Warga Palestina Pecahkan Rekor Partisipasi Pemilu Israel, Partai Arab Berpeluang Gulingkan Netanyahu

kompas.tv
2 jam lalu
Cover Berita
Warga berjalan melewati baliho kampanye Partai Likud yang menampilkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersama para pemimpin partai oposisi. Baliho tersebut memuat slogan berbahasa Ibrani, “Kanan atau Palestina”, menjelang pemilu parlemen Israel di Bnei Brak, Israel, Minggu (25/10/2026). (Sumber: AP Photo/Oded Balilty)

SAKHNIN, KOMPAS.TV - Warga Palestina yang memiliki kewarganegaraan Israel mencatatkan partisipasi bersejarah dalam pemilu parlemen Israel. Lebih dari 800.000 pemilih memberikan suara kepada dua partai yang dipimpin warga Arab, mengantarkan keduanya meraih jumlah kursi terbanyak sepanjang sejarah di parlemen Israel.

Berdasarkan data Komite Pemilu Pusat Israel, Partai Ra'am dan Joint List yang merupakan koalisi tiga partai Arab memperoleh total 19 kursi dari 120 kursi Knesset. Jumlah tersebut melampaui rekor sebelumnya, yakni 15 kursi, dan meningkat lebih dari 60 persen dibandingkan pemilu 2022.

Lonjakan suara ini menjadikan partai-partai Arab sebagai kekuatan politik penting yang berpotensi membantu kubu oposisi membentuk pemerintahan koalisi untuk menggulingkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Namun, peluang tersebut bergantung pada kesediaan pemimpin oposisi Gadi Eisenkot dan partai-partai lain untuk bekerja sama dengan kelompok politik Arab.

Bagi sebagian warga Palestina di Israel, tingginya partisipasi dalam pemilu bukan semata-mata menunjukkan kepercayaan terhadap demokrasi Israel. Mereka menganggap pemungutan suara sebagai upaya melawan diskriminasi, meningkatnya kekerasan, dan kebijakan pemerintahan sayap kanan Netanyahu.

"Kami ada di sini dan kami bukan berada di pinggir," kata Ketua Partai Ra'am Mansour Abbas saat menyampaikan pernyataan kepada para pendukungnya pada Selasa malam.

Baca Juga: Partai Arab Israel Siap Bantu Oposisi Gulingkan Netanyahu, Tapi Ajukan Syarat | SAPA PAGI

Kemarahan dan Kekhawatiran Dorong Partisipasi Pemilih

Selama bertahun-tahun, sebagian warga Palestina di Israel memilih memboikot pemilu karena merasa suara mereka tidak berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah.

Namun, meningkatnya marginalisasi komunitas Arab serta kekhawatiran terhadap kebijakan pemerintahan Netanyahu mendorong mereka kembali menggunakan hak pilih.

Di kota Sakhnin, wilayah utara Israel, tingkat partisipasi pemilih mencapai 87 persen, tertinggi di negara tersebut.

Wali Kota Sakhnin Mazen Ghnaim mengatakan warga menganggap pemilu sebagai langkah darurat untuk melawan kejahatan dan hasutan yang meningkat terhadap masyarakat Arab.

"Saya ingin melindungi warga saya agar tidak dibunuh, anak-anak saya agar tidak diserang di universitas, dan dokter-dokter Arab agar tidak diserang di rumah sakit," ujar Ghnaim.

Di desa Badui Tarabin, wilayah Negev, tingkat partisipasi pemilih hampir dua kali lipat dibandingkan pemilu sebelumnya. Partai Ra'am bahkan memperoleh 93 persen suara di wilayah tersebut.

Kampanye partai-partai Arab juga menyasar komunitas yang selama ini merasa diabaikan oleh partai-partai yang didominasi warga Yahudi. Mereka menggelar pertemuan masyarakat dan melakukan pendekatan dari rumah ke rumah untuk mendorong perempuan Badui menggunakan hak pilih.

Kebijakan Sayap Kanan Netanyahu Picu Penolakan

Meningkatnya partisipasi warga Arab juga dipicu penolakan terhadap pemerintahan Netanyahu yang dinilai semakin condong ke kanan.
Dua sekutu sayap kanan Netanyahu, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir dan Bezalel Smotrich, dikenal mendorong kebijakan keras terhadap warga Palestina dan kerap melontarkan pernyataan anti-Arab.

Pada hari pemungutan suara, Ben Gvir menyerukan pendukungnya untuk datang ke tempat pemungutan suara demi mempertahankan Israel sebagai negara Yahudi dan Zionis.

Namun, retorika tersebut justru dinilai semakin mendorong warga Arab untuk memberikan suara kepada partai-partai mereka.

"Kami melihat pemerintahan ini semakin buruk. Kami ingin hidup, kami ingin masa depan bagi anak-anak kami, dan kami ingin masa depan bagi diri kami sendiri," kata Awni Zoabi, warga berusia 52 tahun yang memberikan suara di Nazareth.

Baca Juga: Pemilu Israel: Netanyahu Tertekan, tetapi Belum Tersingkir dari Kekuasaan

Partai Arab Berpotensi Tentukan Pemerintahan Baru

Warga Palestina yang tetap tinggal di wilayah Israel setelah perang 1948, beserta keturunannya, kini mencakup lebih dari 20 persen populasi negara tersebut. Mereka memiliki kewarganegaraan Israel dan hak memilih, meskipun banyak di antaranya tetap memiliki solidaritas kuat dengan warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat.

Partai Ra'am dan Joint List sama-sama menjanjikan upaya pemberantasan kejahatan serta peningkatan investasi bagi komunitas Arab. Namun, keduanya memiliki pendekatan berbeda terhadap konflik Israel-Palestina.

Ra'am lebih terbuka untuk bergabung dengan pemerintahan koalisi bersama partai-partai Yahudi demi memperoleh pengaruh politik dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Arab.

Sebaliknya, sejumlah tokoh Joint List secara terbuka menyebut operasi militer Israel di Gaza sebagai genosida dan membandingkan pendudukan Tepi Barat dengan sistem apartheid di Afrika Selatan.

Keterlibatan partai Arab dalam pemerintahan Israel sebenarnya pernah terjadi pada 2021. Saat itu, Ra'am bergabung dengan koalisi pemerintahan yang menentang Netanyahu, sekaligus memperoleh komitmen investasi bagi komunitas Arab dan pengakuan status hukum bagi desa-desa Badui yang tidak diakui pemerintah.

Namun, kerja sama serupa diperkirakan menghadapi tantangan lebih besar di tengah pergeseran politik Israel ke arah kanan.
Eisenkot menyatakan terbuka terhadap kerja sama dengan partai-partai Arab, tetapi menetapkan sejumlah persyaratan.

Itu di antaranya partai-partai tersebut harus mengakui Israel sebagai negara Yahudi dan demokratis, serta menyatakan Hamas sebagai organisasi teroris yang harus dihancurkan.

Kedua partai Arab telah mengecam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, tetapi keberatan menyebut Hamas sebagai organisasi teroris karena khawatir pernyataan tersebut akan dianggap membenarkan operasi militer Israel di Gaza.

Pemimpin Joint List Yousef Jabareen mengatakan pihaknya siap melakukan pembicaraan dengan oposisi. Namun, ia berharap kerja sama tersebut juga menjamin perlindungan dan kesetaraan bagi warga Palestina di Israel serta menghidupkan kembali proses perdamaian.

"Kami telah berjanji kepada komunitas kami untuk melakukan yang terbaik demi menyingkirkan pemerintahan fasis ini," ujar Jabareen seperti dikutip dari The Associated Press.

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Tussie Ayu Editor : Tito-Dirhantoro

Sumber : The Associated Press

Tag
  • palestina
  • israel
  • rekor
  • pemilu
Selengkapnya


Artikel Asli

Komentar (0)


Lanjut baca:

thumb
KPK Geledah Enam Perusahaan Terafiliasi PT Djarum, Sita Sejumlah Dokumen
• 3 jam lalu
0
thumb
Budiman Sudjatmiko Respons Kritik BEM UI: Rakyat Berhak Menuntut Hasil Setelah Pilih Pemimpin | ROSI
• 13 jam lalu
0
thumb
Kuasa Hukum Bantah Silmy Karim Terjaring OTT KPK
• 16 jam lalu
0
thumb
Tahir Foundation Bangun Ratusan Rumah untuk Korban Gempa Flores
• 18 jam lalu
0
thumb
Hadapi Ancaman Siber, BSSN Bangun Kolaborasi Asean-Jepang
• 18 jam lalu
0
Berhasil disimpan.