JAKARTA - Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) menolak rencana penyelenggaraan konser Andrea Bocelli di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada 3 November 2026. Sebelumnya, MUI juga menolak konser tersebut.
Ketua Umum PA 212 Ahmad Shobri Lubis mengatakan, rekam jejak sang penyanyi disebut menunjukkan dukungan dan simpati terhadap Israel.
Kehadiran pihak yang mendukung tindakan genosida dan penjajahan, mencederai nilai-nilai konstitusi serta semangat anti penjajahan yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia.
"Jadi, kita ini sekarang sudah jelas orang Indonesia ini anti-penjajahan, anti-Israel. Terus dihadirkan orang-orang yang pendukung terhadap genosida, pendukung terhadap penjajahan. Ini kan namanya memprovokasi kita," ujar Ahmad Shobri di Plaza Selatan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (1/11/2026).
Dia mengatakan, pembiaran terhadap acara konser tersebut berpotensi memicu provokasi serta mengadu domba antara masyarakat dengan pemerintah.
Baca Juga:Tabrak Mobil Parkir, Pemotor Jatuh Terlindas Truk Gandeng di Pantura Tuban"Terus dihadirkan orang-orang yang pendukung terhadap genosida, pendukung terhadap penjajahan. Ini kan namanya memprovokasi kita," ucapnya.
PA 212 mendesak Pemprov DKI Jakarta maupun pusat untuk lebih peka terhadap aspirasi publik dan pandangan keagamaan yang telah dikeluarkan oleh MUI.
"Ini masalah kehormatan dan kedaulatan bangsa. Kalau masyarakat Indonesia tidak terima, tentu ada desakan kuat agar kegiatan tersebut dibatalkan," tegas Shobri Lubis.
Lebih lanjut, ia juga menegaskan tidak menutup kemungkinan adanya aksi pergerakan massa turun ke jalan apabila pemerintah tetap membiarkan konser tersebut berlangsung di Jakarta. "Kemungkinan akan ada pergerakan massa ke sana," katanya.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, menyampaikan sikap resmi penolakan acara konser tersebut, kepada pemerintah melalui pertemuan bersama tiga menteri.
“Janji kita, hasil dari pertemuan dengan kementerian sudah kita penuhi. Dan kita sampaikan ke pemerintah. Janji pemerintah belum,” ujarnya.
Baca Juga:Mantan Ketua KPU Ungkap Alasan Tidak Klarifikasi Dokumen Pendidikan GibranSudarnoto meminta pemerintah tidak terlalu lama membiarkan persoalan tersebut tanpa kepastian. Menurutnya, ketidakjelasan sikap berlarut-larut berpotensi memicu kerawanan dan gejolak sosial di tengah masyarakat.
“Apa pun hasilnya, kalau misalnya sejalan, Alhamdulillah. Tapi kalau tidak sejalan, pemerintah harus juga melihat fakta-fakta baru nanti,” tandasnya.
#nasional
Komentar (0)