Pantau - Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Hadityo Ganinduto, mendukung langkah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam membenahi tata kelola dan budaya kerja badan usaha milik negara (BUMN), termasuk membatasi penggunaan pengawalan kendaraan (patwal) dan ajudan bagi jajaran direksi perusahaan pelat merah.
Firnando menilai pembatasan fasilitas pengawalan tersebut merupakan langkah penting untuk menciptakan pengelolaan BUMN yang lebih efisien dan menghindari penggunaan fasilitas yang tidak memiliki urgensi dalam kegiatan operasional perusahaan.
Politisi Fraksi Partai Golkar itu bahkan menegaskan bahwa kebijakan tersebut seharusnya telah diterapkan sejak lama, bukan baru dilakukan pada masa kepemimpinan Dony Oskaria sebagai Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia.
Firnando Pertanyakan Urgensi Patwal dan Ajudan bagi Direksi BUMNFirnando mempertanyakan alasan jajaran direksi BUMN masih menggunakan ajudan dan fasilitas pengawalan khusus, mengingat tugas utama mereka berkaitan dengan pengelolaan bisnis perusahaan.
“Semestinya larangan ini sudah dilakukan di BUMN dari dulu, bukan zaman Pak Dony (kepemimpinan Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia ) saja. Untuk apa lagi direksi-direksi BUMN memakai ajudan? Itu tidak penting,” ujar Firnando kepada media, Rabu (28/10/2026).
Menurut Firnando, jabatan direksi BUMN pada dasarnya tidak menghadapi ancaman keamanan yang mengharuskan penggunaan ajudan maupun pengawalan kendaraan secara berlebihan.
Ia menjelaskan bahwa aktivitas direksi lebih banyak berhubungan dengan pengelolaan kegiatan usaha yang telah memiliki prosedur dan aturan operasional yang jelas.
Karena itu, penggunaan fasilitas pengawalan khusus dinilai tidak menjadi kebutuhan mendesak dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pimpinan perusahaan negara.
“Kita kan di direksi BUMN enggak ada ancaman-ancaman. Kita melakukan bisnis atau usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Jadi, tidak perlulah ajudan atau pengawalan seperti itu,” tegasnya.
Firnando juga menekankan bahwa pembatasan penggunaan patwal dan ajudan harus menjadi bagian dari pembenahan budaya kerja BUMN yang berorientasi pada efisiensi dan penghematan anggaran.
Ia berharap langkah tersebut dapat mendorong seluruh perusahaan negara menjalankan kegiatan usaha secara efektif sekaligus menghindari pengeluaran yang tidak diperlukan.
Dorong Danantara Rampingkan Organisasi dan Tutup BUMN Tidak EfektifSelain mendukung pembatasan fasilitas pengawalan, Firnando mendorong Danantara melakukan pembenahan organisasi BUMN melalui perampingan struktur perusahaan atau streamlining.
Menurutnya, penataan organisasi diperlukan agar struktur perusahaan negara menjadi lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan operasional masing-masing badan usaha.
Firnando juga menilai penutupan perusahaan BUMN yang sudah tidak efektif perlu menjadi bagian dari langkah pembenahan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan negara.
Di samping itu, ia mendorong setiap BUMN memusatkan kegiatan usahanya pada bidang bisnis utama masing-masing agar pengelolaan perusahaan menjadi lebih terarah dan terukur.
“Jadi, streamlining, terus penutupan perusahaan-perusahaan, kemudian fokuskan ke area bisnisnya mereka. Menurut saya, hal itu sangat baik dan wajib dilakukan Danantara terhadap BUMN, sehingga BUMN bukan hanya sekadar mengejar keuntungan, tetapi juga tidak merugikan negara,” ungkapnya.
Firnando menegaskan bahwa keberhasilan BUMN tidak seharusnya hanya diukur dari kemampuan menghasilkan keuntungan, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak kegiatan usaha terhadap keuangan dan kepentingan negara.
Menurutnya, kebijakan perampingan organisasi, penutupan perusahaan yang tidak efektif, dan pemusatan kegiatan usaha merupakan langkah penting yang perlu dijalankan Danantara secara konsisten.
Firnando Harap Pembenahan BUMN Berikan Manfaat bagi NegaraFirnando berharap pembenahan tata kelola dan budaya kerja BUMN dapat menghasilkan perusahaan negara yang lebih sehat, memiliki kegiatan usaha terukur, serta berfokus pada bidang bisnis masing-masing.
Ia juga menginginkan agar setiap kebijakan pengelolaan BUMN tetap memperhatikan kepentingan negara, bukan semata-mata mengejar keuntungan perusahaan.
Menurutnya, langkah efisiensi dan penataan organisasi yang dilakukan Danantara perlu terus didukung agar perusahaan milik negara mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Firnando kembali menegaskan dukungannya terhadap berbagai kebijakan pembenahan yang dijalankan Danantara demi meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja BUMN pada masa mendatang.
“Jadi, saya terus mendukung sehingga kita bisa menghasilkan atau mendapatkan BUMN-BUMN yang baik ke depannya,” pungkasnya.
Komentar (0)