Netanyahu Pertimbangkan Koalisi dengan Oposisi di Tengah Kebuntuan Politik Israel

Tel Aviv: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membuka peluang membentuk pemerintahan koalisi bersama pemimpin oposisi dari Partai Yashar, Gadi Eisenkot, di tengah kebuntuan politik pascapemilu parlemen. 

Meski sebelumnya membantah rencana membentuk pemerintahan persatuan, Netanyahu disebut belum menutup kemungkinan tersebut.

Menurut laporan media i24 News, Senin, 2 November 2026, bahwa sumber yang dekat dengan Partai Likud menyebut Netanyahu masih mempertimbangkan berbagai opsi politik.

"Netanyahu khawatir Eisenkot dapat bekerja sama dengan partai-partai Arab dan kelompok ultra-Ortodoks untuk membentuk koalisi alternatif yang dapat menggulingkan pemerintahannya," kata sumber tersebut, sebagaimana dilaporkan i24 News, dikutip dari India Today.

Kemungkinan aliansi tersebut muncul setelah pemilu parlemen Israel pada 27 Oktober 2026 membuat blok pendukung Netanyahu kehilangan mayoritas di Knesset yang memiliki 120 kursi. Netanyahu Kehilangan Mayoritas Blok partai pendukung Netanyahu hanya memperoleh 53 kursi, turun dari 68 kursi pada parlemen sebelumnya. Sementara itu, blok oposisi pimpinan Eisenkot meraih 48 kursi dan partai-partai Arab memperoleh 19 kursi.

Jika digabungkan, blok oposisi dan partai-partai Arab memiliki 67 kursi, cukup untuk membentuk pemerintahan. Namun, belum dipastikan apakah seluruh kelompok tersebut dapat mencapai kesepakatan untuk membangun koalisi bersama.

Netanyahu sebelumnya menyebut kemungkinan Eisenkot bekerja sama dengan partai-partai Arab sebagai tindakan pengkhianatan. Pernyataan tersebut menuai kritik dari lawan politiknya yang menuding Netanyahu berupaya menghalangi pembentukan pemerintahan alternatif.

Puluhan demonstran juga berkumpul di depan kediaman Eisenkot pada Minggu, 1 November 2026, untuk menolak kemungkinan pembentukan koalisi yang melibatkan partai-partai Arab. Di sisi lain, sejumlah demonstrasi dalam beberapa hari terakhir justru menyerukan pembentukan koalisi Yahudi-Arab. Likud Pertanyakan Hasil Pemilu Pembicaraan pembentukan koalisi berlangsung bersamaan dengan perselisihan mengenai hasil pemilu. Partai Likud mempertanyakan pelaksanaan pemungutan suara dengan menyoroti sejumlah dugaan upaya suap pemilih, tetapi belum menunjukkan bukti bahwa dugaan tersebut memengaruhi hasil pemilu.

Tiga aktivis politik ditangkap sebelum pemungutan suara dimulai pada 27 Oktober setelah polisi menemukan sejumlah amplop berisi uang tunai. Dua hari kemudian, empat tersangka lainnya ditangkap karena diduga memiliki hubungan dengan partai Islamis Ra'am, yang membantah keterlibatan dalam kasus tersebut.

Pada Minggu, seorang hakim menolak atau mempertanyakan permintaan polisi untuk memberlakukan pembatasan lebih lanjut terhadap tiga tersangka awal. Satu orang dibebaskan dengan sejumlah persyaratan, satu lainnya dikenai tahanan rumah selama delapan hari, sedangkan penahanan tersangka ketiga diperpanjang selama dua hari.

Dugaan kemungkinan intervensi asing juga mendorong penyelidikan oleh badan keamanan dalam negeri Israel, Shin Bet, atas permintaan Komite Pemilihan Umum.

Namun, Ketua Komite Pemilihan Umum sekaligus Hakim Mahkamah Agung Israel Noam Sohlberg mengatakan dugaan tersebut, sekalipun terbukti, tidak akan merusak integritas proses pemilu maupun hasil keseluruhannya.

Eisenkot menuduh Netanyahu menjalankan kampanye terorganisasi untuk mendelegitimasi hasil pemilu. Ia juga menyoroti tuduhan Netanyahu bahwa Qatar mendukung partai-partai oposisi. Qatar telah membantah mendanai aktivitas yang bertujuan memengaruhi pemungutan suara.

Hasil pemilu diperkirakan akan disahkan secara resmi pekan ini. Presiden Israel Isaac Herzog dijadwalkan memulai konsultasi dengan partai-partai terpilih pada Rabu, 4 November 2026, sebelum menentukan kandidat yang akan diberi mandat membentuk pemerintahan berikutnya.

Kandidat tersebut kemudian harus bernegosiasi dengan partai-partai lain untuk memperoleh dukungan mayoritas di parlemen. Jika negosiasi gagal, Herzog dapat menunjuk kandidat lain untuk mencoba membentuk pemerintahan. Pemilu baru dapat digelar apabila tidak ada koalisi yang berhasil dibentuk.

Baca juga: Oposisi Israel Bahas Pembentukan Pemerintahan Secepat Mungkin