Respons Hasto PDIP usai MA Batalkan Suket Gibran: Kebenaran Akan Mencari Jalannya Sendiri

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) Hasto Kristiyanto (tengah) menanggapi putusan MA soal suket Gibran, di Lampung, Sabtu (31/10/2026).  (Sumber: Tangkapan Layar YouTube KompasTV)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) Hasto Kristiyanto menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka. 

Menurutnya, putusan itu memperkuat dalil bahwa syarat konstitusi seorang calon presiden dan wakil presiden tidak dipenuhi.

"Dalam politik itu tidak ada kebohongan melalui abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) yang abadi, maka kebenaran akan mencari jalannya sendiri," kata Hasto di Lampung, Sabtu (31/10/2026). 

Hasto menegaskan putusan MA memperkuat pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya, yang menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan Gibran punya ijazah setara sekolah menengah atas (SMA)/sederajat. 

Menurutnya, putusan MA maupun MK itu lantas menguatkan dalil tidak terpenuhinya syarat pendidikan Gibran. 

"Ini telah menyentuh hal yang sangat fundamental bahwa syarat yang ditetapkan oleh konstitusi setidak-tidaknya berijazah SMA atau sederajat itu tidak dipenuhi," ujar Hasto. 

Baca Juga: Mahfud MD Desak Pembuatan Suket Gibran Diproses Pidana usai MA Kabulkan Kasasi

Ia kemudian menyinggung kembali Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden, yang disebutnya terdapat intervensi kekuasaan.

Intervensi kekuasaan itu ditunjukkan dengan adanya kasus pelanggaran etika berat Mantan Ketua MK Anwar Usman yang sekaligus merupakan paman Gibran. 

Tak hanya itu, Hasto juga menyinggung dugaan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) untuk meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden dengan adanya bantuan sosial (bansos) yang begitu besar, pengerahan partai cokelat (parcok), dan sebagainya. 

"Akhirnya melengkapi gambaran berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan itu sehingga ini pasti akan dikoreksi oleh rakyat, termasuk partai politik," ucapnya. 

Politikus PDIP itu menegaskan rakyat sudah menyampaikan aspirasi melalui berbagai representasi agar pelanggaran etika, moral, dan keteladanan terkait syarat pendidikan Gibran bisa disikapi secara serius. 

Gibran Mundur dari Jabatannya

Hasto kembali menyinggung pernyataan politikus PDIP lain yang meminta Gibran mundur dari jabatannya. Menurutnya, permintaan itu menyuarakan aspirasi rakyat yang makin besar. 

Baca Juga: Faldo Maldini: PKS dan PDIP Kemarin Terima Denny Indrayana, Kok Tidak Tanya Kenapa Kabur?

Terkait upaya mendorong langkah tindak lanjut di DPR, ia mengatakan PDIP memerlukan dialog dengan partai-partai lain untuk menyikapi persoalan ijazah Gibran. 

Menurutnya, polemik ijazah Gibran adalah persoalan semua pihak, yang mana jika tidak diatasi akan menciptakan krisis moral berkepanjangan. 

"Kami hanya berdialog dengan beberapa partai karena otomatis di DPR itu akan terjadi konsolidasi," ucapnya. 

 

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Tri Angga Kriswaningsih Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV