JAKARTA – Penguatan BUMN perikanan dinilai perlu dibarengi pembenahan regulasi, permodalan, dan pembagian peran yang lebih jelas antara regulator dan operator. Langkah tersebut dibutuhkan agar potensi perikanan nasional dapat memberi nilai tambah lebih besar bagi nelayan, pelaku usaha, dan industri.
Anggota Komisi VI DPR RI Doni Akbar mengatakan PT Perikanan Indonesia (Perindo) perlu memiliki rencana bisnis dan peta jalan pengembangan usaha yang terukur. Dukungan kebijakan, permodalan, dan kelembagaan juga diperlukan agar perusahaan dapat memperkuat rantai usaha perikanan dari hulu hingga hilir.
Baca Juga
Dukungan Rantai Dingin Diperkuat untuk Perikanan Papua
Bea Cukai Tual Hadiri Launching Kerja Sama Perikanan RI–China
Pemerintah Kucurkan Rp1,2 Triliun Bangun Pelabuhan Perikanan Modern di Jembrana
“Potensi perikanan Indonesia sangat besar, sehingga perlu didukung oleh BUMN yang kuat secara finansial, profesional dalam tata kelola, serta mampu membangun ekosistem usaha perikanan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir,” kata Doni dalam keterangannya, Kamis (29/10/2026).
Menurut Doni, penguatan Perindo perlu dimulai dari pembenahan regulasi, termasuk revisi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. Perubahan regulasi dinilai perlu untuk memperjelas pembagian fungsi regulator dan operator agar kebijakan, pengawasan, serta aktivitas usaha tidak tumpang tindih.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Doni juga menilai dukungan permodalan dan kelembagaan perlu diberikan secara terukur. Danantara diharapkan dapat mengambil peran dalam penguatan kapasitas Perindo sebagai BUMN yang bergerak di sektor perikanan.
“Peningkatan kapasitas tersebut tentu juga harus didukung penuh Danantara sebagai induk BUMN, sehingga dukungan permodalan dan penguatan kelembagaan dapat maksimal diberikan kepada PT Perindo,” ujar Doni.
Selain itu, Doni mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) lebih fokus pada fungsi regulasi, penyusunan kebijakan, dan pengawasan. Pemisahan peran tersebut dinilai penting agar pengelolaan kegiatan bisnis dapat dijalankan secara lebih profesional oleh BUMN.
Menurut dia, kejelasan pembagian fungsi juga dapat memperkuat bisnis utama Perindo serta pengelolaan sarana dan prasarana perikanan. Pada saat yang sama, kontribusi sektor tersebut terhadap penerimaan negara diharapkan dapat meningkat.
“Penguatan PT Perindo harus menjadi bagian dari strategi besar membangun kedaulatan ekonomi maritim. Kita ingin BUMN perikanan tidak hanya bertahan, tetapi tumbuh menjadi perusahaan yang kompetitif, mampu memperkuat rantai pasok nasional, dan memberikan manfaat nyata bagi nelayan, industri, serta perekonomian Indonesia,” ucap Doni.
Penguatan BUMN perikanan pada akhirnya tidak hanya bergantung pada tambahan modal. Kejelasan regulasi, fokus bisnis, serta pembagian kewenangan yang tegas akan menentukan kemampuan perusahaan menjalankan peran dalam rantai pasok perikanan nasional.
Komentar (0)