 triliun rupiah.
Pemerintah menilai kenaikan harga pangan sebagian juga turut mendongkrak penghasilan para petani. Oleh sebab itu, inflasi yang masih berada dalam kisaran target dinilai aman dan tidak perlu dikhawatirkan.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kebijakan ekspor listrik ke Singapura hanya akan dilanjutkan apabila penawaran harga yang diberikan dinilai saling menguntungkan. Jika tidak memenuhi kalkulasi harga yang telah ditetapkan, pemerintah akan lebih memilih memprioritaskan kebutuhan dalam negeri.
"Menyangkut dengan ekspor listrik kita, saya katakan bahwa yang pertama, kita memperhatikan harus saling menguntungkan. Kalau harganya belum cocok, kita nggak bisa," ujar Bahlil.
Bahlil juga mengingatkan Danantara agar tidak menjadi sasaran lobi pihak tertentu demi menurunkan harga jual listrik. Sebab, Kementerian ESDM telah menghitung dan menyusun proposal harga sesuai dengan kalkulasi yang obyektif.
"Selama harganya cocok, ikuti harga kita, memungkinkan, dong. Tetapi kalau harganya tidak cocok, kami akan memprioritaskan untuk kebutuhan di dalam negeri. Dan kita harus memenuhi dulu apa yang menjadi kebutuhan kita di domestik," ujar Bahlil.
Komentar (0)