Jakarta (ANTARA) - Akademisi Universitas Gadjah Mada Dedy Permadi merekomendasikan pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) untuk mendukung layanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), terutama di wilayah terpencil sebagai tindak lanjut kerja sama Indonesia dan Korea Selatan.
“Indonesia dapat memperoleh peningkatan layanan kesehatan di puskesmas wilayah pedesaan, sementara Korea dapat menguji model teknologinya di wilayah kepulauan,” kata Dedy dalam lokakarya Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Korea Foundation di Jakarta, Jumat (30/10).
Dosen Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada itu mengatakan Korea Selatan telah memiliki prototipe AI untuk layanan kesehatan dasar yang, menurutnya, telah diuji di salah satu wilayah perdesaan di negara tersebut.
Teknologi itu berpotensi dikembangkan lebih lanjut dan diterapkan di Indonesia.
Dedy turut menekankan pentingnya transfer pengetahuan agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga memperoleh peningkatan keterampilan bagi tenaga kesehatan, insinyur, dan peneliti.
Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan menandatangani kerja sama AI untuk kesehatan dasar dan pembangunan manusia pada 1 April 2026 di Seoul.
Kesepakatan tersebut mencakup pemanfaatan AI untuk layanan kesehatan publik, kesehatan ibu dan anak, kesehatan mental berbasis masyarakat, serta ketahanan kesehatan melalui data dan sistem digital.
Sebagai bagian dari pelaksanaan kerja sama, kedua negara akan mendorong kolaborasi melalui pertukaran informasi dan teknologi, pelatihan dan peningkatan kapasitas, kerja sama proyek, serta keterlibatan para ahli dari kedua negara.
Menurut Dedy, cakupan dan prioritas kerja sama tersebut sudah cukup jelas. Namun, sejumlah aspek masih perlu diperkuat, antara lain pengaturan pendanaan, tata kelola data, hak kekayaan intelektual, serta target dan jadwal pelaksanaan.
MoU tersebut juga belum memuat alokasi anggaran secara khusus.
Dedy mengatakan kedua negara telah membentuk kelompok kerja dan melakukan komunikasi tingkat menteri sebagai tindak lanjut awal.
Namun, kesepakatan mengenai anggaran dan pengaturan pelaksanaan masih perlu diselesaikan.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Korea Institute of Information Security and Cryptology (KIISC) Howon Kim menekankan bahwa kerja sama perlu diterjemahkan menjadi proyek dengan tujuan dan ukuran keberhasilan yang jelas.
Menurut dia, setiap proyek harus menjawab persoalan yang hendak diselesaikan, pengguna layanan, pihak yang membutuhkan, serta cara mengukur hasilnya.
Menurut Kim, penerapan AI di rumah sakit tidak cukup hanya dengan menyediakan teknologi, tetapi juga harus didukung data untuk melatih sistem, anggaran operasional, serta prosedur yang jelas untuk menangani kesalahan penggunaan AI.
Kim juga menilai kedua negara memiliki keunggulan yang dapat saling melengkapi.
Indonesia memiliki sumber daya manusia muda yang menguasai teknologi, pengetahuan mengenai kondisi infrastruktur lokal, serta pasar yang besar.
Sementara itu, Korea Selatan memiliki keunggulan dalam pengembangan AI, integrasi sistem, keamanan siber, dan sistem industri.
“Indonesia dapat memperoleh peningkatan layanan kesehatan di puskesmas wilayah pedesaan, sementara Korea dapat menguji model teknologinya di wilayah kepulauan,” kata Dedy dalam lokakarya Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Korea Foundation di Jakarta, Jumat (30/10).
Dosen Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada itu mengatakan Korea Selatan telah memiliki prototipe AI untuk layanan kesehatan dasar yang, menurutnya, telah diuji di salah satu wilayah perdesaan di negara tersebut.
Teknologi itu berpotensi dikembangkan lebih lanjut dan diterapkan di Indonesia.
Dedy turut menekankan pentingnya transfer pengetahuan agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga memperoleh peningkatan keterampilan bagi tenaga kesehatan, insinyur, dan peneliti.
Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan menandatangani kerja sama AI untuk kesehatan dasar dan pembangunan manusia pada 1 April 2026 di Seoul.
Kesepakatan tersebut mencakup pemanfaatan AI untuk layanan kesehatan publik, kesehatan ibu dan anak, kesehatan mental berbasis masyarakat, serta ketahanan kesehatan melalui data dan sistem digital.
Sebagai bagian dari pelaksanaan kerja sama, kedua negara akan mendorong kolaborasi melalui pertukaran informasi dan teknologi, pelatihan dan peningkatan kapasitas, kerja sama proyek, serta keterlibatan para ahli dari kedua negara.
Menurut Dedy, cakupan dan prioritas kerja sama tersebut sudah cukup jelas. Namun, sejumlah aspek masih perlu diperkuat, antara lain pengaturan pendanaan, tata kelola data, hak kekayaan intelektual, serta target dan jadwal pelaksanaan.
MoU tersebut juga belum memuat alokasi anggaran secara khusus.
Dedy mengatakan kedua negara telah membentuk kelompok kerja dan melakukan komunikasi tingkat menteri sebagai tindak lanjut awal.
Namun, kesepakatan mengenai anggaran dan pengaturan pelaksanaan masih perlu diselesaikan.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Korea Institute of Information Security and Cryptology (KIISC) Howon Kim menekankan bahwa kerja sama perlu diterjemahkan menjadi proyek dengan tujuan dan ukuran keberhasilan yang jelas.
Menurut dia, setiap proyek harus menjawab persoalan yang hendak diselesaikan, pengguna layanan, pihak yang membutuhkan, serta cara mengukur hasilnya.
Menurut Kim, penerapan AI di rumah sakit tidak cukup hanya dengan menyediakan teknologi, tetapi juga harus didukung data untuk melatih sistem, anggaran operasional, serta prosedur yang jelas untuk menangani kesalahan penggunaan AI.
Kim juga menilai kedua negara memiliki keunggulan yang dapat saling melengkapi.
Indonesia memiliki sumber daya manusia muda yang menguasai teknologi, pengetahuan mengenai kondisi infrastruktur lokal, serta pasar yang besar.
Sementara itu, Korea Selatan memiliki keunggulan dalam pengembangan AI, integrasi sistem, keamanan siber, dan sistem industri.
Komentar (0)