Puan Dukung Penindakan Tegas Korporasi Tersangka Karhutla

Jakarta: Ketua DPR Puan Maharani menegaskan pentingnya proses penegakan hukum yang transparan serta mengedepankan integritas dan akuntabilitas tinggi dalam menangani kasus dugaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal ini merespons langkah Polri yang menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka, termasuk empat investor asing.

“Tentunya kita mendukung upaya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat atau terindikasi dalam karhutla di berbagai daerah. Penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan mengedepankan integritas serta akuntabilitas yang tinggi,” kata Puan dikutip melalui keterangan tertulis pada Minggu, 1 November 2026.
 

Polri sebelumnya mengumumkan penanganan terhadap 104 laporan polisi terkait kasus karhutla dengan dugaan pelaku korporasi. Sebanyak 20 perusahaan di antaranya kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka.

Puan mengingatkan bahwa bencana karhutla telah menimbulkan banyak dampak buruk yang menyulitkan kehidupan masyarakat luas. Mulai dari sektor kesehatan, ekonomi, hingga pendidikan.

“Maka proses penanganan Karhutla saat ini bukan hanya tentang pemadaman dan pemulihan saja, tapi juga tentang ketegasan Negara terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas bencana Karhutla,” ucap mantan Menko PMK tersebut.

Puan mendorong agar Polri dapat menjalankan proses hukum secara berkeadilan. Khususnya bagi masyarakat yang hingga kini masih merasakan dampak langsung dari peristiwa tersebut.

"Perkembangan penegakan hukum ini patut kita apresiasi. Dan pada saat yang sama, keluarga terdampak karhutla juga masih membutuhkan kepastian bahwa dukungan terus berjalan sampai mereka dapat menjalani kehidupannya dengan aman,” papar Puan.


Ilustrasi penanganan karhutla. Foto: Dok. Manggala Agni.

Di samping itu, ia juga mendorong pemerintah pusat maupun daerah agar tetap menjaga kesinambungan perhatian kepada warga selama proses hukum berjalan. Hal ini mengingat kebutuhan warga untuk berobat, belajar, dan bekerja memerlukan respons cepat sesuai kondisi di lapangan.

"Masyarakat perlu memperoleh perlindungan selama penyelesaian berlangsung. Keluarga pekerja dan warga sekitar perlu mengetahui dukungan yang tersedia serta arah penanganan yang memengaruhi penghidupan mereka,” ungkap Puan.

Puan menambahkan, kepercayaan masyarakat terhadap negara akan semakin kuat apabila penanganan perkara ini diiringi dengan tindak lanjut nyata yang dapat dirasakan langsung oleh warga. DPR, kata Puan, akan mengawal penanganan masalah ini melalui komisi-komisi terkait.

"Tujuan bersama kita adalah memberi masyarakat kesempatan hidup yang lebih aman,” ucap Puan.