Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Saleh Mustafa meminta pemerintah daerah melalui badan usaha milik daerah (BUMD) turun tangan.
IDXChannel - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Saleh Mustafa meminta pemerintah daerah melalui badan usaha milik daerah (BUMD) turun tangan mengatasi disparitas harga pangan antarwilayah.
Salah satu langkah yang didorong yakni memperkuat koordinasi distribusi pangan agar komoditas dari daerah sentra produksi dapat menjangkau wilayah dengan harga lebih tinggi.
Saleh mencontohkan disparitas harga cabai antara Magelang dan Papua. Berdasarkan temuannya saat berkunjung ke Magelang, petani cabai di daerah tersebut telah menggunakan sistem lelang yang terbuka secara nasional dengan harga sekitar Rp45.000 per kg. Sementara itu, harga cabai di Papua bisa mencapai Rp250.000 per kg.
"Satu hal yang saya temukan kemarin pada saat saya berkunjung ke Magelang, distribusi cabai nih, yang inflasi kan cabai ya. Ini ternyata di petani cabai di sana dia sudah menggunakan sistem lelang, kemudian lelang itu open seluruh nasional, harganya flat kemarin Rp45.000 per kg. Tapi kalau di Papua kan Rp250.000 per kilo," ungkap Saleh dalam Rembuk Nasional Pemuda Indonesia (RPNPI) ke-3 di Jakarta, Sabtu (31/10/2026).
Menurutnya, perbedaan harga yang cukup jauh tersebut perlu diintervensi melalui kerja sama antarpemerintah daerah. BUMD di wilayah yang mengalami harga tinggi, seperti Papua, diharapkan dapat berkoordinasi dengan koperasi untuk membeli komoditas langsung dari daerah produsen.
"Nah ini kan disparitasnya sangat jauh. Nah kita ingin agar ada kerja sama Pemerintah Daerah untuk melakukan intervensi sehingga mungkin Badan Usaha Daerah di Papua ya bisa melakukan koordinasi sehingga koperasi ini bisa cabai ini bisa dibeli dari pemerintah atau badan usaha daerahnya," lanjutnya.
Saleh menilai, salah satu persoalan dalam rantai distribusi pangan adalah panjangnya jalur perdagangan yang melibatkan perantara atau middleman. Praktik tersebut dinilai turut memengaruhi harga komoditas yang diterima konsumen, termasuk beras.
Ia mengatakan, keberadaan tengkulak sudah melekat dalam ekosistem perdagangan hasil pertanian. Karena itu, pemerintah akan melakukan intervensi secara bertahap dengan melibatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
"Middleman ini ya tengkulaklah bahasanya ya, yang memang secara budaya itu memang ada di lingkungan kehidupan petani kita. Nah ini memang pelan-pelan nanti kita akan intervensi dengan peran dari koperasi KDKMP ini ya," ujarnya. (Wahyu Dwi Anggoro)
Komentar (0)