Pengamat kebijakan publik Muhammad Said Didu menilai langkah tegas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terhadap oligarki, pengelolaan sumber daya alam (SDA), hingga penegakan hukum membuat Singapura meradang.
Menurut Said Didu, ketegasan pemerintah tersebut membuat Singapura kehilangan celah untuk mengeksploitasi Indonesia dan menjadikannya sebagai "sapi perah".
"Indonesia tegas, Singapura meradang. Ketegasan Rezim @prabowo terhadap: 1) penertiban oligarki, 2) pengendalian perdagangan mineral dan komoditas strategis, 3) pengembalian sumber daya alam dan asset negara, 4) pemberantasan korupsi, 5) penegakan hukum. membuat Singapura meradang," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Jumat (30/10).
Baca Juga: Sindir Habis Pemerintah Soal Karhutla, Pengamat Bongkar Cara Singapura 'Pajang' Nama Perusahaan Pembakar Hutan
"Karena dari 5 (lima) kelemahan itulah yang selama ini dimanfaatkan Singapura untuk menjadikan Indonesia bagaikan sapi perah," lanjutnya.
Said Didu juga menyebut Singapura awalnya menggerakkan buzzer untuk menekan, menghina, dan merendahkan Indonesia. Namun, menurut dia, upaya tersebut dilawan melalui kebijakan tegas serta penjelasan konsisten dari pejabat pemerintah bahwa Indonesia tidak ingin lagi didikte Singapura seperti pada masa lalu.
Sebagai informasi, hubungan diplomatik Indonesia dan Singapura belakangan ini disebut mengalami ketegangan.
Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Sumatra dan Kalimantan. Peristiwa tersebut memicu kabut asap yang terbawa hingga ke wilayah Singapura dan Malaysia.
Singapura mendesak penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pembakaran lahan. Negara tersebut juga berencana menindaklanjuti korporasi atau perusahaan yang terbukti terlibat, termasuk perusahaan yang terdaftar di bursa Singapura.
Indonesia merespons persoalan ini dengan hati-hati agar tidak ditempatkan sebagai satu-satunya pihak yang disalahkan dalam forum internasional.
Selain persoalan karhutla, ketegangan juga muncul terkait pasokan gas alam cair. Sejak 24 Oktober 2026, Indonesia resmi mengurangi pasokan gas alam melalui pipa ke Singapura sebesar 31 juta kaki kubik per hari.
Baca Juga: Gara-Gara Kabut Asap Kiriman Indonesia, Warga Singapura Sampai Lari di Dalam Mal
Pemerintah memprioritaskan pasokan gas tersebut untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, terutama guna mengatasi krisis listrik yang melanda Batam dan Kepulauan Riau.
Di sisi lain, Singapura menekankan pentingnya pemenuhan komitmen komersial dan kontrak yang telah berjalan. Hal ini mengingat negara tersebut sangat bergantung pada gas alam untuk pembangkit listrik.
Komentar (0)