Podium MI: Pemuda dan Panggung Kepalsuan

PEMUDA dan pemudi rupanya sedang laris manis. Sayangnya, mereka bukan laris di pasar tenaga kerja, melainkan di pasar perebutan pengaruh. Mereka ditarik ke kanan, diseret ke kiri, diperebutkan untuk memenangi narasi. Seolah-olah siapa berhasil menguasai suara anak muda, dialah pemegang sertifikat masa depan Republik.

Peringatan Sumpah Pemuda, 28 Oktober, menjadi panggungnya. Mahasiswa di berbagai kota turun ke jalan menyampaikan keresahan. Sehari kemudian, di Bundaran HI, Jakarta, muncul kelompok pemuda yang mengaku mahasiswa, mendeklarasikan dukungan dengan pengawalan aparat.

Masalahnya, belakangan sejumlah peserta mengaku mereka bukan mahasiswa. Ada pula pengakuan menerima bayaran. Padahal, di situ hadir Utusan Khusus Presiden Bidang Pemuda Raffi Ahmad dan pemengaruh media sosial Wille Salim. Mereka berorasi tentang provokasi dan melawan hoaks.

Karena itu, lahirlah istilah baru akibat mahasiswa palsu itu, yakni mahasewa. Mahasiswa yang disewa. Bahasa Indonesia memang luar biasa. Ketika politik memproduksi keganjilan, rakyat segera menciptakan kosakatanya.

Raffi meminta maaf atas peristiwa itu. Willie sama, meminta maaf. Peserta deklarasi juga meminta maaf. Baguslah. Setidaknya kita masih memiliki persediaan kata maaf meskipun kadang lebih melimpah daripada persediaan kejujuran.

Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad mengklarifikasi kehadirannya dalam Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia, Kamis, 29 Oktober 2026. Dok. Instagram Raffi Ahmad

Namun, perkara sesungguhnya bukan siapa meminta maaf kepada siapa. Persoalannya ialah mengapa pemuda terus diperlakukan sebagai properti pertunjukan politik, bukan sebagai subjek sejarah?

Padahal, Sumpah Pemuda 1928 bukan lahir dari transaksi panggung. Para pemuda kala itu tidak sedang berlomba menjadi pendukung paling berisik. Mereka menyatukan perbedaan demi cita-cita yang melampaui kepentingan kelompok.

Kini, hampir seabad kemudian, energi persatuan itu justru terancam habis untuk saling menuding pengkhianat.

Padahal, Republik ini sedang menghadapi pertaruhan jauh lebih besar, yaitu bonus demografi. Menurut data Dukcapil semester pertama 2026, penduduk Indonesia mencapai 290,12 juta jiwa. Sebanyak 201,06 juta orang, atau 69,30%, berada pada usia produktif 15-64 tahun. Artinya, hampir tujuh dari sepuluh penduduk berada dalam kelompok usia yang berpotensi menggerakkan perekonomian.
 

Angka itu menggiurkan. Namun, statistik tidak otomatis menghasilkan kemakmuran. Usia produktif bukan jaminan produktivitas. Orang berumur 25 tahun yang menganggur tetaplah menganggur sekalipun namanya tercatat dalam tabel bonus demografi.

Bonus demografi bisa menjadi berkah, bisa pula berubah menjadi beban sejarah. Ibarat pisau, ia dapat dipakai mengiris sayuran atau melukai pemiliknya sendiri. Bergantung pada siapa pemegang gagangnya.

Bayangkan jutaan pemuda berpendidikan seadanya, kesulitan memperoleh pekerjaan, lalu menyaksikan kesempatan justru dibagikan berdasarkan kedekatan dan koneksi. Jangan heran apabila frustrasi sosial tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi.

Sosiolog Karl Mannheim mengingatkan bahwa generasi dibentuk pengalaman sejarah bersama. Karena itu, pemuda bukan sekadar kumpulan manusia berdasarkan tahun kelahiran. Mereka membawa kesadaran zaman mereka, termasuk keberanian menggugat ketidakadilan.

Sukarno bahkan pernah mengobarkan keyakinan bahwa sepuluh pemuda sanggup mengguncang dunia. Tentu bukan sepuluh pemuda yang sibuk berebut honor deklarasi.

Di sinilah negara mesti mengubah pendekatan. Berhentilah memperlakukan anak muda sebagai pasukan sorak. Berikan pendidikan bermutu, keterampilan relevan, pekerjaan layak, serta ruang menyampaikan kritik tanpa intimidasi.

Pemuda pun jangan puas menjadi komoditas politik. Kemerdekaan berpikir jauh lebih berharga daripada tepuk tangan penguasa ataupun oposisi.

Sumpah Pemuda bukan sumpah untuk selalu sepakat. Ia sumpah untuk tetap bersatu meskipun berbeda. Jangan sampai generasi yang mestinya mewarisi masa depan justru mewarisi kepalsuan. Sejarah tidak membutuhkan mahasiswa gadungan. Sejarah membutuhkan pemuda sungguhan.