jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dominasi mayoritas partai politik pendukung pemerintah di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai berisiko besar memperlemah fungsi pengawasan parlemen terhadap eksekutif.
Fenomena ini mengancam peran utama DPR sebagai wakil rakyat, di mana lembaga legislatif tersebut berpotensi lebih banyak mengakomodasi kepentingan elite politik ketimbang memperjuangkan aspirasi publik.
BACA JUGA: Anggota DPR RI Gandung Pardiman Berpulang, Dikenal sebagai Sosok yang Pantang Menyerah
Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia menegaskan bahwa besarnya dukungan politik mayoritas di parlemen tidak menjadi jaminan pemerintahan akan berjalan efektif dan demokratis.
Menurutnya, stabilitas politik sejati membutuhkan pengawasan yang kritis dan seimbang.
BACA JUGA: Pansus DPR RI Berkunjung ke Jogja untuk Merancang RUU Desain Industri
"Stabilitas politik memang dibutuhkan, tetapi jangan sampai yang tercipta adalah stabilitas semu," ujar Alfath, Rabu (28/10).
Alfath menjelaskan bahwa dalam ilmu politik dikenal istilah kartelisasi partai, yakni kondisi ketika partai-partai yang seharusnya saling bersaing justru berkompromi dan bekerja sama demi mengamankan kekuasaan serta akses terhadap sumber daya. Jika kondisi ini terus dibiarkan, kompetisi politik akan kehilangan makna dasarnya.
BACA JUGA: Komisi X DPR RI Catat Beberapa Problem Pengelolaan Cagar Budaya di Jogja
Secara konstitusional, DPR sebenarnya memiliki instrumen pengawasan yang sangat kuat, seperti hak interpelasi dan hak angket.
Namun, penggunaannya sering kali tumpul akibat kompromi politik demi menjaga keharmonisan hubungan dengan pemerintah.
Bergabungnya mayoritas partai ke dalam koalisi pemerintahan mempersempit ruang bagi kekuatan politik independen untuk mengontrol kebijakan publik.
Selain dominasi di DPR, Alfath juga menyoroti fenomena bongkar pasang atau reshuffle kabinet di tengah dinamika politik.
Ia menekankan bahwa pergantian menteri idealnya murni didasarkan pada evaluasi kinerja, kapasitas, dan pencapaian target, bukan sekadar komoditas kompromi politik untuk menjaga keseimbangan koalisi.
Jika reshuffle hanya berfokus pada pembagian porsi jabatan antar-elite, hal tersebut dipastikan akan mengganggu kesinambungan program kerja dan koordinasi antarkementerian.
"Inti dari reformasi ini bukan sekadar memaksakan adanya partai oposisi, melainkan membangun ekosistem politik yang memungkinkan kekuasaan dikontrol secara nyata oleh publik," tegas Alfath.
Dia menegaskan bahwa tolok ukur kemajuan demokrasi bukan terletak pada seberapa gemuk kursi koalisi di parlemen atau seberapa banyak posisi menteri yang didapat, melainkan sejauh mana lembaga perwakilan rakyat mampu mengontrol kekuasaan demi kemaslahatan masyarakat. (mar3/jpnn)
Sumber : ugm.ac.id
Redaktur & Reporter : Januardi Husin
Komentar (0)