Menteri Keuangan Suahasil Nazara menilai kondisi perekonomian global saat in tidak mendukung untuk daerah menerbitkan obligasi atau surat utang. Hal ini menanggapi rencana penerbitan obligasi daerah, antara lain oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Yang namanya kondisi menerbitkan obligasi itu tentu harus dilihat terus dengan kondisi yang sedang terjadi. Saat ini globalnya lagi enggak bagus,” kata Suahasil kepada wartawan di Jakarta, Jumat (30/10).
Bendahara negara menegaskan, ada ketentuan-ketentuan yang perlu dipatuhi untuk daerah menerbitkan surat utang. Selain itu, menurut dia, kondisi imbal hasil atau yield obligasi pemerintah pusat tenor 10 tahun bahkan sedang berada di level tertinggi sejak Mei 2020 yakni mencapai 7,7%.
“Obligasi pemerintah pusat saja sudah meningkat suku bunganya. Nah ini tentu harus menjadi perhatian dari semua yang ingin berniat untuk mengeluarkan obligasi,” kata dia.
Salah satu daerah yang berencana menerbitkan obligasi adalah DKI Jakarta. Suahasil menuturkan, telah berkomunikasi dengan Pemprov DKI Jakarta. Ia menyebut, pemerintah memberikan sejumlah opsi pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kami munculkan berbagai macam opsi. Opsi dari APBN sehingga itu nanti menjadi pembicaraan terus-menerus, ya. Sehingga nanti kita bangun komunikasi dengan Pemda DKI dan sekarang komunikasinya sudah mulai berjalan,” kata Suahasil.
Ia menuturkan, saat ini pun sejumlah proyek di Jakarta langsung ataupun tidak langsung ada yang dibiayai dari APBN, baik itu sifatnya belanja APBN maupun pembiayaan, seperti salah satunya proyek MRT.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebelumnya mengungkapkan rencana untuk menerbitkan obligasi daerah pada Juni 2027, bertepatan dengan peringatan 500 tahun Jakarta. Nilai penerbitan yang semula direncanakan Rp3,5 triliun diproyeksi meningkat menjadi Rp5,2 triliun.
Jika terealisasi, Jakarta akan menjadi pemerintah daerah pertama di Indonesia yang menerbitkan obligasi daerah. Gubernur DKI Jakarta,Pramono Anung pun memastikan kapasitas fiskal Jakarta memadai untuk menerbitkan obligasi, bahkan jika kebutuhannya mencapai Rp 20 triliun.
Adapun dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi daerah rencananya akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti infrastruktur, transportasi, pendidikan, rumah sakit, hingga pengendalian banjir.
Pramono sebelumnya juga telah menggandeng Bank Dunia guna memuluskan rencana penerbitan obligasi daerah.
Vice President Strategy and Operations Support World Bank Group Elena Bourganskaia menilai, kondisi fiskal DKI Jakarta cukup kuat untuk menerbitkan obligasi daerah. Menurut Elena, Bank Dunia pun siap memberikan dukungan dalam bentuk penyusunan skema maupun pendampingan teknis.
"Kami bisa membantu dengan penyusunan, kami bisa membantu dengan nasihat. Saya pikir ini akan menjadi sinyal yang bagus bagi Jakarta, dan juga sinyal yang bagus bagi Indonesia," ujar Elena.
Komentar (0)